Pasaman Barat, inioke.com–Dalam kunjungan kerja ke Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan sosialisasi Perda AKB kepada masyarakat.

Disampaikan Nasrul Abit, penyebaran covid-19 terus meningkat. Dalam beberapa hari ini masyarakat yang terpapar di atas 100 orang. Hal ini diakibatkan oleh tidak disiplinnya masyarakat dengan protokol kesehatan.

“Covid ini sampai sekarang belum tahu kapan selesainya dan akan terus membahayakan kita,” ujar Nasrul Abit, Kamis (17/9).

Wagub menyampaikan, Pemprov Sumbar akan berlakukan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam beberapa hari kedepan. Perda ini diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.

“Ini adalah tugas kami semua, tiap hari selalu membicarakan tentang protokol kesehatan, supaya masyarakat kita mematuhi. Kenapa sekarang masih ada penyebaran covid, karena kita tidak disiplin,” tegas Wagub.

Agar masyarakat terhindar dari sanksi berupa denda sebesar Rp250.000,- atau kurungan 2 hari, yang terdapat dalam Perda AKB ini, mari patuhi protokol kesehatan.

Sampai saat ini belum ada obat atau vaksin untuk covid-19, obat yang ada adalah patuhi protokol kesehatan. Untuk itu Nasrul Abit menghimbau kepada masyarakat agar selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.

Baca juga :  Kasus Dugaan Suap Bupati Solok Selatan Segera Disidangkan di PN Tipikor Padang

Sementara itu, Camat Talamau, Nur Fauziah, memohon bantuan pelebaran jalan provinsi dari Simpang Empat ke Rimbo Panti kepada Wakil Gubernur. Karena kondisi jalan saat ini sempit dan sangat membahayakan pengguna jalan tersebut.

Dari Nagari Talu perjalanan kunker dilanjutkan menuju Bandara Pusako Anak Nagari Pasbar. Kegiatan selanjutnya penyerahan bantuan baju Asmat dan lain-lain senilai Rp3 Milyar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagi tenaga kesehatan di Pasaman Barat. Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur kepada Sekretaris Daerah Pasaman Barat.

Turut mendampingi Wagub, Biro kerjasama, pembangunan dan rantau, Biro Pemerintahan, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Biro Bintal, Biro Humas, DKP, Dinas PSDA. (ioc/rls)