Pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan surat edaran dari Kementrian Agama terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di tengah Pandemi Wabah Covid-19. Subtansinya surat edaran tersebut berbunyi pelaksanaan ibadah Ramadan secara individual dan diselengarankan di rumah. Aktifitas berjemaah di tempat umum termasuk di rumah ibadah berpotensi untuk terjadi penularan. Kebijakan tersebut diserukan tak lain bertujuan untuk menekan angka penularan wabah virus Corona.

Jauh sebelum surat edaran Menteri Kesehatan diterbitkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa serupa. MUI meminta ummat muslim di daerah yang berpotensi penularan virus Corona meniadakan Salat Jum’at. Tidak hanya itu, fatwa MUI juga meminta masjid-masjid untuk tidak menyelengarakan salat berjamaah fardu lima waktu. Kumandangan kalimat azan pun diganti. Jika biasanya panggilan azan menyerukan agar Muslim salat di masjid, kemudian diubah dengan mengarahkan agar masyarakat melaksanakan salat di rumah.

Dalam pelaksanaanya, Fatwa MUI dalam lingkup terbatas memunculkan polemik di kalangan ulama dan masyarakat. Setidaknya dapat dilihat dari prakteknya di lapangan. Sejumlah masjid melaksanakan imbauan tersebut. Dalam tiga minggu belakangan tidak lagi menyelengarakan salat Jum’at. Begitu juga dengan salat fardu lima waktu. Namun masih banyak yang melaksanakan setengah-setengah. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengindahkan fatwa tersebut. Perbedaan dalam menjalankan fatwa MUI dan bahkan menjadi polemik dapat dipahami mengingat yang diatur adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan bahkan keyakinan di tengah-tengah masyarakat.

Revolt Institute bersama dengan inioke.com melakukan survei terkait respon masyarakat terkait iimbaun pemerintah dan sejumlah ormas keagamaan untuk tidak menyelengarakan ibadah berjamaah ditempat ibadah. Survei diikuti oleh 907 responden yang tersebar di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan sebelum keluar kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB di Sumater Barat.

Baca juga :  869 Lulusan UNP Ikuti Wisuda Virtual

Hasil Survei

Yuri Gita Putri

Pertama, terkait pelaksana sholat berjamaah di masjid dan mushola. Untuk Salat Jum’at, 33,1  persen menyatakan tidak ada; 27,9 persen menyatakan ada yang masih tapi ada yang tidak; 14,9 persen menyatakan masih menyelengarakan tapi jumlah jamah berkurang; dan 22,9 persen menyebutkan masih seperti biasa. Dari data kualitatif, juga didapatkan informasi, banyak masjid tidak menyelengarakan sholat Jum’at hanya di minggu pertama setelah fatwa MUI dikeluarkan, setelah itu kembali seperti biasa. Begitu juga dengan jumlah jamaah, pada awal tidak ada tapi ketika ada masjid yang menyelengarakan Salat Jum’at banyak juga datang. Jumlah semakin banyak memasuki minggu berikutnya. Artinya, fatwa MUI terkait tidak menyelengarakan Salat Jum’at berjamaan dan menganti dengan salat zuhur di rumah tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Fatwa MUI efektif pada awal-awal, tapi berkurang untuk pada minggu berikutnya.

Untuk salat fardu lima waktu berjamaah, sebanyak 13.8 persen responden menyatakan tidak dilaksanakan; 22,2 persen masih melaksanakan seperti biasa; 34,7 persen melaksanakan tapi jumlah jamaah berkurang, dan 27,9 persen mengatakan ada yang masih dan ada yang tidak. Dari data kualitatif melalui observasi yang dilakukan pada waktu salat magrib dan isya ditemukan kegiatan salat berjamaah masih dilakukan meski jumlah jamaah sudah banyak berkurang. Hampir semua masjid dan mushala yang berada di kompleks-kompleks perumahan masih menyelengarakan salat berjamaah. Hanya masjid dan mushala yang berada di perkantoran dan berlokasi pada jalan umum terlihat tidak ada kegiatan salat berjamaah. Beberapa di antaranya bahkan membuat pemberitahuan, tidak menyelengarakan salat berjamaah. Untuk salat fardu lima waktu, fatwa MUI jauh tidak efektif, terbukti dengan banyak masjid dan mushala yang masih melakukannya. Keberadaan masjid atau mushala di daerah perumahan dengan jumlah jamaah yang relatif sedikit dan tetap dapat ditengarai sebagai salah satu faktor kenapa fatwa MUI tersebut tidak efektif.

Baca juga :  Dokter Andani Eka Putra : "Pool Test" Bukan Metode Sampel-sampelan

Kedua, terkait respon pemuka agama terhadap imbauan untuk tidak menyelenggarakan salat berjamaan selama masa pandemi Covid 19. Menurut responden dari apa yang mereka lihat dilingkungan sekitar, tercatat 35,1 persen menyatakan ada tokoh masyarakat yang berbeda dengan dengan fatwa MUI tersebut; 26,9 persen menyebutkan tidak berbeda, dan 38 persen menyatakan tidak tahu. Dapat dilihat disini, dikalangan pemuka agama yang tinggal langsung di lingkungan masyarakat banyak yang berbeda dengan fatwa MUI. Kondisi tersebut bisa berdampak pada sikap dan perilaku dari jamaah. Keberadaan eliete lokal – termasuk tokoh agama – yang notabene berdomisili di akar rumput di banyak kasus lebih dipatuhi oleh jamaahnya. Karena setiap hari merekalah yang intensif berinteraksi dengan jamaah.

Ketiga, terkait respon responden terhadap fatwa MUI. Sebanyak 64,8 persen responden menyatakan bahwa himbauan untuk tidak menyelengarakan salat berjamaah termasuk Salat Jum’at selama mas pandemi Covid 19 tidak bertentangan dengan ajaran agama; 13 persen menyatakan bertentangan dan 22,5 persen lainnya menyatakan tidak tahu. Artinya, sebahagian besar responden menerima fatwa MUI tersebut.

Keempat, terkait penyelengaraan ibadah selama Ramadhan. Salah satu ibadah dalam Ramadhan adalah Salat Tarawih. Meski Salat Tarawih bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tapi sudah menjadi tradisi, sebahagian besar umat Muslim melaksanakan berjamaah. Bagaimana rencana responden dengan Ramadan tahun ini, apakah akan tetap melaksanakan berjamaah atau sendiri-sendiri di rumah. Dari 907 responden, 52,6 persen akan mengikuti fatwa MUI untuk menyelengerakan di rumah; 6,5 persen tidak akan mengikuti fatwa MUI dan 40,9 persen tergantung apakah dengan masjid atau mushola dilingkungan mereka.

Baca juga :  Pengusaha klinkink apparel Dede Desmana Serahkan Bantuan APD kepada RSUD M Zein Painan

Catatan Hasil Survei

Data di atas tidak bisa mewakili pendapat masyarakat Sumatera Barat, karena keterbatasan dalam metode penarikan sampel. Namun data di atas dapat menjadi salah satu potret bagaimana masyarakat merespon kebijakan, iimbauan, ajakan terkait penyelengaraan ibadah. Secara keseluruhan dapat ditarik sejumlah catatan, yakni ;

Pertama, dari sisi responden, mayoritas menyatakan bahwa pembatasan dalam menyelengarakan ibadah seperti salat berjamaan dapat mereka pahami dan terima.

Kedua, namun apakah responden akan melaksankan iimbauan tersebut sebahagian besar menjawab tergantung apakah rumah-rumah ibadah yang ada di lingkungan mereka menyelengarakan atau tidak. Artinya, meskpun mereka dapat menerima dan memahi keberadaan fatwa MUI, namun dalam konteks perilaku tergantung pada kondisi di lingkungan responden

Ketiga, respon sendiri mengidentifikasi bahwa ada tokoh-tokoh agama pada akar rumput yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI.

Artinya, secara keseluruhan keberadaan tokoh-tokoh agama pada akar rumput akan mempengaruhi dilaksanakan atau tidaknya ibadah berjamaah di masjid dan mushala. Banyak responden menyebutkan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah selama Ramadan kondisi di atas dapat menjadi catatan bersama. (*)

Team Revolt Institute