Mohamad Rayhan Kabir ditangkap dan menghadapi ancaman deportasi karena mengkritik pemerintah Malaysia karena sebuah dokumenter.

Pemerintah Malaysia menyebut mereka telah menangkap seorang jurnalis warga negara Bangladesh dan akan mendeportasinya karena  mengkritik perlakuan pemerintah terhadap imigran ilegal dalam sebuah film dokumenter oleh Al Jazeera.

Mohamad Rayhan Kabir berada dalam pelarian ketika polisi melakukan investigasi atas dokumenter yang ditayangkan pada 3 Juli lalu setelah adanya keluhan atas informasi yang “tidak akurat dan bias”.

Otoritas imigrasi Malaysia menyebutkan Rayhan (25) ditangkap oleh intelijen pada Jumat (24/7). Sebelumnya departemen imigrasi telah mencabut izin kerjanya. “Warga negara Bangladesh ini akan dideportasi dan dilarang untuk masuk ke Malaysia selamanya,” sebut direktur jenderal imigrasi Khairul Dzaimee Daud.

Dokumenter yang berjudul terkurung di tengah Lockdown di Malaysia (Locked up in Malaysia’s Lockdown), meliput para imigran ilegal yang menghadapi resiko selama pandemi lockdown. Lebih dari 2.000 pekerja migran ditangkap selama razia di Kuala Lumpur yang berada dalam lockwon ketat.

The Daily Star di Bangladesh mengutip perkataan Rayhan Kabir yang dikirim lewat WhatsApp sebelum ia ditangkap bahwa ia tidak melakukan tindakan kriminal. “Saya tidak berbohong. Saya hanya berbicara mengenai diskriminasi terhadap para imigran. Saya hanya ingin memastikan mertabat para imigran dan negara saya. Saya percaya semua imigran dan orang Bangladesh akan membela saya.”

Baca juga :  Kepedulian Warga Kuranji Padang Membantu Keluarga Isolasi Mandiri COVID-19

Polisi menanyai sekelompok reporter dan karyawan Al Jazeera dan menyebutkan mereka akan menyerahkan temuannya kepada jaksa untuk langkah selanjutnya. Pemerintah juga menyebutkan bahwa Al Jazeera tidak memenuhi izin sebelum shooting film dokumenternya, tetapi media berbasis di Qatar itu menyebutkan bahwa mereka tidak memerlukannya.

Himbauan untuk menghentikan investigasi

Al Jazeera menekankan hak kebebasan untuk meliput tanpa adanya intimidasi dan paksaan pemerintah untuk menghentikan investigasi. Aktivis HAM menyuarakan kecemasan atas pelarangan atas kebebasan berbicara dan kemerdekaan media dibawah perdana menteri baru Malaysia Mohyiddin Yassin, yang mulai menjabat pada Maret lalu