Padang, inioke.com–Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar sidang lanjutan terhadap pemohon Daniel St Makmur, terhadap termohon atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tanah Datar, di gedung KI Sumbar, Kota Padang, Kamis (22/4/2021).

Dalam sidang lanjutan ini, Ketua Majelis Komisioner Tanti Endang Lestari mengatakan gagalnya mediasi, lantaran Termohon bersikukuh informasi yang diminta dikecualikan. Selanjutnya, Termohon memilih melanjutkan sidang.

Dalam sidang pembuktian ini Majelis Komisioner menggali satu persatu bukti yang dilampirkan Termohon. Dalam sidang, Termohon mengatakan dalam satu objek ada 2 sertifikat.

Namun, termohon tidak bisa membuktikan. Karena tidak ada bukti yang jelas, Majelis Komisioner meminta pada Pemohon agar pada sidang berikutnya, untuk membawa surat keterangan luas tanah.

Selain itu, Majelis Komisioner juga minta bukti kuitansi pembelian tanah tersebut agar dibawa pada sidang berikutnya.

Majelis Komisioner juga mempertanyakan pada Termohon tentang keterbukaan informasi terhadap warkah atau pembuktian fisik tersebut.

Termohon mengatakan pihak yang boleh mendapatkan hanya aparat hukum dan pemegang hak.

Baca juga :  Seminar Virtual HIMA Sosiologi UNP Gandeng KPK

Terkait dengan hal yang disampaikan Termohon mengaku paham. Dia menegaskan, aduan pemohon yakni Landasan hukum/persyaratan formil/proses penerbitan sertifikat.

Saat ditanya Majelis Komisioner, hal yang diinginkan pihak pemohon bisa diberikan persyaratan formil. Dijawab pemohon bisa.

Ketua Majelis Komisioner mengatakan, sidang berikutnya masuk tahap kesimpulan. Dia meminta Termohon segera menyerahkan hal yang diminta pemohon.

Sebelumnya, Tanti mengatakan, Yanofta, Ridwan Syah, dan Zet Syahadil memberi kuasa kepada Daniel St Makmur. Dia menjelaskan sidang berlanjut, karena mediasi yang ditawarkan tidak menemui kata sepakat. Pihak kedua memilih untuk melanjutkan sidang.

“Sidang kali ini masuk pada pembuktian,” ujarnya.

“Setelah mediasi, termohon tidak sepakat, maka hari ini dikembalikan ke ajudikasi (red-proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi),” ujarnya.

Untuk memperhatikan hak publik itu ada regulasi yang mengatur, ada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 kemudian turunannya.

“Bagi badan publik ada aturan dari kementeriannya yang merupakan aturan yang baku bagaimana pola pengelolaan informasi publik,” pungkasnya.

Baca juga :  Diskusi Surau Sydney Austalia, Pola Hidup 'New Normal' dalam Agama dan Budaya

Bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Tanti Endang Lestari dengan anggota Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi, serta panitera Tiwi Utami. (Rel)