Oleh: Ikhsan Yosarie
Mahasiswa Mata Kuliah Perbandingan Politik
Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia

 

Sudah hampir 8 bulan, terhitung sejak 2 Maret lalu ketika korban pertama Covid-19 ditemukan di Depok, Jawa Barat, penyebaran Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Jumlah korban terpapar pun terus bertambah, sehingga total korban kini bukan main besarnya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan situs Kementerian Kesehatan per-30 Oktober, total kasus positif Covid-19 di Tanah Air berjumlah 406.945, bertambah 2.897 kasus positif dari hari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 13.782 meninggal dunia dan pasien sembuh berjumlah 334.295 orang.
Massifnya penyebaran Covid-19 tentu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan respon pemerintah, baik yang berkaitan langsung dengan Covid-19 atau tidak berkaitan langsung. Indonesia perlu belajar dari negara lain yang sukses dalam penanganan pandemi ini, salah satunya Korea Selatan. Bahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, berharap negara-negara di dunia mencontoh penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan. Menurut Guterres, Korsel sangat sukses dalam menangani Covid-19.

Belajar dari Korea Selatan

Kita masih ingat awal pandemi Covid-19 di Indonesia yang justru disambut guyonan oleh beberapa pejabat negara kita, seperti Covid-19 sulit masuk Indonesia karena perizinan sulit dan berbelit-belit, mengaitkan corona dengan salah satu merk mobil, masyarakat Indonesia kebal karena makan nasi kucing, dan korona yang merupakan singkatan dari Komunitas Rondo Mempesona. Sejumlah guyonan pejabat dikala masyarakat dalam negeri harap-harap cemas, serta negara lain tengah berjibaku, memang membuat kita jengkel. Padahal kita tentu mengharapkan keseriusan dari pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Begitu pun dalam konteks kebijakan. Di awal wabah ini meluas, pemerintah justru membuat kebijakan yang kontradiktif dengan pencegahan penyebaran virus ini, karena pemerintah masih berupaya menggenjot sektor pariwisata ketika tengah mewabahnya COVID-19 melalui wacana memberi diskon intensif sebesar 30 persen bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Bahkan pemerintah menganggarkan Rp72 miliar untuk mendanai pengguna media sosial atau influencer dalam paket insentif pariwisata guna menangkal efek negatif penyebaran COVID-19. Anggaran senilai Rp72 miliar ini diklaim dapat meningkatkan promosi pariwisata, sehingga lebih banyak orang mau bepergian ke destinasi di Indonesia.

Baca juga :  Kebingungan Linguistik di Tengah Wabah

Sementara, Korea Selatan pada awal penyebaran Covid-19, para pejabat kesehatan Korea Selatan bergegas mengumpulkan para wakil dari sekitar 20 perusahaan kesehatan di sebuah ruang konferensi yang berada di kompleks stasiun kereta api Seoul. Salah seorang pejabat yang juga pakar penyakit menular terkemuka negara itu menyampaikan pesan penting bahwa Korea Selatan harus sesegera mungkin menggelar tes virus corona guna mendeteksi virus yang saat itu baru merajalela di China.

Pejabat tersebut kemudian menjanjikan akses dan izin, termasuk jaminan perlindungan komersial, kepada perusahaan-perusahaan yang diajak bertemu itu. Kendati cuma ada empat kasus terkonfirmasi di Korea Selatan saat itu, para pejabat negeri ini sudah menduga wabah dari China itu bakal segera menjadi pandemi, jauh sebelum WHO mengumumkannya demikian pada 13 Maret 2020.
Cepatnya respon pemerintah Korsel terlihat dari dalam 17 hari negara itu mampu merancang dan mewujudkan tes virus corona, serta mendirikan jaringan lab di seluruh wilayah. Respon cepat tersebut juga tidak terlepas dari pahitnya pengalaman sewaktu MERS 2015 lalu. Saat wabah itu berlangsung, 36 orang meninggal di Korea Selatan. Kejadian tersebut memaksa pemerintah meninjau ulang pendekatan terhadap penyakit menular. Pusat Pengendalian Penyakit Korsel bahkan mendirikan divisi khusus untuk bersiap atas hal terburuk. Persiapan ekstra tersebut itu kini terbayar dalam suksesnya penanganan Covid-19 di Korea Selatan.
Hasilnya, untuk pertama kalinya sejak wabah Februari lalu, pada 30 April, Korea Selatan mencatat tidak ada kasus baru Covid-19 yang berasal dari penularan domestik. Padahal wabah virus corona mencapai puncak pada Februari tersebut, lantaran ada ratusan kasus baru yang tercatat setiap hari yang menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara paling parah terdampak Covid-19 di luar China.
Selain respon cepat, Korea Selatan juga melakukan rapid test yang massal dan gratis. Dengan demikian, banyak masyarakat dapat melakukan tes Covid-19 guna pencegahan lebih dini, sehingga dapat meminimalisir penyebaran kepada orang lain. Korea Selatan juga memperkuat proses tracking atau pelacakan orang yang diduga kuat terinfeksi Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi aplikasi dan GPS, sehingga memudahkan melihat pergerakan, khususnya orang-orang yang seharusnya dikarantina.

Baca juga :  Peserta MTQ Nasional XXVIII Registrasi Ulang

Di sisi lain, bukan malah digratiskan, Indonesia justru mendapat sorotan dalam hal biaya test Covid-19. Untuk rapid test, ketidakmerataan biaya menjadi persoalan. Biaya untuk rapid test berkisar di harga ratusan ribu. Berdasarkan telusuran detikcom pada Juli lalu (12/07/2020), ada Rumah Sakit (RS)/Klinik yang menawarkan harga Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu.

Perbedaan tarif rapid test tersebut disebabkan oleh harga perangkat rapid test yang bervariasi. Selain itu, ada biaya-biaya tambahan yang membuat harga tes di setiap instansi berbeda, misalnya cara pengambilan sampel darah, alat pelindung diri (APD) petugas, dan lain-lain. Sementara tarif pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno Hatta sebelumnya sebesar Rp280 ribu, lalu per 9 Juli 2020 disesuaikan menjadi Rp145 ribu, kemudian per 18 September 2020 diturunkan menjadi Rp85 ribu.

Perbedaan tarif tersebut dikeluhkan masyarakat. Kementerian Kesehatan kemudian merespon dengan mematok batas atas biaya tes menjadi Rp 150 ribu per tes. Kebijakan tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) bernomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi. Aturan tersebut dibuat agar bisa menjadi acuan rumah sakit atau laboratorium dalam menetapkan biaya pemeriksaan.

Baca juga :  Minangkabau airport tightens passenger supervision to anticipate COVID-19

Sementara dalam konteks test PCR (Polymerase Chain Reaction), Indonesia juga disorot. Test PCR dianggap tes paling akurat untuk mengetahui terinfeksi tidaknya si pasien pada virus corona Salah satu media asing yang berbasis di Australia, Sydney Morning Herald (SMH) pada Juli lalu menghubungi 14 rumah sakit dan klinik swasta di Jakarta dan Bali untuk memastikan tarif PCR. Hasilnya, sejumlah rumah sakit dan klinik kesehatan swasta di Indonesia memungut biaya jutaan, bahkan ada yang mencapai Rp20 juta untuk tes virus corona. Dalam kondisi serba sulit ditengah pandemic ini, tentu sangat tidak etis jika masih ada pihak-pihak yang berusaha mencari untung, bahkan dengan melakukan manipulasi ketakukan agar masyarakat mau tidak mau harus melakukan test.

Kemurahan Hati Pemerintah
Hal lain yang perlu dilirik dari penanganan Covid-19 di Korea Selatan adalah kemurahan hati pemerintah. Presiden Moon Jae-in juga dikenal sebagai presiden dengan kepribadian yang sangat ramah dan mau mengakui kesalahan. Hal ini dapat dilihat pada saat beliau melakukan pidato minta maaf karena dirinya merasa bahwa upaya yang dilakukan dalam melawan Covid-19 belumlah optimal. Namun ia terus memperbarui serta meningkatkan segala usaha dalam memerangi Covid-19 tersebut. Perilaku Presiden tersebut tentu sangat positif untuk menenangkan rakyat, ketimbang menyalahkan rakyat atas penyebaran Covid-19 yang tak terkendali. (*)