Padang, inioke.com–Berbagai persoalan masih membayangi keterbukaan informasi publik di Sumbar. Peroalan itu bermunculan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta dibentuknya Komisi Informasi Sumbar hingga sekarang. Seperti, Badan Publik dan PPID yang belum sepenuhnya taat pada UU KIP, sosialisasi dan edukasi yang belum masif, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Persoalan tersebut diurai secara terbuka dalam dialog keterbukaan memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) ke 13 di Kantor KI Sumbar, jelang buka puasa bersama, Jumat (30/4).

Komisioner KI Sumbar dua periode, Adrian Tuswandi, mengungkapkan, HAKIN merupakan ikhtiar pegiat keterbukaan informasi publik untuk diakui negara lewat keputusan presiden.

“HAKIN ini baru defacto, belum dejure masih menunggu keputusan presiden. HAKIN mengambil tanggal disahkan UU 14 Tahun 2008 yaitu 30 April,” ujar Adrian.

Sementara itu, pemerhati keterbukaan informasi publik, Isa Kurniawan, mendesak Kadis Kominfo kembalikan Sumbar informatif.

“Beban berat ada sama pak Kadis Jasman Dt Bendang, untuk kembalikan Sumbar informatif yang 2020 menjadi cukup informatif,” ujar Isa dalam dialog yang dipandu Komisioner KI, Tanti Endang Lestari.

Baca juga :  Cuci Tangan Sambil Nyanyi Balonku, Yuk?

Selain itu Isa juga mendesak DPRD Sumbar menerbitkan Perda Keterbukaan Informasi Publik agar akhir dari keterbukaan adalah kesejahteraan rakyat.

“DPRD Sumbar harus melahirkan Perda Keterbukaan Informasi Publik sehingga terbuka dengan aura local wisdom terakomidir dalam Perda tersebut,” ujar Isa.

Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal mengatakan, mengembalikan Sumbar Informatif cukup berat. Ia menyampaikan masih banyak PPID yang belum memahami keterbukaan informasi ini. Begitu juga edukasi di masyarakat belum masif, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu haknya terhadap informasi.

“Saya tidak superman, saya berharap dibantu, baik oleh Komisioner KI Sumbar, pegiat keterbukaan, DPRD Sumbar dan pers. Insya Allah sesuai harapan Pak Gubernur informatif diperoleh 2021,” ujar Jasman.

Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) atau biasa disebut FJKIP, Gusriyono, menegaskan pihaknya sangat harmonis dalam mendorong keterbukaan bersama Komisi Informasi (KI) Sumbar.

“Artinya untuk news program tentang keterbukaan informasi PJKIP sudah berkomitmen sejak beridiri dengan nama awal FJKIP atau nama berdasarkan badan hukum PJKIP,” ujar Yono.

Baca juga :  Anggota DPR RI Darul Siska Salurkan 1000 Paket Sembako di Kabupaten Solok

Kemudian, lanjutnya, menuju Indonesia 2045 atau 100 tahun Indonesia Merdeka, harus diciptakan legacy atau pewaris keterbukaan informasi publik masa depan.

“Masa depan keterbukaan informasi itu ada pada mereka yang hari ini duduk di bangku SMA. Maka sebagai mitra KI Sumbar, kita mendorong kampanye atau sosialisasi KIP ini masuk ke sekolah-sekolah. Sasarannya para pelajar,” ujar Redpel inioke.com ini

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska berharap Perda KIP tuntas 2021.

“Perda penting bagi geliat keterbukaan informasi publik di Sumbar hari ini dan kedepan,” ujar Nofal.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas menegaskan pihaknya siapkan dua Ranperda KIP dan KPI tapi yang masuk baru Ranperda Keterbukaan Informasi Publik.

‘Kita sedang siapkan draf naskah akademik, rencana pas sidang ke tiga di selesaikan target Perda KIP di 2021 sudah disahkan,”ujar HM Nurnas.

Di samping itu, politisi Partai Demokrat itu juga menyampaikan keterbukaan informasi menjauhkan orang dari tindak pidana korupsi. Ia juga mewanti-wanti para pengelola informasi tentang pidana informasi sebagaimana diatur UU KIP.

Baca juga :  DPRD Sumbar Vaksinasi Covid-19

“Jadi tidak ada alasan PPID untuk menolak permohonan informasi. Jika tidak mau atau tidak sesuai deng yang diminta, bisa dilaporkan dan dipidana,” tegasnya. (rilis)