Oleh: Ikhsan Yosarie

 

Dinamika politik akhir-akhir ini, termasuk saat kontestasi pilpres 2019, memperlihatkan otoritarianisme mengalami penyimplifikasian narasi dan makna. Fenomena ini salah satunya terpotret dalam potongan pernyataan penutup calon presiden petahana Joko Widodo saat debat pertama Pilpres 2019 (17/1/2019). Dalam pernyataannya, Joko Widodo menyampaikan bahwa ia dan pasangannya (Ma’ruf Amin) tidak punya potongan diktator atau otoriter, tidak punya rekam jejak melanggar HAM, dan kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan.

Potret serupa terjadi pada tahun sebelumnya. Tahun 2018, ketika memberikan sambutan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Presiden Joko Widodo mengaku pernah dituding sebagai pemimpin otoriter. Isu itu sempat berkembang viral di media sosial pada Agustus 2017 lalu. Padahal menurut Presiden Jokowi dirinya tidak memiliki potongan pemimpin yang otoriter. Pembawaan dan karakter fisiknya juga sama sekali tidak mencerminkan pemimpin yang otoriter, karena tidak sangar. Justru presiden Jokowi menilai dirinya murah senyum dan tidak berpenampilan seperti ciri-ciri pemimpin otoriter. Ia juga menilai dirinya sebagai orang yang demokratis, karena bisa menjadi pendengar yang baik, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan-perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan.

Dalam konteks pilpres 2019, simplifikasi ini sulit untuk tidak dihubungkan dengan kepentingan politik, mengingat salah satu pasangan calon di duga terlibat pelanggaran HAM masa lalu dan disebut potensial menjadi pemimpin otoriter. Sementara, dalam narasi politik yang berkembang, dua hal ini tidak terdapat dalam pasangan calon yang satunya. Dalam kerangka yang demikian, narasi otoritarianisme dianggao selesai, karena yang bersangkutan dianggap memiliki rekam jejak yang bersih.

Narasi seperti ini berlanjut sampai sekarang, sehingga otoritarianisme bukan menjadi narasi yang mengemuka apabila hal-hal yang memberangus demokrasi terjadi.

Baca juga :  Virus Corona Bisa Berdampak Menurunnya Imunitas Sosial

Menyempitnya Ruang Demokrasi

Beberapa persoalan menjadi gambaran bagaimana menyempitnya ruang demokrasi sebagai efek dari simplifikasi tersebut. Pelbagai persoalan yang terjadi beberapa waktu kebelakang menjadi buktinya. Padahal rezim sekarang dipimpin oleh calon yang ketika debat pilpres 2019 lalu menyebut dirinya tidak punya potongan diktator atau otoriter.

Misalnya penangkapan Ravio Patra, aktivis dan peneliti independen kebijakan publik, oleh Polda Metro Jaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam, 22 April 2020. Ravio ditangkap terkait pesan berantai ajakan menjarah pada 30 April. Ravio sebelumnya gencarnya kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Ravio sempat mengkritik Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua. Ia juga sempat menuliskan kritiknya tentang penanganan COVID-19 di salah satu media online.

Di sisi lain, sebelum Ravio ditangkap, akun WhatsApp-nya juga telah diretas pihak lain, yang kemudian mengirimkan ajakan menjarah. Pesan itulah yang dijadikan dasar tuduhan polisi bahwa Ravio membuat dan menyebarkan pesan berantai provokatif tersebut. Belakangan, polisi justru mengumumkan bahwa Ravio ditangkap dalam status sebagai saksi, bukan tersangka.

Lebih lanjut, seperti dilansir detik.com (24/4) menurut salah satu tim pengacara Ravio, Era Purnamasari, ada sejumlah permasalahan hukum dalam kasus yang menimpa Ravio tersebut. Misalnya tim pengacara sempat dipersulit memberikan bantuan hukum. Bahkan tim pengacara tidak diberitahu terkait keberadaan Ravio setelah ditangkap. Kemudian penangkapan dan penggeledahan terhadap Ravio  tidak disertai surat perintah, sehingga diduga tak sesuai dengan prosedur. Pasal yang dituduhkan kepada Ravio juga berubah-ubah dan tidak konsisten. Awalnya Ravio dikenai Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita bohong, namun tiba-tiba menjadi Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang Ujaran Kebencian.

Baca juga :  74 Positif, 13 Sembuh dan 7 Meninggal Akibat COVID-19 di Sumbar

Selain penangkapan aktivis, di tengah pelbagai macam kritikan terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19, kita masih melihat bagaimana rezim ini berupaya melindungi diri. Hal ini terlihat dari instruksi Kapolri untuk menindak informasi palsu atau hoaks terkait kebijakan pemerintah menangani Covid-19. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per-tanggal 4 April 2020. Dalam surat telegram itu, Kapolri mengins-truksikan agar jajarannya melaksanakan patroli siber untuk monitoring situasi berita opini, dengan sasaran hoaks terkait covid-19, serta hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona.

Di sisi lain, melihat bagaimana pemerintah menangani Covid-19, aturan ini justru berpotensi menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan kepolisian dan penegak hukum untuk bersikap represif dan merenggut ruang kebebasan dalam mengkritik pemerintah. Padahal, dalam kondisi wabah ini kepolisian seharusnya berfokus kepada upaya melindungi dan melayani masyarakat, bukan malah melindungi pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Menyempitnya ruang demokrasi juga terlihat dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2019) yang menemukan bahwa kebebasan sipil pada era Jokowi memburuk, karena masyarakat merasakan kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi belum baik dan bahkan cenderung memburuk.

Dalam survei tersebut ditemukan 43 persen responden menganggap masyarakat takut bicara politik. Jumlah ini meningkat tajam dibanding 2014 yang hanya 17 persen. Kemudian, 21 persen responden menganggap warga sekarang takut berorganisasi. Jumlah ini juga naik dibanding tahun 2014 yang hanya 10 persen. Lebih lanjut, persentase masyarakat takut bicara politik semakin banyak, yakni 43 persen. Jumlah ini meningkat tajam dibanding 2014 yang hanya 17 persen. Selain itu, 21 persen responden menganggap warga sekarang takut berorganisasi. Angka ini juga naik dari cuma 10 persen pada 2014.

Baca juga :  BMKG : Gempa Dini Hari Tadi Akibat Aktivitas Sesar Sianok

Responden yang menyatakan sekarang warga takut karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum juga naik, dari 24 persen pada 2014 menjadi 38 persen. Begitu pun dalam hal kebebasan pers yang juga memprihatinkan. Mereka yang beranggapan bahwa media massa kita bebas dan tidak disensor pemerintah cukup banyak, yakni 43 persen. Namun yang menyatakan tidak bebas dan disensor pemerintah juga besar, yakni 38 persen.

Narasi Otoritarianisme

Sempitnya kerangka konstruksi otoritarianisme membuat hal-hal yang merenggut dan merampas sendi demokrasi dapat dialamatkan sebagai upaya menjaga keamanan dan stabilitas. Secara politik, fenomena ini juga membuat otoritarianisme bukan menjadi narasi yang mengemuka apabila hal-hal yang memberangus demokrasi terjadi. Sementara ketika antithesis otoritarianisme dimunculkan kalangan masyarakat sipil, otoritarianisme kembali dimunculkan dalam kerangka rekam jejak dan tampilan fisik yang keduanya dibungkus rapi dengan komitmen menjaga demokrasi.

Otoritarianisme seharusnya menjadi narasi yang bersifat holistik. Narasi ini tidak hanya melihat output, tetapi juga aspek input dan konversinya –meminjam istilah teori sistemnya David Easton. Keholistikan tersebut termasuk perihal naluri kekuasaan, antikritik, antipartisipasi publik, dan siapa orang-orang di lingkaran kekuasaan. Aspek-aspek ini perlu dimasukkan kedalam narasi otoritarianisme, karena setiap otoritarianisme potensial berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Narasi otoritarianisme seharusnya dikembalikan kedalam lingkup antithesis demokrasi. Artinya, hal-hal yang membatasi kebebasan berpendapat, berserikat, dan tindakan represi harus menjadi cerminan arah otoritarianisme.(*)

Penulis adalah Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute