Pemberdayaan mungkin istilah paling kerap disebut sejak Undang-Undang Desa diberlakukan. Istilah pemberdayaan bahkan dijadikan nama program pendampingan desa yakni Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Oleh : Yosnofrizal

Pemberdayaan seolah-olah menjadi kata sakti dalam mencapai tujuan UU Desa. Bagi Pemerintah, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat diwujudkan dengan pemberdayaan. Tentu bukan hanya dengan pemberdayaan semata, ada pula kegiatan pembangunan, namun tanpa pemberdayaan, pembangunan diyakini tidak berjalan optimal.

Lalu pemberdayaan seperti harus dilakukan ? Bagaimana pemberdayaan diimplementasikan dalam pembangunan desa ? Apakah pemberdayaan cukup hanya dengan melekatkan pada program pendampingan desa ?. Pertanyaan ini perlu dijawab agar kegiatan pemberdayaan benar=benar berdampak terhadap pada pencapaian tujuan Undang -Undang Desa.

Tentang Pemberdayaan telah termaktub dalam ketentuan umum UU Desa. Disitu dinyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijkan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dari pengertian tersebut jelas kalau pemberdayaan bertujuan menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat jadi sasaran akhir sebuah pemberdayaan. Dan itu hanya bisa terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran, prilaku yang tepat dan kemampuan yang cukup untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Proses pengatasan inilah yang kemudian dilakukan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan yang diingunkan.
Dalam konteks yang sama, melalui pemberdayaan yang dimaksudkan pencapaian tujuan UU Desa adalah apa yang disebut dengan paradigma yang dikembangkan dalam UU Desa yakni Desa Membangun yang berarti pembangunan harus dilakukan Pemerintahan desa bersama masyarakatnya. Mereka semua menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, pembangunan harus direncanakan dan dilaksanakan oleh Desa itu sendiri dan sebagai objek, pembangunan harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan serta bermanfaatkan untuk kehidupan masyarakat.

Baca juga :  Pertama di Indonesia, Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Alternatif Mendisiplinkan Masyarakat

Karena itu, beranjak dari pengertian pemberdayaan dan paradigma Desa Membangun tersebut, pemberdayaan dalam tataran praktis atau implementatif menurut penulis dapat diartikan sebagai suatu upaya bagai menciptakan suasana yang kondunsif di Desa agar pelaku pembangunan desa mampu melaksanakan kegiatan pembangunan secara baik. Pembangunan kesadaran, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan prilaku dan sikap adalah suatu terjadi ketika ada situasi yang kondunsif di desa.

Bagaimana Pemberdayaan di Laksanakan ?

Pelaku pemberdayaan di desa, baik yang berasal pemerintah, tenaga pendamping maupun lembaga lain hendaknya bergerak dalam konteks menciptakan situasi yang kondunsif, situasi yang menumbuhkan semangat pembangunan yang konstruktif untuk kemajuan desa.

Satu contoh misalnya tentang peran pemerintah dalam menyusun regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Aturan -aturan turunan yang disusun, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati jangan sampai mematikan kreatifitas pemerintahan desa dan masyarakatnya.

UU Desa dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, baik Kewenangan berskala lokal maupun kewenangan berdasar hak asal-usul, sesungguhnya memberi ruang yang luas munculnya kreatifitas bagi pemerintahan desa dalam memunculkan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan.

Baca juga :  Kucindan Kertangin Club Gowes bersama Wakil Walikota Padang, Hendri Septa : Sehat itu Mahal

Kita paham bahwa kewenangan yang diberikan pada desa seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu di pemerintahanan dan masyarakat desa diluar kepentingan masyarakat, khusus untuk memperkaya diri sendiri, tapi hal tidak perlu membuat Pemerintah menyusun regulasi yang mempersempit ruang kewenangan desa. Yang perlu adalah memperkuat pengawasan sehingga dapat meminimalisir potensi negatif masyarakat.

Selain soal regulasi, proses pemberdayaan juga dikerjakan untuk membangun kesadaran masyarakat. Kesadaran adalah satu kondisi dimana memahami apa yang dilakukan dan konsekwensi dari pekerjaan itu. Ada pengendalian diri yang kuat pada pelaku pembangunan dari sebuah kesadaran. Pelaku pembangunan mengerti kalau dia melanggar aturan akan menerima konsekwensi dari pelanggaran itu. Demikian juga jika dia melakukan satu hal baik, dia akan menerima hasil dari kebaikan tersebut.
Bahkan menurut penggiat pemberdayaan, akan lebih baik lagi jika yang terbangun itu adalah kesadaran kritis. Dengan kesadaran kritis, tidak saja mereka memahami apa yang dilakukan, tapi juga membongkar faktor-faktor penyebab dari satu keadaan. Adanya kesadaran kritis membuat pelaku pembangunan di desa bisa menentukan cara yang tepat mengatasi berbagai persoalan yang menghambat pembangunan.
Dalam konteks ini pula semangat pendidikan kritis dalam membangun kesadaran sekaligus meningkatkan pengetahuan teknis pelaku pembangunan merupakan cara yang tepat dalam proses pemberdayaan. Pendidikan kritis yang dimaksud adalah sebuah proses pendidikan yang membuka ruang untuk mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Baca juga :  Pemerintah Salurkan Bantuan Koperasi dan UMKM Penunjang Adaptasi Bisnis Masa Pandemi

Dalam pendidikan kritis, pelatihan yang dilakukan tidak lagi mempunyai guru dan murid. Semua peserta adalah guru sekaligus murid. Semua berupaya membagi pengalaman yang dimiliki dan menjadi guru terbaik. Yang dibutuhkan hanyalah seorang fasiltator yang mampu memandu peserta dan menformulasi pengalaman peserta pelatihan sehingga menjadi yang terstruktur dan bisa dipelajari. Kalau pun ada narasumber dalam kegiatan pendidikan kritis ini hanya pemantik pengetahuan dan pengalaman dari peserta.

Model Sekolah Lapang yang kini banyak diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan petani adalah contoh yang tepat dalam pendidikan kritis ini. Sekolah Lapang tidak menempatkan petani sebagai murid, tapi berupaya menggali pengalaman mereka sebagai guru yang menjadi sumber pengetahuan. Tidak itu saja, mereka juga harus belajar dari lingkungan dan ekosistim pertanian. Karena itu dalam Sekolah Lapang mereka tidak belajar dalam ruangan, tapi dari di areal pertanian itu sendiri, sebab dengan cara itu mereka bisa menghubungkan antara pengalaman dengan kondisi lapangan.

Model Sekolah Lapang ini yang bisa diduplikasi dalam setiap pelatihan pelaku pembangunan desa. Dan yang terpenting, setiap proses pemberdayaan yang dikerjakan juga harus menjadi guru yang terbaik bagi pelaku pemberdayaan dalam pembangunan desa, karena pemberdayaan, tidak hanya ditujukan pada pelaku pembangunan desa, tapi juga bagi pelaku pemberdayaan.
****

Penulis adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Agam