“Ini mesti dipelajari, misalnya anggota kita ke lapangan, yang mencatat tersebut apakah pulpennya boleh juga dipakai oleh masyarakat untuk menanda tangani berkas. Hal-hal kecil yang juga harus kita pikirkan secara detil.”

Penyelenggaraan pilkada 9 Desember nanti, diterima oleh penyelenggara di daerah sebagai sebuah proses demokrasi. Untuk itu, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara, hingga penetapan hasil, memiliki konsekuensi menjaga keselamatan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, menguraikan beberapa kendala yang akan dihadapi nanti dalam proses tahapan pilkada ini. Disampaikannya, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu, proses pelaksanaan tahapan itu pada kondisi normal, sedangkan kondisi sekarang adalah kondisi pandemi.

“Catatan pentingnya adalah kondisi pandemi di Indonesia itu berbeda beda. Sumbar itu dalam kurva menanjak. Apalagi di daerah Solok dan Sawahlunto, itu daerahnya baru mulai ditemukan angka positif covid. Jadi tentu saja berkonsekuensi pada seluruh protokol, kebutuhan kelengkapan baik itu penyelenggara, baik itu peserta, baik itu proses teknis tahapannya maupun masyarakat meski mengikuti protokol covid,” ujar Amnasmen.

Baca juga :  Cara Dunia Merayakan Idul Fitri Saat Pandemi

Misalnya, lanjut Amnasmen, sosialisasi tidak dikumpulkan lagi masyarakat, kemudian petugas yang melakukan verifikasi faktual mesti dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD), pakai masker, hand sanitizer dan tetap jaga jarak.

“Ini mesti dipelajari, misalnya anggota kita ke lapangan, yang mencatat tersebut apakah pulpennya itu boleh juga dipakai oleh masyarakat untuk menanda tangani berkas. Ini hal-hal kecil yang juga harus kita pikirkan secara detil. Setelah itu bagaimana metode kampanye, kan tidak boleh lagi mengumpulkan masyarakat, ini juga mesti kita sesuaikan,” paparnya.
Kemudian, imbuhnya, proses pemungutan dan penghitungan suara nanti, juga mesti dicermati, apakah pemilih itu boleh berkumpul di satu titik, di dalam TPS berapa jarak masing-masing penyelenggara. Apakah tinta yang dipakai tidak menyalahi protol kesehatan, karena banyak jari yang dicelupkan ke sana. Alat coblos, apakah boleh dipakai oleh 300 orang lebih, atau alat coblos sekali pakai.

“Ini hal-hal yang mesti jadi perhatian semua. Inilah yang sedang kita godok sekarang. Bagaimana kita menyiapkan pemilu ini sesuai dengan standar protokol kesehatan. Demokrasi kita jalankan, tetapi keselamatan orang juga menjadi hal penting.

Baca juga :  Wagub Sumbar Ikut Rapid Test COVID-19

Terkait partisipasi pemilih dalam pandemi corona ini, Amnasmen mengatakan potensi penurunan tingkat partisipasi pemilih tentu ada. Potensi turunnya partisipasi itu pasti ada, karena orang takut keluar dan bergerombol atau berkumpul, serta bersentuhan dengan orang lain. Ia tidak menampik hal-hal seperti itu akan terjadi dalam proses pelaksanaan pilkada nanti.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, mengungkapkan, sebenarnya pada kesimpulan RDP tanggal 27 Mei di Komisi II dengan mendagri, KPU bawaslu DKPP, salah satunya menyatakan tahapan lanjutannya pada tanggal 15 Juni dan pencoblosan pada tanggal 9 Desember, dengan syarat semua tahapan dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen

“Artinya, Bawaslu pun dalam kondisi ini tentu akan melakukan pengawasan tersebut karena memang konteks yang dilakukan KPU di tahapan yang akan dilanjutkan. Pada verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, konsekuensi teknis verifikasi faktual tersebut kalau berdasarkan aturan sebelumnya, aturan sebelumnya kan aturan kondisi normal, verifikasi faktual ini dilakukan dengan metode sensus. Nanti bertemu muka antara petugas yang akan memverifikasi dari jajaran KPU dengan orang-orang yang memberikan dukungan ke bakal calon perseorangan,” ujarnya.

Baca juga :  Masuki Era New Normal, Pemko Bukittinggi Izinkan Shalat Berjamaah di Masjid

Dalam kondisi sekarang, tuturnya, seluruh tahapan yang akan dilanjutkan sesuai protokol kesehatan, Bawaslu menunggu PKPU tentang tahapan dan jadwal, serta aturan teknis verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU.
“Bawaslu tentu menyesuaikan dengan aturan terkini yang dibuat KPU. Kami hanya memastikan seluruh pelaksanaan pengawasan tahapan pilkada ini, tentu harus sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (tim inioke)