Padang, inioke.com–Mamak kepala waris (MKW) kaum Maboet suku Sikumbang, M Yusuf meminta KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk mengusut tuntas mafia tanah seluas 765 Ha, yang terletak di Aiapacah, kota Padang, provinsi Sumatera Barat.

MKW kaum Maboet M Yusuf menggantikan almarhum Lehar yang meninggal dalam tahanan Polda Sumbar, melalui pengacaranya Putri Deyeski Rizki, Suwandi, Akma Sutri dan Syofyandi, mengatakan kepemilikan tanah kaum Maboet bisa dilihat dari beberapa dokumen dan fakta lapangan.

Deyeski dan rekan melihat, pihak kaum Maboet sudah banyak dirugikan, karena sampai saat ini belum ada satu dokumen yang membatalkan hak atau kepemilikan kaum Maboet saat ini dengan MKW Yusuf.

“Kami dengan ini menegaskan, Lehar tidak pernah mengatakan luas tanah 765 hektar, namun negara atau pengadilan dan badan pertanahan yang mengatakantanah kaum Maboet seluas itu, sesuai dengan ukuran dalam peta yang ada,” tegas Deyeski dihadapan wartawan, di posko Kaum Maboet 765, Ulakkarang, Padang, Kamis (1/4).

Ditegaskannya, daftar tanah kepemilikan Pemprov Sumbar, juga tidak masuk 765 hektar itu dalam tanah negara. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan KAN Kurao, KAN Kototangah, Kantor BPN Sumbar, dan Kantor BPN Padang, bahwa, tidak ada tanah veerponding atau tanah negara di lahan 765 hektar itu.

Baca juga :  Instruksi Wali Kota Padang: Hingga 1 April Siswa Belajar di Rumah

Ditambahkannya, kaum Maboet juga tidak pernah mau merugikan masyarakat. Apalagi akan merubuhkan hunian masyarakat. Mereka meminta masyarakat sudah berada di tanah tersebut bisa berkomunikasi untuk dapat surat pelepasan hak dari kaum Maboet.

“Bagi masyarakat jangan cemas, kita hanya minta agar bisa saling berkomunikasi sehingga kami dapat melepaskan hak untuk dialihkan pada masyarakat. Sedangkan tanah kosong yang belum disertifikatkan agar tidak diperjualbelikan,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, kalau ada yang memperkarakan kaum Maboet pada waktu itu dengan MKW Lehar, perlu dipertanyakan, apa dasarnya. Karena BPN tahu kalau itu milik kaum Maboet.

“Karena penzaliman ini, kami meminta perlindungan hukum pada negara terkait objek perkara perdata 99/1931 dan putusan MA Perdata TUN no 114/2004, karena itu milik kaum Maboet,” tegasnya lagi.

Mereka juga meminta, agar pihak pertanahan tidak lagi mengeluarkan sertifikat tanah kaum atas nama siapapun, kecuali sudah ada pelepasan hak dari pemilik, yakni kaum Maboet, saat ini MKW-nya M Yusuf.

“Sampai saat ini tidak ada satu dokumen pun yang membatalkan keputusan kepemilikan kami, maka berhentilah untuk menzalimi,” ungkapnya. (ioc)

Baca juga :  Tiga Fraksi DPRD Sumbar Anggap Gubernur Masa Bodoh Soal Bantuan Terdampak COVID-19