Padang, inioke.com–Bagi yang masih berniat ingin melakukan perjalanan masuk atau keluar provinsi Sumbar, sebaiknya membatalkan niat tersebut. Pasalnya, di setiap perbatasan Sumbar akan disuruh putar balik ke arah asal perjalanan. Sebab pintu masuk dan keluar Sumbar ditutup untuk kendaraan umum serta dijaga ketat aparat Kepolisian dan TNI mulai hari ini (27/4).

Pelarangan masuk dan keluar Sumbar ini sesuai dengan Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

“Seluruh perbatasan kita tutup. Kendaraan umum maupun pribadi tidak bisa masuk. Kalau nekat mudik, nanti disuruh balik di perbatasan Sumbar. Mulai Senin, posko perbatasan akan dijaga oleh aparat Kepolisian dan TNI sehingga tidak ada yang bisa lolos lagi,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, usai meninjau posko perbatasan di Dharmasraya, Minggu (26/4).

Dijelaskan Irwan, Permenhub yang mulai diterapkan sejak 24 April lalu itu, mengatur khusus tentang larangan kendaraan keluar dan masuk daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diantaranya Sumbar. Aturan ini akan berlaku hingga 31 Mei 2020 dan bisa diperpanjang tergantung kebijakan dari pusat.

Baca juga :  Dua Balita PDP di RSUP M Djamil Negatif COVID-19

Sarana transportasi darat yang dilarang ialah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.

Larangan itu dikecualikan untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, pejabat yang mengurus COVID-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri. Pengecualian juga berlaku untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah serta mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, meminta seluruh perangkat daerah yang terkait dalam penanganan COVID-19 agar tidak lengah. Gencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Agar masyarakat benar-benar mengerti dan paham tentang bahaya penyebaran wabah COVID-19 ini.

“Saya minta, kita semua fokus dan benar-benar memberikan perhatian serius, agar penyebaran pandemi virus corona tidak semakin meluas,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait Permenhub ini, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pelanggar larangan sementara penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor akan diminta berputar balik arah perjalanannya.

Baca juga :  Menteri Agama Tegaskan Pesantren Harus Dibantu

“Pada tahap awal, mulai 24 April hingga 7 Mei 2020, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengarahkan pelanggar kembali arah perjalanannya,” kata Adita dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (23/4).

Sedangkan pada tahap selanjutnya, yaitu 7 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020, selain diminta berputar balik, pelanggar juga akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk dikenai denda. (gyn)