Padang, inioke.com–Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu pembekalan dan permodalan dalam menghadapi pandemi.

Perhatian terhadap UMKM ini disampaikan Anggota DPR RI Nevi Zuairina, yang fokus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Sumbar. Anggota Fraksi PKS tersebut saat reses memberikan pembekalan-pembekalan kepada para pelaku UMKM di Sumbar agar bisa berusaha dengan baik dan diminati pasar.

“Perlu pembekalan UMKM dalam menghadapi pandemi, dan tidak lagi terpaku kepada cara-cara konvensional. Saat ini UMKM sudah harus masuk digitalisasi dalam berusaha,” kata Nevi, yang mengaku sudah mengunjungi 500 UMKM selama masa reses, dalam pertemuan dengan wartawan Jumat lalu.

Selain pembekalan, lanjut Nevi, persoalan hilir produk UMKM juga menjadi persoalan. Untuk itu, ia bersama rekan-rekannya di DPR berusaha mencarikan peluang pasar bagi produk UMKM tersebut. Nevi menyebut, sekarang ini memang ada negara yang membebaskan dan meringankan bea masuk barang ke negaranya. Namun untuk memasarkan produk UMKM itu, tentunya harus dilihat dulu produk UMKM seperti apa yang dibutuhkan negara tersebut.

Baca juga :  BPS Sumbar gandeng mahasisiswa tingkatkan partisipasi sensus daring

“DPR dan pemerintah sepakat untuk bisa menerima dan memasarkan hasil produk UMKM, dengan memperhatikan packaging-nya,” ulas Nevi.

Selain itu, Nevi juga mengajak pelaku UMKM memasarkan produknya dengan cara daring atau online. Sebab, dari data yang ada, aktivitas digital belum mampu mendongkrak ekonomi secara nasional karena masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan platform digital tersebut.

“Kami di DPR, khususnya Fraksi PKS akan terus kawal usaha masyarakat, baik dari hulu sampai hilir sehingga perekonomian rakyat makin meningkat, dan UMKM menjadi idola,” ungkap Nevi.

Bantuan pemerintah

Terkait bantuan pemerintah, Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II tersebut menjelaskan, Fraksi PKS setuju pemerintah mengucurkan dana bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp6 triliun, dimana BPUI merupakan BUMN induk holding dari PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

“Melalui PT PNM dan PT BPUI itulah UMKM mendapatkan bantuan permodalan, dimana untuk PT PNM selama ini telah menyalurkan dana yang dibutuhkan UMKM hingga Rp7,65 triliun,” papar Nevi.

Baca juga :  Pemerintah Salurkan Bantuan Koperasi dan UMKM Penunjang Adaptasi Bisnis Masa Pandemi

Selain itu, lanjut Nevi, PT PNM juga sudah membina ekonomi keluarga sejahtera atau disebut nasabah Mekar, sebanyak 6,16 juta jiwa, yang bahkan di antaranya adalah pelaku ultra mikro.

“Fraksi PKS memandang bahwa UMKM adalah salah satu usaha yang sangat terdampak wabah pandemi ini, sehingga dukungan untuk pembiayaan UMKM melalui PT PNM, PT Jamkrindo dan PT Askrindo perlu dilanjutkan dan dikembangkan,” katanya.

Ia menyampaikan, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI, Fraksi PKS mendukung dan menyetujui pencairan dana BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk PT PNM, serta PT Jamkrindo dan PT Askrindo, yang akan dimanfaatkan untuk perlindungan serta pemberdayaan UMKM, dengan catatan agar porsi pembiayaan syariah dalam PNM untuk UMKM dinaikkan.

Melihat adanya perhatian itu, politisi PKS ini meminta kepada Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop dan UKM) harus menjadi terdepan pada keberpihakan untuk rakyat kecil.

“Ini salah satu contoh bagaimana kami di Fraksi PKS DPR RI mendorong para pelaku UMKM bisa terus berkembang,” tandas istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tersebut. (ioc)

Baca juga :  Bantu Mahasiswa Berbisnis, BRI dan UNP Teken Nota Kesepahaman