Padang, inioke.com–Proses vaksinisasi untuk memutus rantai penyebaran covid-19 telah dimulai, tak kecuali di Sumatera Barat. Namun berbagai disinformasi soal program vaksinasi masih menjamur dan menguat di berbagai platform media sosial.

Mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan di daerah, dinilai belum mengambil peran yang optimal. Merespon hal tersebut, beberapa lembaga negara bentukan UU seperti, Ombudsman Sumatera Barat, Komisi Informasi Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat, tergabung dalam grup WhatsApp “Cluster Pengawasan Covid-19” bertekad ambil andil meluruskan disinfornasi soal vaksin covid-19, di Ombudsman Sumbar Jalan Sawahan Padang, Selasa (12/1).

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, vaksinasi sebagai upaya menyiapkan masyarakat terhadap serangan virus korona yang belum berhenti sampai hari ini.

“Tujuan vaksinisasi mulia untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi covid-19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan label halal dari MUI, mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin, tapi masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial, ” ujar Yefri saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU itu.

Baca juga :  Pemkab Tanah Datar Salurkan Bantuan Beras untuk 4.619 KK di 9 Nagari

Yefri mengharapkan harus ada upaya masif meluruskan soal vaksinisasi covid-19.

“Gubernur dan bupati serta walikota harus mengantisipasi dan menggerakkan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi yang benar dan nyata tentang vaksin. Jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat,” ujar Yefri.

Kepala Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumatera Barat, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.

“Harus libatkan semua kalangan untuk menghantap informasi menyesatkan yang sudah viral itu, ” ujar Sultanul.

Disampaikan Sultanul perspektif HAM, tugas negara adalah pemangku kewajiban, ada tiga kewajibannya, yaitu menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect).

“Saya rasa Wamenkum sudah tahu tugas itu makanya dia berani keluarkan statement tidak mau vaksin dan obat bisa di penjara. Nggak apa-apa, kita ikuti pemerintah karena pemerintah sedang menunaikan kewajibannya untuk melindungi warganya. Kalau terjadi apa-apa pada warganya, pemerintah disebut melanggar HAM, namanya pelanggaran HAM by ommission (pelanggaran HAM karena kelalaiannya mengambil suatu tindakan),” ujar Sultanul.

Baca juga :  Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi 4,5 - 5,5 persen Tahun 2021 Cukup Realistis

Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska, mengatakan informasi tentang covid-19 adalah informasi serta merta karena dampaknya untuk masyarakat banyak.

“Ayo berikan informasi benar ke publik. Informasi tentang vaksinisasi covid untuk menghindari kekacauan informasi yang diterima masyarakat,” ujar Nofal.

Ombudsman Sumatera Barat, KI Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat, kata Ketua KPID Sumbar Afriendi, pastikan berkomitmen untuk mengawal berjalannya program vaksinisasi di Sumatera Barat.

“Baik soal informasinya penayangannya dan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan mesti menyiapkan tenaga vaksinator yang berkualitas, terlatih, dan mengikuti secara ketat SOP yang ada,” ujar Afriendi.

Lembaga penyiaran kata Afriendi diharapkan, dapat mengambil peran optimal untuk memproduksi atau memberikan informasi yang valid terkait dengan program vaksinisasi Covid 19. (rilis)