Padang, inioke.com– Mengantisipasi simpang siur informasi terkait corona, yang dapat menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat, Kepala Ombudsman perwakilan Sumatera Barat, Yefria Heriani, meminta pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi yang akurat.

“Kemaren siang misalnya Wali Kota Bukittinggi telah mengumumkan ada warganya yang positif, sementara Gubernur belum mengumumkan, akan tetapi rekaman pembicaraan yang berstatus off the record malah tersebar di berbagai media sosial,” tukas Yefri mengingatkan.

Menurut dia saat ini masyarakat perlu informasi yang akurat dan cepat,  karena itu pemerintah daerah harus tanggap menyampaikan perkembangan terbaru. Jika ada perbedaan data antara pusat dan daerah, perlu diperjelas lagi agar tidak ada kesimpangsiuran, ujarnya.

Apalagi pihak Litbangkes RI telah memberikan izin kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mengumumkan kondisi pasien yang positif terpapar COVID-19 secara realtime sehingga diharapkan Pemprov Sumbar lebih aktif dan update.

Pada sisi lain ia meminta pemangku kepentingan terkait segera mengambil langkah penting berupa penelusuran riwayat kontak lima pasien yang dinyatakan positif corona di Sumbar.

Baca juga :  Belum Semua Tempat Makan di Padang Terapkan Protokol Kesehatan dengan Lengkap

Segera lakukan penelusuran dan isolasi terhadap siapapun yang pernah melakukan kontak dengan pasien yang dinyatakan positif untuk untuk memutus rantai penularan,” ujarnya .

Ombudsman berharap langkah tersebut dilakukan secara terbuka apalagi Pemprov telah mengumumkan sebaran yakni Bukittinggi, Tanah Datar, Padang dan Pesisir Selatan, namun dimana persisnya belum ada informasi.

Informasi ini penting, mengingat publik akan lebih waspada dan membatasi gerakan ke wilayah sebaran, ujarnya.

Sebanyak Lima orang warga Sumatera Barat dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil tes spesimen dari laboratorium Unand dan Litbangkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diterima pemerintah setempat. (Ant)