Padang, inioke.com–Persoalan Surat Keterangan Domisili (SKD) membuat ricuh PPDB Sumbar. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi pemberian keterangan domisili palsu, yang tertuang dalam Surat Keterangan Domisili (SKD), untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA. Indikasi tersebut ditemukan di Kota Padang Panjang dan Kota Padang.

Di Kota Padang Panjang, indikasi pemberian keterangan domisili palsu tertuang dalam SKD yang diterbitkan oleh Camat Padang Panjang Timur.

“Masyarakat merasa ada pergerakan yang aneh dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat dalam website PPDB Sumbar khususnya untuk SMA Negeri 1 Padang Panjang,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani.

Calon peserta didik yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi, kata Yefri, tiba-tiba gagal lolos, atau terlempar dari zona terdekat. Penyebabnya, ada 20 lebih SKD yang masuk, yang secara zona dekat dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang.

“Indikasi yang dilaporkan misalnya, ada yang menerangkan tinggal dekat dari SMA Negeri 1 Padang Panjang di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun menurut pelapor, sebenarnya mereka berdomisili ada yang di Gantiang, Gunung, atau Ngalau,” jelasnya.

Baca juga :  Riza Falepi : Ini Bukan Masalah Politik, Tidak Perlulah Dewan Ikut Campur

Disampaikan Yefni, indikasi tersebut telah diteruskan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar, kemarin. Kemudian, Ombudsman juga telah mendapatkan penjelasan dari Ketua PPDB SMA, SMK, dan SLB Sumbar, Suryanto, bahwa calon peserta didik yang terindikasi memberikan SKD palsu tersebut, maka kelulusannya dibatalkan. Bahkan, Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdik untuk menjelaskan masalah ini.

Keluhan terkait SKD ini, tidak hanya di Kota Padang Panjang, di Kota Padang juga, karena tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD dalam pendaftaran PPDB. Semua indikasi pemalsuan SKD ini sedang diverifikasi dan diperiksa.

Sementara itu, praktisi hukum Sumbar Ardyan mengatakan, terkait indikasi pemalsuan Surat Keterangan Domisili melanggar UU Administrasi Kependudukan No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak 50juta,” ujarnya.

Ditambahkan Ardyan, kisruh PPDB ini agar cepat diselesaikan oleh pihak-pihak terkait seperti Pemprov Sumbar, Dinas Pendidikan demi generasi muda penerus bangsa. (ioc)

Baca juga :  Wujudkan Layanan Smart, Maju dan Akuntabel Pemko Padang Panjang MoU dengan BRI