Padang Panjang, inioke.com–Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang berkomitmen mengusung konsep syariah di seluruh koperasi di kota berjuluk Serambi Mekah itu.

Hal itu ditandai dengan peluncuran Kota Padang Panjang sebagai Kota Koperasi Syariah oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat Kota Padang, Rabu (22/7). Peluncuran ini bertepatan pada Peringatan Hari Koperasi ke-73, Tingkat Sumatera Barat.

Di hari yang sama, Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, juga menerima penghargaan dari Gubernur Sumbar sebagai Daerah dengan Kinerja Koperasi Terbaik 2 di Sumbar.

Fadly Amran mengatakan, pembangunan koperasi syariah menjadi program yang sangat prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang.

“Saat ini setengah dari 45 koperasi di Kota Padang Panjang, telah melaksanakan pola syariah. Targetnya seluruh koperasi yang ada di Kota Padang Panjang telah terkonversi ke pola syariah dalam 5 tahun periode RPJMD 2018-2023,” ungkap Fadly.

Lebih lanjut, strategi dan arah kebijakan Pemko Padang Panjang terkait koperasi, membentuk Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah. Kemudian memfasilitasi penyiapan Dewan Pengawas Syariah, bekerjasama dengan UPTD BLK Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Syariah Nasional-MUI Pusat.

Baca juga :  BRI Kanwil Padang Luncurkan Aplikasi Stroberi dan Web BRI

“Sosialisasi terus dilakukan tentang pengelolaan koperasi pembiayaan syariah. Kita juga bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa untuk pendampingan pengelolaan koperasi syariah,” pungkas Fadly.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membacakan sambutan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Koperasi harus masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan nasional, yaitu pangan, komoditi, maritim, pariwisata dan industri pengolahan.

“Masa depan Indonesia berada pada generasi milenial. Koperasi harus masuk pada sektor ekonomi kreatif, di mana anak-anak muda saat ini banyak terlibat dalam sektor tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, koperasi yang saat ini sudah aktif, baik itu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan lainnya harus berada pada kesatuan ekosistem yang terintegrasi satu sama lain.

“Saat ini, sumber dan saluran pembiayaan yang ramah untuk UMKM dan koperasi tengah kami benahi dan LPDB sudah kita tetapkan 100 persen penyalurannya untuk koperasi dengan prosedur yang lebih mudah,” tuturnya.

Sementara, Ketua DEKOPIN Wilayah Sumbar, Hendra Irwan Rahim, mengatakan, Covid -19 telah berdampak di berbagai sektor termasuk UKM dan Koperasi.

Baca juga :  Terapkan Perda AKB, Sekretariat DPRD Sumbar Perketat Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Hendra menghimbau agar Koperasi dapat memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, Koperasi hendaknya beralih ke pola syariah, karena Sumatera Barat berlandaskan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, seperti yang telah dilakukan Kota Padang Panjang

Hadir pada acara tersebut sejumlah kepala daerah, pejabat Pemprov Sumbar, serta pejabat dari sejumlah daerah di Sumbar. Acara Peringatan Hari Koperasi ke-73 juga disaksikan secara virtual melalui aplikasi Zoom di seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar. (ioc/rilis)