Jakarta, inioke.com–Data pemilih yang diklaim oleh peretas tersebut belum bisa dipastikan merupakan data hasil retasan sistem KPU. Sebab data yang beredar di forum komunitas hacker tersebut berupa data pdf bukan dari database, serta data umum yang bisa diakses oleh pihak ketiga, seperti partai politik.

“Kalau data pribadi yang sebelumnya bocor itu kebanyakan dari database. Jadi yang bocor memang pusat penyimpanan datanya. Tapi kalau yang diklaim bocor KPU ini, kita bisa lihat itu berupa data pdf dan data itu sebenarnya bukan hanya KPU yang punya, tapi juga pihak ketiga, seperti parpol. Jadi, yang baru kita bisa pastikan, belum tentu data ini bocor dari sisi KPU, bisa saja dari pihak ketiga yang memang memiliki akses ke pdf tersebut,” ungkap pakar teknologi informasi, Ruby Alamsyah, sebagaimana dikutip BBC Indonesia, Jumat (22/5).

Menurut Ruby, kemungkinan data tersebut akan dimanfaatkan untuk pemilu mendatang sangat kecil, karena data yang beredar merupakan data DPT Pemilu 2014.

Baca juga :  Minim Fasilitas Pendukung, HM Nurnas Minta KPID Sumbar Surati Gubernur

“Jadi kalau data ini bisa digunakan untuk pemilu ke depan, mungkin ada tapi efektivitasnya tidak terlalu tinggi, karena bukan data terbaru. Ini data lama dan sudah ada yang terupdate di tahun 2019 kemarin. Kalau pelaku benar membobol KPU sekarang, mestinya bisa mendapatkan data 2019,” ujarnya.

Meski pernah terjadi kebocoran dari sistem KPU pada 2014 silam, Ruby menilai sistem keamanan data KPU pada pemilu 2019 sudah jauh lebih baik.

“Mereka bisa mengamankan dan tidak dapat diakses secara sembarangan seperti yang terjadi pada 2014. Jadi, menurut saya, sistem KPU saat ini masih relatif aman, terbukti belum ada informasi ataupun yang mengklaim data DPT 2019 itu bocor 100 persen seperti layaknya kebocoran data-data yang terjadi belakangan ini,” ujar Ruby.

Sebelumnya, KPU juga pernah mengalami serangan siber. Serangan itu berasal dari dalam dan luar negeri berdasarkan alamat internet protocol (IP).

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan mereka mendeteksi serangan siber terhadap situs Komisi Pemilihan Umum, sekitar lima bulan sebelum Pemilu pada April 2019.

Baca juga :  41 Orang Lulus, MTsS Lubuk Kilangan Umumkan Lewat Blog

Jauh sebelum itu, pada 2014, data pribadi masyarakat yang masuk dalam DPT pemilu 2014 pernah bocor juga. Waktu itu bisa diunduh secara legal, bukan diretas. Karena kesalahan pengamanan data base KPU. Tapi itu hanya berlangsung dalam hitungan hari. (io/bbc indonesia)