Oleh: Israr Iskandar

 

Sambil menjalankan ibadah puasa di tengah perasaan masih galau dan tak menentu sekarang ini, mencermati aneka penerawangan tentang kemungkinan-kemungkinan di masa depan menarik juga dilakukan. Termasuk isu-isu serius tentang perubahan masyarakat dan bahkan tatanan dunia setelah wabah Covid-19 diyakini selesai dan kehidupan yang lebih normal kembali dimulai (new normal).

Namun memang bayangan-bayangan yang mengemuka itu umumnya bersifat spekulatif, sekalipun dikemukakan seorang pemikir ulung. Tidak ada yang pasti, sebagaimana Desember 2019 lalu dunia tidak menyangka kasus Covid-19 pertama di kota Wuhan yang dilaporkan Pemerintah Cina ke WHO akan menyebar sedemikian cepat, masif, dan membuat kalang kabut seantero dunia.

Salah satunya ramalan atau bayangan tentang akan terkoreksinya apa yang disebut tatanan globalisasi neoliberal (neolib) dan bahkan demokrasi. Penerawangan bercorak ekonomi-politik ini dalam batas tertentu mungkin akan dilihat agak “idiologis” dibandingkan ramalan tentang perubahan (besar) lainnya pasca-korona, misalnya di bidang sains, teknologi, agama, sosial dan kebudayaan.

Neolib dan Demokrasi

Mengapa dikatakan tatanan neolib diramalkan akan terkoreksi atau harus dikoreksi pasca-covid? Bagaimanapun, tak terbendungnya persebaran Covid-19 ke seluruh dunia dalam waktu cepat tentu tidak terlepas dari adanya kebebasan mobilitas barang, jasa, modal dan manusia antar-negara dan antar-benua yang menjadi ciri pokok dari tatanan globalisasi neolib.

Masalahnya pula, buruknya respon dunia (artinya di banyak negara) di awal terkuaknya kasus korona akhir Desember 2019 lalu juga dianggap menjadi faktor percepatan transmisi virus jenis baru ini. Disebut-sebut hanya beberapa negara saja, terutama yang berpengalaman menghadapi wabah SARS/MERS sebelumnya, seperti China, Hongkong, Korsel, Taiwan, dan Vietnam, nampak lebih sigap menghadapi Covid-19.

Baca juga :  APD Pesanan BPBD Sumbar Lengkap, Akan Dibagikan melalui Dinas Kesehatan

Dalam konteks itu, secara terbatas, tatanan neolib lagi-lagi dipersalahkan. Apa yang disebut “resep-resep” neolib selama ini dianggap telah “melucuti” peran negara dalam perekonomian sehingga secara sistematis kemudian justru melemahkan kapasitas negara-negara (terutama untuk konteks negara-negara yang berpendapatan rendah dan sedang) dalam menjalankan fungsi utamanya, termasuk dalam bentuk merespon dan mengatasi kondisi paling genting.

Padahal untuk konteks menghadapi krisis, seperti wabah korona saat ini, negara-negara tak hanya dituntut responsif, tetapi juga punya kapasitas kuat dalam menghadapi segala kemungkinan buruk. Tindakan responsif itu antara lain akan terlihat (misalnya) dari sikap pemerintah yang sejak awal tidak meremehkan wabah dan kemampuan menghitung ancaman. Sedangkan kapasitas negara yang kuat untuk mengatasi krisis kesehatan maupun kemudian dampak akutnya pada perekonomian domestik.

Oleh karena itu, kritisisme atas tatanan globalisasi neolib dimaksud nampaknya tidak hanya akan muncul di negara-negara berpendapatan rendah dan sedang, seperti Indonesia, tetapi juga di (sebagian) negara-negara maju, terutama di kalangan yang secara “idiologis” merasa negara dan masyarakatnya dirugikan oleh rezim pasar bebas itu.

Hanya saja, secara umum, kritisisme terhadap neolib tidak serta merta sama dan sejajar dengan skeptisisme terhadap sistem demokrasi yang secara terbatas juga mengemuka di tengah pandemi sekarang. Mereka yang bisa disebut kaum “sosial demokrat”, misalnya, memang akan lebih kritis lagi terhadap apa yang disebut praktik bablas neolib, namun di sisi lain tetap percaya pada sistem demokrasi, sekalipun mengakui sejumlah kelemahannya yang harus terus diperbaiki, seperti kecenderungan menguatnya gejala “populisme”.

Baca juga :  WNA Dilarang Masuk Indonesia Mulai Hari ini

Pandangan berikutnya tentu dari mereka yang “tidak percaya” atau tidak memilih jalan demokrasi, apapun variannya, tapi tetap “bersahabat” dengan tatanan neolib. Tatanan neolib (dalam batas-batas yang diperlukan) tetap bisa bekerja dan disandingkan dengan “efektifitas” sistem otokrasi dengan segala variannya. Efektifitas sistem politik bahkan juga mencerminkan kuatnya kapasitas negara. Tentu rujukannya negara-negara seperti Cina, Vietnam atau Singapura, negara-negara non-demokrasi yang dinilai sangat diuntungkan dalam tatanan globalisasi neolib, tetatpi juga dianggap punya kapasitas kuat dalam mengatasi krisis, seperti pandemi.

Memang akan (selalu) ada pandangan lebih ekstrem yang tak hanya tidak percaya terhadap sistem demokrasi (liberal), tetapi juga tatanan globalisasi neolib. Demokrasi dan neolib itu adalah satu paket yang membawa banyak kerusakan, seperti dalam wujud ketidakadilan dan ketimpangan, sehingga keduanya harus diganti dengan sistem lain yang sayangnya tidak begitu tegas bentuknya. Bahkan, pandangan agak utopis ini kesulitan mencari contoh negara yang dikatakan sukses karena menghindar dari “perangkap” sistem dunia yang dominan tersebut.

Bagaimanapun, kritisisme dan koreksi terhadap tatanan neolib dan demokrasi akan dikumandangkan secara paralel. Pada tataran negara-negara, negara otokrasi seperti Cina mungkin tidak akan bersemangat “menggugat” tatanan neolib yang dimaksud. Sebab dalam tatanan ekonomi-perdagangan dunia semacam itulah Cina kini berubah menjadi raksasa ekonomi dunia — sesuatu yang dilihat banyak negara lain secara was-was, tidak hanya karena ancaman idiologi otokrasi-komunismenya, tetapi “ekspor” besar-besaran modalnya ke negara-negara yang kepayahan akibat pandemi.

Baca juga :  Kunjungi Puskesmas, Indra Catri Lihat Simulasi Penanganan COVID-19

Kapasitas negara

Bagaimanapun, jika berangkat dari perkembangan sekarang di mana pandemi Covid-19 telah membuat jaringan produksi macet dan ledakan pengangguran dan kemiskinan terjadi di mana-mana, tuntutan penguatan kapasitas negara menjadi mutlak. Negara-negaralah (dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda) yang (harus)  tampil sebagai “malaikat” penyelamat: memberikan bantalan kepada golongan masyarakat yang terpukul dalam jumlah dan skala luas, bahkan termasuk korporasi-korporasi besar.

Oleh karena itu, pembicaraan-pembicaraan mengenai tuntutan perubahan tatanan kehidupan umat manusia pasca-korona dari kalangan pemikir, politisi dan agen-agen perubahan lainnya tentu akan mengarah pada corak pemikiran “sintesis” antara lain bahwa peningkatan kapasitas negara-negara dalam melakukan tugas-tugas terpentingnya dalam melindungi seluruh rakyatnya dalam berbagai kondisi (termasuk kondisi paling berat, genting dan sulit diduga ke depannya) merupakan suatu hal tidak bisa ditunda. (*)

Israr Iskandar, dosen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dam Tim Redaksi inioke.com