Pasaman Barat, inioke.com–Pemkab Pasbar mendukung total pengelolaan dana desa secara transparan dan terbuka.

“Dana Desa itu adalah uang rakyat, sehingga peruntukannya harus terbuka kepada rakyat, jangn ditutup-tutupi, ketika menyeleweng maka aparatur nagari bisa diherat UU tindak pidana korupsi,” ujar Pjs Bupati Pasbar, Hansastri, kepada tim penilai dana desa yang terdiri dari Azwar (PMD), Pamong Senior Rsudi Lubis, Basril Basyar (DK PWI Sumbar), Heranof Firdaus (Ketua PWI Sumbar), Eko Yance, Edi Jarot dan Gusfen Khairul (PWI) serta Adrian Tuswandi (Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar), Kamis (12/11).

Meski 2020 dana desa digelontorkka ke Pasaman Barat Rp48.319.821.000 dengan alokasi dana desa Rp63,453 miliar.

“Kondisi pandemi memang sudah ada keputusan pemerintah pusat untuk dana desa di dokuskan buat penanganan dan BLT dampak covis-19,” ujar Handastri.

Membangun Indonesia dari pinggirian sehingga itu APBD Pasaman Barat sejak 2018 telah memenuhi pagu 18 persen dari dana perimbangan dan dana alokasi khusus nagari,” katanya.

Penguatan pengelollan dana desa itu, Pemkab Pasbar sudah menyusun banyak regulasi termasuk 14 peraturan bupati.

Baca juga :  RUPS LB Bank Nagari Setujui Pemenuhan Porsi Kepemilikan Saham Pemprov Sumbar Diatas 51 Persen

“Hari ini masih ada dua rancangan Peraturan Bupati, semua regulasi dalam rangka menindaklanjuti UU Desa dN peraturan pelaksana lainnya,” kata Hansastri.

Selain itu masa wabah, Bupati juga mennerbitkan berbagai regulasi termasuk membentuk gugus tugas penanganan covid-19 di nagari atau desa se Pasaman Barat,” ujar Hansastri.

Program pemberdayaan dan pembanguaj dana desa saat covid-19 harus mengalah karena kata Hansastri semuanya dana dialihkan untuk BLT.

Hanya ada 58 kegiatan di 2020, tapi kata Hansastri adanya aturan Mendes dipastikan kegiatan itu menyusut lagi.

“Tapi apapun kondisinya, Pasaman Barat siap sukses BLT Dana Desa hingga Desember sesuai keputusna Mendes RI dan Menkeu RI,” tukas Hansastri. (rilis)