“Tariiik…. Sis,” kata Mak Kotik.
“Semongko…,” jawab pengunjung warungnya serentak, saat Tim Patroli Bawaslu Tanah Datar meminta izin menanggalkan stiker kampanye salah seorang Calon Bupati di kaca gerobaknya.

Mak Kotik, menyilakan petugas membukanya dengan senang hati.

“Buka saja, ndak baa do,” katanya.

Setelah stiker dibuka, petugas memasang stiker baru berisi imbauan Bawaslu terkait anti politik uang.

Sebelum meninggalkan warung Mak Kotik di Sungai Tarab itu, petugas meminta membuka kalender salah satu Calon Gubernur Sumbar yang terpasang di dinding.

“Tolong buka kalender ciek, Mak. Bisuak siap pemilihan Mak pasang baliak ndak baa do,” kata petugas patroli dari Bawaslu Sumbar.

“Siaap…,” jawab Mak Kotik sambil tertawa.

Bagi Mak Kotik, pilkada harus dihadapi dengan hati riang. Tidak perlu tegang, apalagi saling tidak menyapa karena beda pilihan.

“Cukuplah calon saja yang tegang,” kata pria berkumis dengan jenggot dikuncir itu.

Patroli menyasar beberapa kecamatan pada Selasa (8/12) malam tersebut. Tim Patroli dibawah komando Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanah Datar, Al Azhar Rasyidin, didampingi staf Bawaslu Sumbar, Novialdi, dua staf Bawaslu Tanah Datar, dan polisi dari Polres Tanah Datar. Mereka mengitari Kecamatan Sungayang, Salimpaung, dan Sungai Tarab.

Baca juga :  HUT Ke 74 BNI Wilayah Padang, Berbagi di Tengah Pandemi untuk Satukan Energi Optimis Indonesia

Perjalanan bermula dari Sekretariat Bawaslu Tanah Datar menuju Nagari Sungai Patai. Sebelumnya Tim singgah di Sekretariat Panwascam Sungayang. Di sana diperoleh info ada TPS yang kekurangan surat suara. Namun, ada miskomunikasi terkait jumlah surat suara kurang dan penggantinya. Sehingga Tim harus mencek faktanya langsung ke Kantor Wali Nagari Sungai Patai, sekaligus Sekretariat PPS.

“Setelah kita cek langsung ke PPS, diperoleh jumlah yang sebenarnya. Kekurangan surat suara di dua TPS tersebut telah dilengkapi KPU sebanyak 314 surat suara pemilihan Bupati. Sementara untuk Pilgub, surat suaranya lengkap. Sebelumnya, kita terkejut juga kalau masih ada kekurangan. Pasalnya surat suara yang tersisa sudah dimusnahkan oleh KPU Tanah Datar tadi sore,” jelas Al Azhar.

Di samping itu, Tim juga membuka beberapa APK yang masih terpasang di warung-warung di sana. Seperti, stiker, spanduk, dan kalender, serta memasang imbauan anti politik uang.

Kemudian, patroli dilanjutkan ke Kecamatan Salimpaung. Di Nagari Sumanik, petugas meminta membuka spanduk salah seorang Calon Bupati yang masih terpasang di warung. Dengan sukarela pemilik warung membukanya.

Baca juga :  Sumbar Masuk Fase Puncak Penyebaran Covid-19

Dilanjutkan ke Kecamatan Sungai Tarab untuk mencek logistik, sembari memperhatikan kalau masih ada APK yang terpasang sepanjang jalan. Setelah berkoordinasi dengan Panwascam Sungai Tarab, perjalanan dilanjutkan ke Nagari Rao-Rao. Di sana Tim mencek kesiapan logistik yang disimpan di Kantor Wali Nagari.

“Dari laporan PPS, semua lengkap. Tidak ada kekurangan logistik di sini,” ujar Al Azhar.

Persinggahan terakhir di Kantor Wali Nagari Pasie Laweh. Di sana juga tidak ditemukan kekurangan logistik.

“Semuanya lengkap,” tukas Al Azhar.

“Semua logistik pemilihan ini akab diberangkat subuh ke TPS masing-masing,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri patroli malam terakhir itu, Al Azhar menyampaikan, selama tiga hari patroli anti politik uang dan penertiban APK hingga kesiapan logistik, tidak ditemukan kerawanan.

Terpisah, Anggota Bawaslu Sumbar, Alni, mengharapkan Bawaslu Tanah Datar, Panwascam, PKD, dan jajarannya, untuk mengintesifkan pengawasan, serta memasifkan anti politik uang dalam pemilihan serentak 2020 ini.

“Selain itu, kita juga meminta masyarakat dan pemilih untuk berpartisipasi mengawasi pemungutan dan penghitungan suara. Laporkan jika ditemukan kecurangan atau melanggar aturan. Mari kita ciptakan pemilihan yang benar-benar jujur dan adil, tanpa politik uang dan embel-embel lainnya,” pungkas Alni. (nox)

Baca juga :  FGD Virtual Tim Riset Prodi Ekonomi Pembangunan UBH Suskses