Padang, inioke.com–Tujuh orang pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Padang diberi sanksi sosial. Pelanggar yang terdiri dari 6 orang berprofesi sopir dan 1 orang penumpang angkot ini kedapatan tidak memakai dan memiliki masker sama sekali. Mereka disuruh menyapu jalan mengenakan rompi kantong plastik bertuliskan “Pelanggar PSBB.”
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dian Fakhri, mengatakan pemberlakuan sanksi bagi pelanggar PSBB pada hari pertama belum ditemukan banyak pelanggaran seperti sebelumnya.
“Sudah banyak yang tahu karena sudah disosialisasikan sehingga tidak banyak ditemukan pelanggar PSBB,” jelasnya.
Dian menyampaikan di hari pertama petugas belum terlalu mengetatkan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Sanksi melakukan kerja sosial diberikan kepada mereka yang sama sekali tidak memiliki masker. Sementara aturan lain terkait junlah penumpang yang melebihi 50 persen dari kapasitas, atau penumpang duduk di depan, hanya diberi peringatan lisan dan disuruh pindah duduk.
Pemerintah Kota Padang memberlakukan sanksi kerja sosial hingga denda bagi warga yang masih saja mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Pemberlakuan sanksi ini mengacu kepada Perwako nomor 40 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam penanganan Covid-19.
“Sanksi berupa teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi serta denda administratif paling sedikit Rp100 ribu,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Selasa (19/5).

Baca juga :  KTP Komisioner KPU Solok Selatan ditemukan mendukung salah satu calon perseorangan

Pemberlakuan sanksi ini efektif diberlakukan sejak 15 Mei 2020. Sosialisasi itu sendiri sudah dilaksanakan sejak 11 Mei 2020.

“Setiap orang yang melakukan kegiatan lebih dari lima orang di tempat umum diberi sanksi teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi dari kantong plastik dan denda administratif paling sedikit Rp100 ribu,” jelas Kepala Bagian Hukum Setdako Padang, Yopi Krislova.

Sementara bagi tempat kerja atau kantor yang tidak menerapkan protokol kesehatan diberi teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp5 juta.

Sanksi juga diberikan kepada penanggung jawab restoran dan rumah makan yang masih menyediakan layanan makan di tempat, berupa penyegelan sementara, dan denda administratif paling sedikit Rp2,5 juta.

Termasuk bagi hotel yang masih memberikan layanan dan menciptakan kerumunan diberi sanksi berupa penyegelan sementara, dan denda adminsitratif paling sedikit Rp5 juta.

Moda transportasi juga menjadi bidikan. Pengemudi mobil penumpang yang mengangkut orang melebihi 50 persen dari daya angkut diberi sanksi denda administratif paling sedikit Rp500 ribu.

Baca juga :  STOK MASKER HABIS DI PADANG

Pengendara motor yang membonceng penumpang atau tidak memakai masker didenda paling sedikit Rp100 ribu dan kerja sosial membersihkan fasilitas umum.

“Akan tetapi ada pengecualian bagi pengendara motor yang membawa penumpang yaitu harus sama alamatnya dibuktikan dengan KTP,” tutur Yopi.

Yopi menyampaikan dalam pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan dan dapat didampingi oleh pihak Kepolisian.

“Masyarakat agar memaklumi dan menaati karena semua ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat dan memberi efek jera,” katanya. (io)