Pemerintah Sri Lanka memaksakan kremasi terhadap korban coronavirus —sebuah praktek yang dilarang dalam Islam. komunitas minoritas Muslim di negara itu mengatakan mereka (negara) menggunakan pandemik untuk mendiskriminasi.
Pada 4 Mei, Fathima Rinoza (44), seorang ibu tiga orang anak dari populasi muslim minoritas Srilanka dilarikan ke rumah sakit dengan gejala mirip Covid-19. Fathima, yang berasal dari ibukota Sri Lanka, Colombo, mengalami masalah pernafasan dan otoritas cemas ia telah terinfeksi virus.
Pada hari ia dilarikan ke rumah sakit, anggota keluarga lain merasa “dikerjai” oleh otoritas, kata suaminya Mohamed Shafeek. “Pemerintah dan militer bersama pemerintah sampai di luar pintu,” katanya. “Kami dipaksa keluar dan disemprot (dengan disinfektan) di mana-mana. Kami semua ketakutan tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Bahkan bayi berusia tiga tahun juga ikut dites dan mereka melihat kami seperti melihat anjing di pusat karantina.”
Keluarga itu ditahan semalaman dan dilepaskan keesokan harinya. Mereka diminta untuk karantina mandiri selama dua minggu, kata Mohamed. Namun kemudian, ia menerima kabar bahwa Fathima telah meninggal, di rumah sakit, sendirian.
Putra Fathima diminta untuk datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad ibunya. Dia menyebutkan jenazah ibu mereka tidak dapat dikembalikan ke keluarga karena kematiannya berkaitan dengan Covid-19. Ia dipaksa menandatangani surat kremasi, kata keluarga itu —meskipun dalam hukum Islam kremasi dianggap kekerasan terhadap tubuh manusia.
“Dia diberi tahu bahwa bagian tubuh ibunya harus dipindahkan untuk tes lebih lanjut. Mengapa mereka membutuhkan bagian tubuh jika ia terkena corona?” kata Mohamed yang merasa pihak keluarga tidak menerima informasi utuh mengenai apa yang terjadi.
Keluarga Fathima dan lainnya dalam komunitas Muslim Srilanka mengaku pemerintah melanggar hak mereka dengan memaksa mereka untuk mengkremasi para korban meskipun korban coronavirus bisa saja dikuburkan. Mereka menganggap hal ini adalah langkah terbaru dalam pola diskriminasi oleh mayoritas Sinhalese. Sebuah petisi melawan aturan kremasi telah diterima mahkamah agung, yang akan mulai diproses ini pada 13 Juli mendatang.
Banyak Muslim di Sri Lanka merasa mereka telah dilecehkan sejak April 2019, ketika kelompok kecil yang dihubungkan dengan Islam menyerang hotel dan gereja di timur negara itu, membunuh lebih dari 250 orang.
Semenjak kematian pertama seorang Muslim Srilanka pada 31 Maret, beberapa media mulai menyalahkan komunitas Muslim karena menyebarkan wabah itu, meskipun baru ada 11 kematian yang dilaporkan secara resmi di negara itu. 11 jenazah, termasuk jenazah Muslim dikremasi.
Dr. Sugath Samaraweera, pejabat epidemiologi pemerintah menyebutkan pada BBC, adalah kebijakan pemerintah bahwa semua yang meninggal karena Covid-19, termasuk mereka yang dicurigai, akan dikremasi, karena penguburan bisa saja mengkontaminasi air minum dari tanah.
Dr. Samaraweera menyebutkan pemerintah mengikuti saran ahli medis, dan melaksanakan kebijakan itu terhadap semua yang dicurigai meninggal karena coronavirus, tanpa mempertimbangkan agama.
“WHO menawarkan panduan untuk seluruh dunia. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengadopsi dan melaksanakannya secara berkelanjutan di negara kami,” katanya.
Tetapi para aktivis Muslim, tokoh masyarakat dan politisi meminta pemerintah untuk memikirkan kembali keputusan itu. Ali Zahir Moulana, seorang mantan menteri dan pemimpin senior dari Sri Lanka Muslim Congress Party, mengatakan masyarakat Muslim akan mempersiapkan diri menerima kebijakan itu “jika ada bukti atau basis ilmiah untuk membuktikan penguburan membahayakan kesehatan publik”. Tetapi ia meragukan ilmu pengetahuan di belakang itu dan menuduh pemerintah melaksanakan “agenda politik gelap”.
Sementara itu, panduan yang diterbitkan WHO pada Maret menyebutkan korban coronavirus “dapat dikuburkan atau dikremasi” dan tidak menyebutkan bahaya terhadap air tanah.
Pada hari yang sama saat kematian Fathima, Abdul Hameed Mohamed Rafaideen (64) juga meninggal dunia di rumah saudarinya di Colombo. Buruh dan ayah empat anak itu menderita kesulitan bernafas. Anaknya paling muda, Noushad Rafaideen, menyebutkan pada BBC bahwa seorang tetangga dari komunitas Sinhala juga meninggal pada hari yang sama.
Karena adanya lockdown, polisi setempat meminta keluarga membawa jenazah tetangga itu bersama dengan ayah mereka ke rumah sakit. Di kamar mayat, Naushad dilarang menyentuh jasad ayahnya karena beresiko tertular Covid-19 oleh dokter, meskipun belum jelas apakah penyebab kematiannya adalah virus.
Naushad, yang tidak bisa membaca, diminta untuk menandatangani sebuah kertas yang memberikan izin agar jenazah ayahnya untuk dikremasi. Ia mengaku tidak yakin apa yang akan terjadi kepadanya jika tidak menandatangani kertas itu dan ia takut dengan reaksi yang akan menyulitkan keluarga dan komunitasnya jika ia menolak. Ia melihat keluarga Sinhala diperlakukan lain dan penuh rasa hormat pada saat pemakaman, meskipun BBC tidak dapat mengklarifikasi secara mandiri hal ini. hanya Naushad dan beberapa keluarga dekat yang diizinkan untuk menghadiri kremasi, katanya.
Sementara itu, hampir enam minggu setelah kematian isterinya, Shafeek belum yakin apakah mendiang isterinya positif coronavirus dan ia berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa menguburkan jenazah isterinya. Satu hal yang ia yakin adalah, “Kami Muslim tidak mengkremasi orang mati.” (patra/bbc)

Baca juga :  99 Perantau Asal Paninggahan Solok Tiba Hari ini