Padang, inioke.com–Belum rampungnya pembahasan KUA-PPAS APBD Sumbar tahun anggaran 2021, diharapkan Gubernur bijak menunjuk Pj Bupati dan Wali Kota yang ikut pemilihan serentak 2020. Artinya, pejabat yang berkaitan erat dengan pembahasan APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021, jangan diberi kesibukan lain sebagai penjabat Bupati atau Wali Kota.

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas, mengingat pembahasan anggaran masih berlangsung sengit di antara TAPD dengan DPRD Sumbar, serta membutuhkan waktu yang cepat untuk menyelesaikannya.

“Dalam menunjuk Pj Bupati dan Wali Kota hendaknya Gubernur bijak serta cerdas, karena pembahasan anggaran perubahan 2020 dan induk 2021 sedang berjalan. APBD Perubahan 2020 mestinya pada 30 September harus sudah ditetapkan. Namun sampai saat ini untuk KUA-PPAS APBD 2021, belum juga dibahas, sehingga perlu selektif dalam menunjuk Pj Bupati dan Wali Kota. Jangan tunjuk kepala badan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan anggaran, karena akan berdampak terlambatnya pengesahan APBD 2021 yang KUA-PPAS belum dibahas sampai saat ini,” ungkap Nurnas.

Baca juga :  Baru tiang pancang, Pariaman siapkan langkah lanjutkan pembangunan masjid terapung

Ditambahkan Nurnas, yang juga sekretaris Fraksi Demokrat, harusnya KUA-PPAS sudah dibahas pada minggu kedua Juli tahun berjalan, dan diselesaikan akhir Juli. Seterusnya, pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2020 minggu pertama Agustus dan kesepakatan minggu kedua. Karena keterlambatan Pemprov menyampaikan akhirnya kita di DPRD tetap menguber agar tidak melewati jadwal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Nurnas meminta pada Gubernur agar OPD terkait dan dibutuhkan, jangan diberi kesibukan lainnya. Agar pembahasan keuangan untuk kepentingan semua pihak bisa berjalan baik, sesuai target dan aturan.

“Saya tidak meminta agar Kepala Bappeda dan Bakeuda untuk tidak diberi kepercayaan menjadi Pj Bupati atau Wali Kota. Namun diharapkan 2 lembaga ini bisa konsentrasi pada pembahasan APBD 2021. Semua tergantung kebijakan Gubernur dalam melihat kebutuhan masyarakat,” tukuk Nurnas.

Ia menyampaikan terlambatnya pembahasan saat ini hendaknya menjadi acuan bagi Gubernur dan semua pihak. Karena pada 23 Soptember semua bakal calon kepala daerah sudah ditetapkan menjadi calon dan Pj tentunya sudah disiapkan. (ioc)

Baca juga :  Pemrov Sumbar Siapkan Stimulus Ekonomi UMKM dalam Fase Recovery Bencana Corona