“Keputusan Menteri Agama membatalkan atau menunda haji tahun ini membuat biro perjalanan haji dan umrah rugi cukup besar.”

 

Menteri Agama Fachrul Razi telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

“Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya.

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Yuri Gita Putri

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

Baca juga :  Humor di Tengah Wabah Corona

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Kebijakan Pemerintah demi keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dengan membatalkan keberangkatan haji tahun ini, meski Arab Saudi belum mengumumkan tidak ada penyelenggaraan ibadah haji 1441 H, berdampak tidak hanya pada jemaah tetapi juga pengusaha biro perjalanan haji dan umrah.

Terkait keputusan Menteri Agama ini, menurut pengusaha travel umrah dan haji, Boy Lestari Dt Palindih, seharusnya menunggu kepastian Pemerintah Arab Saudi. Namun, ia bisa memahami, kalau dipaksakan memiliki dampak tidak hanya pada jemaah tetapi juga pada kesiapan pemerintah.

“Kloter pertama di Indonesia kalau tidak salah saya berangkat sebetulnya pada 26 Juni 2020, tentu dari segi persiapan Pemerintah RI akan tergesa-gesa apabila haji tahun ini jadi diberangkatkan. Saya pikir, keputusan Menteri Agama terkait  haji 1441 H/2020 M sudah positif untuk ditunda,” ujarnya.

Pengusaha yang dikenal dengan baliho dimana-mana ini berpesan kepada jemaah haji yang batal berangkat tahun ini agar bersabar.

“Kita berangkat haji sebenarnya kan menjadi tamu Allah SWT untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima dan niat untuk beribadah. Kalaupun memang tidak berangkat jamaah haji di tahun ini, sabar saja. Artinya undangan Allah belum untuk para jamaah di tahun ini tapi insya Allah di tahun besok, yang jelas niat saja untuk berangkat haji, Allah SWT telah mencatat sebagai ibadah,” pesannya.

Baca juga :  Sumbar Bersiap Menuju "New Normal"

Sementara itu, pengusaha biro perjalanan lainnya, Dyan Eka Putri, mengatakan, keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait penundaan ibadah haji tahun 2020, bukan melarang ibadah haji. Artinya, pemerintah telah mempertimbangkan dampak yang akan terjadi apabila pemberangkatan jemaah haji tetap dilanjutkan.

Dyan Eka Putri

“Kami beri contoh kasus, covid-19 sampai dengan saat ini belum ada ditemukan obatnya atau vaksinnya, para dokter dan ilmuwan masih mencoba mencari vaksin untuk ini. Covid-19 menjangkit siapapun, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, maka siapa yang akan menjamin jemaah haji seluruh Indonesia yang kira-kira berjumlah 220 ribu tidak akan terjangkit ketika melakukan ibadah dan membawa virus tersebut ketika jemaah kembali ke Indonesia,” tutur Kepala Sub Cabang Payakumbuh Albadriyah Wisata ini.

Direktur Sianok indah Holiday, Adrian Darmawan, mengatakan, Keputusan Menteri Agama membatalkan atau menunda haji tahun ini membuat biro perjalanan haji dan umrah rugi cukup besar. Hal ini terkait pengurusan haji plus atau haji khusus yang diurus biro perjalanan.

“Sudah jauh hari kami memesan atau mem-booking hotel, bus, katering dan segala macamnya. Bahkan, ada sebagian teman-teman travel haji telah mem-booking satu tahun lalu, setelah perhelatan haji selesai. Dengan begitu teman-teman yang telah mem-booking hotel, bus dan katering ini akan dirugikan dengan dibatalkan sepihak oleh Pemerintah Indonesia sedangkan Pihak Arab Saudi belum ada keputusan terkait itu,” tuturnya.

Baca juga :  Defriman Jafri: Parameter Epidemiologi Mesti Dipertimbangkan

Artinya, lanjut Adrian, ketika Travel Haji ingin meminta kembali uang booking tersebut, terkendala akibat pihak hotel, bus dan katering menganggap pembatalan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sedangkan pihak Arab Saudi belum ada keputusan ini.

Adrian Darmawan

“Berarti kesalahan terjadi bukan dari pihak kami. Kalau kalian mintak refund berati tidak bisa, hangus berarti. Begitu kira-kira kata mereka kalau kita minta pengembalian uang booking,” katanya.

Terkait jumlah kerugian yang dialami, Adrian menyampaikan tergantung jumlah jamaah. Makin banyak jamaah maka makin besar kerugiannya dan otomatis pengeluaran telah banyak untuk mem-booking penerbangan, hotel, bus dan katering. Hingga sekarang pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi.

“Kalau memang nantinya dibatalkan, tentu kami telah menyiapkan beberapa opsi. Pertama, kami akan menawarkan kepada jemaah untuk berangkat haji pada tahun depan. Kedua, kalau misalkan ada jemaah minta kembalian uang, pastinya akan kita kembalikan uangnya dan tidak mungkin kita tahan uang jemaah. Namun, kita tentu menunggu dari pihak hotel, bus dan katering untuk pengembalian uangnya. Pengembalian ini juga harus menunggu beberapa proses dan akan memakan waktu yang cukup panjang,” pungkasnya. (Boy/Heru/Gyn)