Pesisir Selatan, inioke.com–Aksi protes warga dengan memalang pintu masuk Kantor Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, membuat Pemerintah Nagari harus menelusuri data PNS yang menerima bantuan sosial dampak Covid-19. Warga melakukan protes Sabtu (9/5) merasa pembagian bansos JPS ata BLT tidak adil, lantaran ada PNS masuk daftar penerima bantuan.

Camat Lengayang Zoni Eldo, mengatakan, penulusuran dilakukan nagari sesuai hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Pessel. Hasil penelusuran bakal direkap dan akan dilakukan validasi kembali untuk dibagikan pada penerima yang layak sesuai ketegori.

“Kita sudah koordinasi ke Dinas Sosial, seluruh nama-namanya (PNS yang dinyatakan warga) akan direkap. Lalu dilapor kembali ke Dinas Sosial,” ungkapnya.

Ia membenarkan, terjadinya aksi protes warga Kambang Utara dan memalangi kantor wali nagari karena adanya PNS yang menerima bantuan. Namun, hal itu tetap harus ditelusuri, sebab bantuan yang dibagikan langsung melalui pos, dan pihaknya belum mengetahui berapa jumlahnya.

“Gambarannya belum terlihat, dan itu sudah kita koordinasi untuk direkap dan termasuk perangkat nagari (jika masih ada yang masuk dalam data),” katanya.

Baca juga :  Hendri Septa Ungkap Strategi Pengembangan Wisata Pantai Air Manis

Dikatakan Zoni Eldo, pintu Kantor Wali Nagari yang dipalang warga kembali dibuka warga setelah dijelaskan secara musyawarah.

“Sekitar jam 16.00 WIB (sudah dibuka). Dan kita juga menjelaskan, jenis-jenis bantuan yang akan diterima. Kapolsek dan Danramil juga turun bersama untuk menjelaskan,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pesisir Selatan, Wendim, mengaku, jika masih terdapat kekeliruan dalam validasi data. Menurutnya sudah harus dimaklumi terjadi. Sebab, di Pesisir Selatan tidak hanya ribuan data namun ratusan ribu, apalagi dalam kondisi terdesak.

“Untuk Pessel yang diolah 100 ribu, jadi harus dimaklumi jika ada kekeliruan. Namun, tentu bisa diperbaiki,” tegasnya.

Kendati demikian, menurutnya, jika benar ada PNS dan atau tidak tepat sasaran tentu si penerima harus mengembalikan. Sebab, hal itu ada kebijakannya dan jika PNS yang menerima akan diperiksa.

“Kebijakannya ada, dan mereka (PNS) pasti akan diperiksa. Jadi bagi masyarakat yang tidak berhak menerima, pasti akan diminta kembali,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai kategori penerima BLT COVID adalah orang yang benar-benar terdampak, dalam artian orang kehilangan mata pencarian dan tidak memiliki tabungan, serta tidak sebagai kepala keluarga baik suami maupun istri PNS, pensiunan PNS, TNI, Polri atau orang dianggap mampu dari salah satunya.

Baca juga :  Satu orang tewas dalam kebakaran yang hanguskan empat rumah di Solok

“Kalau anaknya PNS, itu terserahlah. Jadi masyarakat PNS, pensiunan atau masyarakat yang tidak berhak menerima secepatnya dikembalikan ke nagari. Buat berita acaranya, nanti nagari yang akan menyalurkan kepada yang pantas dengan tanda terimanya,” ujarnya. (gyn)