Pesisir Selatan, inioke.com–Polemik pemberian bantuan sosial di Pesisir Selatan menjadi perhatian publik. Apalagi, aksi protes warga yang memalang Kantor Wali Nagari karena dinilai tidak adil dalam memberikan bantuan sosial dampak COVID-19 ini. Menengahi persoalan ini, Pemkab Pessel harus memberi ruang koreksi atau perbaikan terhadap temuan data penerima JPS yang tidak valid.

Asisten II Setdakab Pessel, Mimi Rianti Zainul, mengungkapkan, mekanisme Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) cukup selektif dimulai pengumpulan data penerima oleh wali nagari, verifikasi dan validasi data. Semua prosesnya dilaksanakan secara bersama Wali Nagari dan Pemkab Pessel. Meskipun demikian, ia tak menampik ada warga yang kecewa karena tidak menerima bantuan tersebut.

”Di Pessel sabanyak 98.000 KK sudah memperoleh BLT, PKH dan Sembako. Itu berarti 60 persen dari total KK di Pessel. Pembeian BLT program JPS itu ada indiaktor warga penerima, kita patuh saja ke aturan itu,”ujar dalam gelar wicara (talk show) di radio Langkisau FM, yang diinisiasi oleh KI Sumbar, Senin (11/5). Gelar wicara ini juga diikuti oleh Anggota DPRD Sumbar Hamdanus, PPID Utama Pessel, Junaidi, serta Komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi.

Baca juga :  Wiratmo Soekito dan Peranan Kontrol Intelektual

PPID Utama Pemkab Pessel, Junaidi,  menegaskan kalau mengintegrasikan semua informasi terkait Covid-19 pihaknya sudah sangat maksimal.

“Mengintegrasikan maksimal, transparansi kita maksimal tentang apa saja informasi publik terkait pengananan Covid-19. Mulai dari tracking dan tracingnya sebagai informasi serta merta dan tetap menempatkan data pasien sebagai informasi dikecualikan,”ujarnya.

Ia menjelaskan, soal Jaringan Pengamanan Sosial semua disampaikan sangat transparan tidak ada ditutup-tutupi. Semua informasi dibuka, mulai ditempelkan di masing masing kantor wali nagari dan diumumkan di website PPID.

”Kalau data penerima JPS tertutup percuma rasanya kerja keras kami dua tahun berturut-turut terbaik satu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan, untuk penilaian 2019, Pessel menyabet brevet kabupaten informatif,” ujar Junaidi

Anggota DPRD Sumbar, Hamdanus, mengatakan, menyimak paparan narasumber dari Pemkab Pessel, wajar saat krisis seperti ini kesimpangsiuran informasi terjadi. Apalagi era sekarang semua orang bisa memberitakan di media sosialnya, apakah itu benar dan tidak menyesatkan, mereka banyak tidak peduli.

“Tapi soal data penerima JPS Pemkab Pessel harus memberi ruang koreksi atau perbaikan terhadap temuan data penerima yang tidak valid,” ujar putra asli Pessel ini.

Baca juga :  Pengemudi taksi daring di Sumbar tolak Permenhub 118

Arif Yumardi selaku Komisioner KI Sumbar mengapresiasi PPID Utama Pesisir Selatan yang telah melaksanakan keterbukaan informasi terkait Covid-19 sesuai UU Nomor 14/2008 dan telah melaksanakan Pelayan Informasi sesuai Perki 1/ 2010.

”Sudah sesuai garisan aturan keterbukaan informasi publik, tracking dan tracing terbuka tapi data by name dan by adrees tetap dikecualikan. Lalu dampak Covid-19 ada BLT program JPS, semua data penerima bisa diakses publik. Ini membanggakan sekali, saat pandemi PPID Utama bekerja masih mengikuti rambu-rambu keterbukaan informasi publik,” ujar Arif Yumardi. (gyn)