Padang, inioke.com—Terkait usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang akan diajukan ke Kementerian Kesehatan oleh Gubernur Sumbar, Pemko Padang telah menyiapkan anggaran Rp200 miliar.

Anggaran tersebut, kata Wali Kota Padang, Mahyeldi, disiapkan untuk masyarakat yang terdampak dari penerapan PSBB ini nantinya. Dengan PSBB ini, menurut Mahyeldi, akan membuat aturan dan imbauan lebih jelas dan tegas dalam pelaksanaannya. Ia bertekad, untuk memutus penyebaran virus corona ini, akan melakukan apapun, termasuk PSBB sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

“Kita sebenarnya sudah melakukan sebagian dari PSBB itu. Misalnya, pemberlakuan aturan jam malam, pembatasan jumlah mobil yang masuk ke Kota Padang dan meniadakan belajar di sekolah. Termasuk imbauan untuk wajib menggunakan masker keluar rumah,” ujar Mahyeldi.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sumbar akan mengusulkan Kota Padang dan Bukittinggi untuk diterapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Usulan tersebut akan disampaikan ke Menteri Kesehatan dengan pertimbangan banyaknya jumlah pasien yang terkena virus corona atau COVID-19.

“Dari hasil kajian kita untuk PSBB, Padang dan Bukittinggi yang mungkin memenuhi syarat. Sementara untuk 17 kabupaten dan kota lainnya dianggap belum memenuhi syarat,” ucap Irwan Prayitno, saat rapat percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (13/4).

Baca juga :  PaPanyo Keju Bakal Dapat Izin Edar dari BPOM RI

Menurut Irwan, untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu saat ini sedang dikaji oleh berbagai pihak termasuk dari akademisi dan Badan Litbang Sumbar.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Selain itu juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.

“Yang terpenting pemerintah menyediakan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah. Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan,” tutur Irwan. (gyn)