Padang, inioke.com–Kabar gembira untuk warga Kota Padang, setelah lama menunggu bantuan langsung tunai (BLT) yang tak kunjung datang. Akhirnya, Padang mambagi pekan ini. BLT untuk warga yang terdampak COVID-19 Kota Padang yang sempat bermasalah beberapa waktu lalu sudah bisa dicairkan.

Wali Kota Padang , Mahyeldi, mengatakan  sudah menyelesaikan semua pendataan penerima bantuan.

“Data provinsi sudah oke dan data pusat juga sudah oke. Mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan sudah bisa dicairkan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim data penerima bantuan seperti yang diminta oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi.

“Kalau provinsi nanti akan dikirim melalui pos dan untuk bantuan dari pusat langsung ke rekening yang bersangkutan,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk bantuan dari Pemko Padang nanti akan disalurkan melalui Rukun Tetangga (RT) jika bantuan pusat dan provinsi sudah disalurkan.

Sebelumnya, bantuan yang akan disalurkan tersebut sempat tersendat karena permasalahan aturan pendataan yang berubah-ubah.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang , Afriadi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya kewalahan dengan aturan pendataan yang berubah-ubah.

Baca juga :  Relawan Nagari Berhasil Percepat Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Sijunjung

“Pemerintah pusat, Selasa 28 April 2020 mengeluarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai untuk warga Kota Padang sebanyak 26.659 Kepala Keluarga tanpa finalisasi dari kami,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya meng-upload hasil valid di website SIKS-NG sebanyak 28.335 Kepala Keluarga dua hari sebelum kementerian mengeluarkan data tersebut.

“Kami tidak bisa memastikan apakah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI apakah singkron dengan data yang sudah kami upload atau tidak,” lanjutnya.

Menurutnya, pihaknya bisa saja menyalurkan bantuan sesuai data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, tetapi pastinya akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

“Kalau saya menandatangani itu, berarti saya akan bertanggung jawab dengan data yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial tanpa melalui verifikasi dan validasi usulan yang kami berikan,” katanya. (boy)