Oleh: Eka Vidya Putra

 

Gubernur Sumatera Barat secara resmi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat (Pergub) terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Gerak cepat pemerintahan daerah patut diberi apresiasi sebagai bentuk keseriusan dalam menangani penyebaran wabah virus Corona.

Ke depan, bentuk keseriusan yang dituangkan dalam aturan formal akan diuji dengan pelaksanaanya di lapangan. Belajar dari pelbagai daerah yang telah dahulu menerapkan PSBB masalahnya ada diimplementasi peraturan tersebut. Gagal dalam implementasi sebenarnya persoalan klasik. Banyak deretan peraturan yang telah ditetapkan kemudian nihil dalam pelaksanaan.

I-Grafis Yuri Gita Putri

Kenapa peraturan tidak dipatuhi atau tidak berjalan secara efektif. Persoalannya bisa bersumber dari mekanisme formal atau informal. Mekanisme formal berkaitan dengan kelembagaan formal seperti regulasi dan keberadaan organisasi formal. Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang pelaksanaan status PSBB merupakan contoh kelembagaan formal dalam tanggap darurat Covit 19. Peraturan gubernur merupakan norma hukum yang memuat apa-apa saja yang dibolehkan dan dilarang semasa penetapan status PSBB. Sumber penyimpangan pertama adalah, apakah aturan tersebut sudah dengan tegas, rinci, jelas memberikan batasan hukum.

Pengalaman penerapan PSBB di DKI Jakarta misalnya, dalam aturannya semasa PSBB aktifitas perkantoran, Pendidikan, industri diberhentikan. Namun pada saat yang sama operasi anggutan umum tidak diberlakukan pelarangan. Akibat aturan menjadi ambigu dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran. Untuk Sumatera Barat, mesti sudah ditetapkan namun masih penting untuk terus mencermati pasal-pasal demi dari regulasi tersebut. Peraturan yang terlalu banyak pengecualian berpotensi untuk dilanggar.

Baca juga :  Politeknik Negeri Padang Bantu Wastafel SMA Negeri 2 Padang

Poin kedua yang berpotensi sebagai sumber pelangaran adalah gagalnya sosialisasi. Apa yang dimaksud dengan PSBB mungkin telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Namun, apa saja yang menjadi larangan dari penerapan PSBB masih banyak belum diketahui oleh masyarakat. Begitu juga segala yang berhubungan dengan virus Corona, sudah menjadi pengetahuan masyarakat, tapi belum menjadi kesadaran. Sosialisasi tidak hanya persoalan menyampaikan, tapi juga berhubungan dengan apa yang disampaikan, media yang digunakan, bentuk penyampaian, dan siapa yang menyampaikan.

Sosialisasi dapat dikatakan efektif, ketika ia terinternalisasi dalam individua tau masyarakat yang menjadi objek sosialisai. Kalau tidak ada aral melintang dalam dua atau tiga hari ke depan PSBB di Sumatera Barat secara efektif akan diberlakukan. Berarti tidak punya waktu banyak untuk melakukan sosialisasi. Pemerintah tidak akan sanggup melakukan  sosialisasi sendiri. Apalagi wilayah PSBB kita ada ditingkat provinsi yang secara geografis memiliki bentang wilayah besar dan secara demografis kepadatan penduduknya tidak merata antara wilayah kota dan kabupaten. Maka selayaknya, jika ingin PSBB ini berjalan dengan baik, diminta atau tidak diminta seluruh komponen anak nagari harus berpartisipasi dalam mensosialisasikan PSBB.

Poin ketiga, sumber pelanggaran berikutnya adalah ketidak konsistenan dalam menegakkan aturan. Untuk dapat bersikap tegas aparat hukum terlebih dahulu secara kognitif memiliki pengetahuan terhadap hukum yang akan ditegakkan. Sedang secara afektif memeiliki kemampuan teknis dalam menangani persoalan dilapangan. Salah satu kelemahan saat ini adalah, petugas lapangan lebih diorientasikan sebagai “alat pemukul” dari pada fungsi  front office. Maka tak heran jika pelatihan penegak hukum lebih pada fisik dari pada pengetahuan dan sosial. Potensi pelanggaran muncul ketika terjadi tebang pilih dalam penegakkan hukum. Harus ada perlakuan yang sama kepada semua orang. Siapa yang melakukan pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Tentu saja tetap dengan mengedepankan pendekatan preventif. Karena tetap saja pembelajaran terbaik adalah dengan memberi contoh. Para pemimpin di semua sektor, apakah itu tokoh pemerintahan, politik adat dan agama menunjukkan sikap ketaatan dalam menjalankan protokol di wilayah PSBB.

Baca juga :  BMKG : Gempa Dini Hari Tadi Akibat Aktivitas Sesar Sianok

Selain kelembagaan formal, keberadaaan lembaga informal juga berpotensi memunculkan pelanggaran. Poin pertama dari kelembagaan informal ini adalah kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat. Status PSBB bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Aktifitas keagamaan yang sifatnya profan tapi bagi masyarakat sakral akan sulit untuk dicegah. Apalagi jika kegiatan tersebut mendapat pembenaran dari tokoh-tokoh keagamaan. Memutus rantai sesuatu yang telah mentradisi tidak mudah. Masyarakat harus diberikan rasionalitas baru, untuk menganti kesadaran lama. Sekali lagi, sosialisasi PSBB dan kesepahaman dari pemimpin menjadi kata kuncinya.

Poin kedua, yang berpotensi memunculkan pelanggaran adalah ketidaksanggupan dalam menyerap norma. Pada satu sisi masyarakat diatur dengan seperangkat norma, namun pada sisi lain masyarakat harus memnuhi kebutuhan hidupnya. PSBB menghasilkan seperangkat norma yang membatasi aktifitas, termasuk bekerja. Pada sisi lain, masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Pada titik ini, biasanya orang akan memilih bertahan hidup dari pada mematuhi norma.

Wabah virus Corona berdampak multi dimensi, terkhusus dampak ekonomi.  Masyarakat akan dapat mematuhi kebijakan PSBB jika kebutuhan dasarnya juga dibantu. Pemerintah dalam hal ini harus mengambil peran. Bantuan-bantuan ekonomi seperti kebutuhan pangan sesegera mungkin direalisasikan. Di sejumlah daerah telah dilakukan pendataan penerima bantuan. Sebagai langkah awal telah cukup menenangkan masyarakat. Namun yang lebih penting adalah kapan bantuan tersebut direalisasikan. Minimal dua atau tiga hari pertama pemberlakukan PSBB paket bantuan ekonomi telah didistribusikan kepada masyarakat.

Baca juga :  Perpanjangan Belajar di Rumah Mulai Hari ini

Di luar bantuan pemerintah, potensi yang juga dapat dioptimalkan adalah kekuatan sosial yang ada dimasyarakat itu sendiri. Masyarakat Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat dan sampai saat ini relatif belum terkikis. Aktifitas seperti menyumbang, gotong royong, dan tolong menolong masih dapat ditemukan dalam masyarakat. Kendalanya adalah perilaku menyumbang masyarakat selama ini lebih diarahkan untuk aktifitas keagamaan. Sedangkan menyumbang untuk kegiatan sosial masih belum terbiasa. Tapi bukan berarti tidak bisa dibangkitkan. Apalagi dalam menghadapi wabah virus Corona yang tidak menganal kasta. Perilaku gotong royong, peduli dan saling berbagi akan menguatkan masyarakat untuk tetap di rumah.

Pada akhirnya, penegakan aturan dan konsistensi menjadi kata kunci apakah status PSBB yanag akan diberlakukan dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Perlu disadari secara bersama jika sebahagian kecil saja masyarakat tidak mematuhi aturan PSBB, maka segala upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan akan berakhir percuma. (*)

Eka Vidya Putra, Pemimpin Redaksi inioke.com