Oleh: Abrar

Menteri Agama Republik Indonesia memuntuskan tentang pembatalan keberangkatan jama’ah haji Indonesia untuk tahun 2020 M / 1441 H. Pembatalan itu tidak terlepas dari pertimbangan keselamatan jama’ah haji Indonesia dari penularan dan penyebaran covid 19.

Seperti diketahui Indonesia, Arab Saudi dan negara-negara yang berpenduduk muslim di dunia juga mengalamai musibah yang sama. Kebjakan pembatalan dan atau penundaan keberangkatan jama’ah haji itu oleh pemerintah adalah solusi yang tepat dalam menanggulangi penyebaran covid 19 baik bagi jamaah haji ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya akibat keberangkatan itu.

Keputusan ini pun mendapat reaksi dari sebagian pihak, baik dalam konteks pengambil kebijakan dimana anggota DPR merasa tidak dilibatkan dalam keputusan itu, maupun masyarakat muslim yang menginginkan keberangkatan hajinya untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima.

Aktivitas haji di Indonesia, selain sebagai ibadah juga melibatkan tradisi agama lokal seperti mengadakan do’a bersama keberangkatan ke Baitullah dan setelah kembali darinya bahkan sebagian masyarakat juga memiliki tradisi mengantarkan jemaah haji bersama-sama dan juga menjeput setelah kembali menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya Ibadah haji menjadi Ibadah monumental dan selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Ibadah haji dijelaskan dalam banyak ayat al-Qur’an; seperti surat, al-Baqarah (2) : 158, 189, 196, Ali Imran (3) : 96, 97. Al-maidah (5) : 2, al-Taubah (9) : 19 dan lain-lain. Namun menurut Qurays Shihab dalam tafsirnya, ulama berbeda pendapat tentang tahun turunnya kewajiban haji. Ada yang menyebunya tahun ke 3 Hijriah, atau tahun ke- 5 Hijriah, dan juga ada yang berpendapat tahun ke -9 Hijriah.

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa adillatuh pendapat terakhir adalah pendapat benar yang disebut juga dengan tahun delegasi (aamul wufuud). Rasulullah disebutkan juga pernah melaksankan ibadah haji mengikuti ajaran Nabi Ibraham sebanyak dua kali selama berada di Mekah, dan hanya sekali melakukan ibadah haji setelah turun kewajiban haji melalui QS. Ali Imran ayat ke – 97 “…dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, ketahuilah bahwa Allah Mahakaya dari seluruh alam”.

Mazhab al-Syafi’i dan Hanbali seperti dijelaskan al_Zuhaili, mewajibkan kedua ibadah Haji dan Umrah dengan merujuk pada QS. al-Baqarah (2) : 196. sementara menurut Mazhab Hanafi dan Maliki hukum melaksanakan haji adalah wajib sementara umrah adalah sunnah. Haji dilakukan Rasulullah hanya sekali pada tahun ke 10 Hijriah dan umrah sebanyak empat kali di setiap bulan Dzulqa’dah. Yaitu pada tahun ke – 6 H, ke-7 H, ke- 8 H, dan yang terakhir bersamaan dengan ibadah hajinya tahun ke 10 H.

Baca juga :  Harganas, Menag : Keluarga Sumber Keteladanan bagi Anak-anak Bangsa

Kewajiban haji menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Kewajiban ini menempati posisi yang sama dengan kewajiban empat rukun lainnya, yaitu fadhu ‘ain (kewajiban setiap individu) yang tidak bisa diwakilkan pengerjaannya kepada yang lain dengan ketentuan adanya “isthatha’ah (kesanggupan). Berbeda dengan kewajiban zakat, seseorang yang sampai hartanya untuk dizakatkan dapat mewakilkan pembayarannya kepada orang lain meskipun dalam keadaan mampu untuk menyerahkannya mustahiq. Namun kewajiban haji tidak cukup hanya dengan kemampuan material saja tetapi juga diringi dengan kemampuan lainnya, seperti kesehatan jasamani, rohani, keadaan aman dari perang dan rasa takut yang dibenarkan syara’.

Sebagai agama universal, Islam telah menetapkan kewajiban haji itu satu kali seumur hidup bagi umatnya, karena pembuat syara’ itu (Allah) Maha Mengetahui keterbatasan manusia dalam melaksanakannya, terutama bagi mereka yang jauh dari kota Mekah. Rasulullah Saw mengisyaratkan dalam hadis yang diriwatkan oleh Ahmad, Muslim dan al-Nasa’i perihal kewajiban itu; “ Suatu ketika Rasulullah saw. Berkhotbah kepada kami, sabda beliau; Wahai saudara-saudara sekalian, maka berhajilah. ‘seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah?, Beliau tidak menyahut. Setalh diajukan pertanyaan itu tiga kali, beliau menjawab; Seandainya Aku jawab iya, niscaya haji itu wajib setiah tahun dan kalian pasti tidak mampu”.

Pertanyaan yang muncul kemudaian adalah, bolehkan pelaksanaan haji itu ditunda dan tidakkah ibadah haji itu disegerakan setelah sampai pada tahap “sanggup? Ada dua pendapat ulama menjawab masalah ini. Pertama, Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mewajibkan untuk menyegerakan haji apabila sudah memiliki kemampuan untuk menunaikannya di tahun wajib itu (‘ala al-faur). Menunda pelaksanaan haji yang bertahun-tahun menurut mazhab Hanbali dikategorikan sebagai orang fasik karena menunda dalam konteks ini termasuk maksiat kecil, dan tidak fasik jika dilakukan satu kali penundaan. Menurut mazhab Hanafi penundaan masih dihitung sebagai adaa’ meskipun berdosa jika mati sebelum menunaikannya.

Baca juga :  Pemko Padang Panjang Wajibkan Karantina bagi Pendatang dari Daerah  Zona Merah

Kedua, Menurut  Mazhab al-Syafi’i dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, kewajiban haji tidak harus dilaksanakan dengan segera (ala al-Tarakhi), atau boleh ditunda. Mazhab ini berpendapat bahwa menyegerakan pelaksanaan ibadah haji bagi yang mampu adalah sunnah dalam rangka melapaskan tanggungjawab dan menjalankan ketaatan kepada Allah Swt (“…maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan”, QS. al-Baqarah: 148).

Apabila diperhatikan dua pendapat di atas, kewajiban haji pada prinsipnya tidak menyaratkan dilaksanakan segera dan tidak berakibat terhadap hilangnya kewajiban haji pada mukallaf di tahun berikutnya karena tidak jadi melaksankan haji pada saat ia memiliki kemampuan itu. Pendapat ulama itu dapat dipahami sebagai bentuk motivasi dan dorongan agar pelaksanaan ibadah haji disegerakan, dan hukumnya lebih tepat disebut sunnah. Kesanggupan yang dimaksudkan dalam ayat, meliputi kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kemampuan materi biaya perjalanan dan selama di perjalanan, biasya hidup keluarga yang ditinggal, jalan menju kesana dan kembali pun aman,tidak ada perang dan tidak ada wabah. Apabila telah terpenuhi unsur-unsur ini, menurut Qurasy Shihab dalam tafsir al-Misbah, mereka pasti berdosa karena dikategorikan menginkari kewajiban menunaikan ibadah Haji.

Sebaliknya dalam konteks mafhum mukhlafah, (salah satu metode mamahami hukum dalam ushul fikih), dipahami bahwa; jika persyaratan kesanggupan itu tidak terpenuhi, maka Allah memberikan maaf karena tidak terpenuhi unsur kesanggupan itu. Ketentuan ini dikuatkan dengan pesan Allah “laa Yukallifullahu nafsan illa wus’aha/ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya QS. al-Baqarah; 286).

Syairazi berpendapat bahwa orang yang memiliki hutang yang harus dibayarnya baik dalam waktu dekat dan atau dalam waktu panjang, maka tidak ada kewajiban untuk haji, karena haji diwajibkan sepanjang usia masih ada, sementara hutang harus disegerakan membayarnya. Begitu juga jika ia membutuhkan rumah yang tidak bisa ditunda, atau kebutuhan untuk melaksanakan akad nikah agar ia terhindar dari zina, maka itu pun dapat menjadi alasan tidak menunaikan ibadah haji, karena sekali lagi ibadah haji dapat ditunda dalam tahun-tahun berikutnya.

Termasuk penundaan haji karena disebabkan situasi dan kondisi yang membatalkan keberangkatan haji, seperti kondisi perang atau penyebaran wabah, Rasulullah saw telah mencontohkan pembatalan dan sekaligus penundaan keberangkatan haji pada tahun diwajibkannya haji kepada umat Islam sampai pada tahun ke 10 Hijriah. Apabila dikaitikan bahwa ibadah haji diwajibkan kepada umat Islam pada tahun ke 3 hijriah, maka penundaan itu terjadi selama 7 tahun atau tujuh kali musim haji. Jika kewajiban itu diperintahkan Allah pada tahun ke enam hijriah maka terjadi penundaan selama 4 tahun atau 4 kali musim haji, dan jika pun diwajibkan pada tahun ke 9 hijriah maka terjadi penundaan selama hampir satu tahun atau satu kali musim haji. Oleh sebab itu dalam Fikih al- Sunnah dijelaskan bahwa Imam al-syafi’i dan yang sependapat denganya, mewajibkan Ibadah haji itu satu kali seumur hidup dan boleh dilakukan kapan saja dari mulai usia baligh dan sampai sebelum meninggal dunia.

Baca juga :  Menteri Agama Menarik Ucapannya terkait Pembatalan Haji 2020 adalah Hoaks

Penundaan melaksanakan ibadah haji dalam masa covid 19 termasuk dalam kategori tidak terpenuhinya isthatha’a (kesanggupan) yaitu adanya kondisi yang menyebabkan kesehatan terganggu yang dapat merusak kesehatan dan bahkan menghilangkan nyawa. Menghindari sesuatu yang merusak diri adalah perintah yang wajib dilakukan dalam hukum Islam (addararu yuzal), karena Islam adalah agama yang menghargai dan melindungi jiwa manusia dari segala yang merusaknya. Prinsip ini disebutkan dalam dasar-dasar esensial hukum Islam yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Kebijakan pemerintah yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran covid 19 dan menjaga keselamatan jiwa serta kesehatan jamaah haji Indonesia dan masyarakat pada umumnya dari tertular dan menularkan virus dari dan terhadap orang lain, adalah upaya preventif (sadd li al-zari’ah) yang dianjurkan hukum Islam dan bahkan relevan dengan pesan Allah dalam QS. al-Maidah (5) : 32; “… Bahwa siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia , dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan akan dia memelihara kehidupan semua manusia…”.

Wallahu A’lam bi al- Shawwab.(*)

Abrar adalah Tim Redaksi inioke.com, Ketua Umum Yayasan Thawalib Padangpanjang