Padang, inioke.com–Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru disahkan DPRD Sumbar, Jumat (11/9). Perda ini selain mengatur penerapan kebiasaan baru, juga memuat sanksi kurungan penjara dan denda bagi pelanggarnya. Selain itu, juga mengatur pemberian penghargaan kepada pihak yang dianggap berkontribusi luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di Sumbar.

“Kami berterima kasih kepada kawan-kawan Pansus yang telah bekerja keras menyelesaikan perda ini dalam waktu cepat,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Pembahasan Perda dilakukan DPRD Sumbar dengan cepat mengingat pandemi covid-19 masih berjangkit. Draf Ranperda disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, 28 Agustus lalu. Langsung dibahas oleh panitia khusus (pansus) secara cepat. Selama dua pekan pansus membahasnya secara maraton, pagi, siang, dan malam. Pansus mengakomodasi semua masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk mempertimbangkan kondisi daerah Kepulauan Mentawai.

“Mendengarkan masukan-masukan dari berbagai mitra kerja pembahasan. Mulai aparat pemerintah, Satpol PP, kepolisian, kaum adat, dan ulama dan kalangan media yang diwakili IJTI Sumbar serta ahli virus dan epidemiologi,” kata Ketua Pansus Pembahasan Ranperda, Hidayat.

Baca juga :  Hari Pertama PSBB, KI Sumbar Pleno Virtual Monev Badan Publik

Draf yang semula 87 pasal, setelah pembahasan menjadi 113 pasal dalam 10 bab. Juga dimuat sanksi administratif dan pidana bagi pelanggarnya.

“Perda mengikat semua tanpa terkecuali. Disahkannya perda ini diharapkan bisa memberi efek jera bagi pihak yang abai terhadap protokol kesehatan. Menjadi gerakan bersama agar kita taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selama ini memang sudah ada pergub, tapi pergub kan tidak mengakomodasi sanksi hukum formil, baik denda maupun hukuman kurungan. Pergub juga tidak efektif, makanya gubernur kemudian mengajukan ranperda ini. Tidak ada jalan lain selain Perda ini, karena PSBB sudah dilakukan, anggaran sudah habis miliaran namun kondisi kita masih seperti saat ini,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra ini.

Gubernur Irwan Prayitno menyebut perda ini penting bagi upaya mencegah dan mengendalikan covid-19.

“Kita sudah ada pergub, perwako, maupun perbup, semuanya dalam konteks sanksi administratif. Ternyata tidak efektif untuk membiasakan dan memaksa masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Kita siapkan Perda ini agar punya posisi yang lebih tinggi,” kata Irwan.

Baca juga :  Pekerja Pabrik PT Bumi Sarimas Indonesia Tuntut Pembayaran Gaji dan THR

Irwan pun berterima kasih kepada DPRD yang sudah membahas ranperda dalam waktu cepat. Dia mengklaim, perda itu merupakan yang pertama mengatur covid-19 di Indonesia. (ioc)