Padang, inioke.com–Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar akan berakhir sejalan dengan berakhirnya masa tanggap darurat nasional, 29 Mei nanti. Hingga kini belum ada kepastian diperpanjang atau tidak. Hanya saja, pemerintah sedang mempersiapkan strategi untuk hidup new normal atau berdamai dengan corona.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyampaikan, untuk memastikan apakah PSBB akan diperpanjang atau tidak, harus dibicarakan dulu dengan Bupati dan Wali Kota.

“Kemungkinan PSBB akan diperpanjang atau tidak diperpanjang, harus dibicarakan dulu. Hari ini kami bahas rencana dan strategis pasca PSBB tahap II bersama Kepala OPD,” jelasnya usai memimpin langsung rapat terbatas, terkait rencana dan strategis pasca PSBB tahap II di Aula Kantor Gubernur, Senin, (25/5).
Menurutnya, diperpanjang atau tidak tergantung kesepakatan bersama. Namun, perlu pertimbangan matang sebab menurut World Health Organization (WHO) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diprediksi akan berlangsung lama.

“Ini juga akan jadi pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri PSBB. Kalau berlangsung lama tentu akan berpengaruh kepada berbagai sektor,” ujarnya.
Disampaikannya, pemerintah secara terus menerus mencari solusi dan inovasi sehingga kehidupan mampu berangsur-angsur berjalan normal terkait strategi menuju peningkatan produktivitas dan aman dari COVID-19.

Baca juga :  Bertambah 1 Orang Lagi Positif Covid-19 di Padang Panjang

“Saat ini pemerintah sedang menyusun strategi new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Masyarakat diminta agar mampu berdamai dengan COVID-19, yakni dengan menyesuaikan diri dan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” terangnya.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan panduan untuk bekerja di situasi New Normal. Panduan itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

“Aspek kesehatan dan sosial ekonomi menjadi hal yang penting dalam hal Protokol Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 ini, untuk kembali membangun perekonomian daerah,” tukasnya. (gyn)