Painan, inioke.com–Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen dalam keterbukaan informasi. Selama dua tahun berturut-turut, 2018 dan 2019, Pessel meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat.

Meskipun demikian, PPID Utama Pessel arus lebih aktif dan kreatif lagi agar masyarakat Pessel kenal, tahu dan mengaplikasikan hak untuk tahunya sebagaimana diatur UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska, dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi di Painan Conventional Center, Sabtu (25/10).

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pessel tidak diragukan lagi. Tahun 2018 terbaik di anugerah keterbukaan informasi publik dan 2019 terbaik lagi dengan predikat informatif, satu-satunya kota dan kabupaten berpredikat tertinggi di waktu itu,” ujar Nofal.

Bimtek hari ini, lanjut Nofal, bagian untuk membumikan hak untuk tahu publik, karena hak atas informasi publik itu hanya ada pada warga negara Indonesia dan lembaga masyarakat berbadan hukum.

“Bimtek ini akan mengguliti bagaimana hak publik atas informasi publik. Bagaimana prosedur permohonan, keberatan atas informasi kepada PPID Badan Publik dan bagaimana pula mengajukan permohonan sengeketa informasi publik di Komisi Informasi,” papar Nofal.

Baca juga :  Faldo-Febby Silaturahim "Bagurau Saluang jo Dendang" Virtual di Facebook

Pemateri pada Bimtek ini juga orang yang paham terkait tema Bimtek, Jadilah Pemohon Informasi yang Cerdas dan Bertanggung Jawab, yaitu Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan Komisioner KI Sumbar membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Arif Yumardi.

Sementara itu, Pjs Bupati Pessel, Mardi, mengatakan, keterbukaan informasi publik adalah elemen penting dalam meujudkan pemerintahan bersih, transparansi dan akuntabel.

“Pemerintah selaku badan publik sangat taat asas terhadap keterbukaan termasuk dokumen soal anggaran. Pola publikasinya ada di website PPID. Apakah ini harus dilayani tatap muka atau cukup dengan membuka website apa yang di inginkannya,” ujar Mardi.

Agar ini terlaksana maka setiap permohonan informasi publik ke badan publik harus secara tertulis atau lewat email, dan dijawab PPID lewat tertulis juga.

“Kalau informasi diminta sudah ada di website, PPID cukup menjawab dengan petunjuk informasi yang diminta sudah ada di website PPID atau website badan publik,” ujar Mardi.

Mardi mengatakan UU KIP menjadikan pemerintahan semakin konkret melayani informasi publik.

Baca juga :  BRI Wilayah Padang Salurkan Rp823 Milyar Bantuan PKH dan Sembako

“Hak untuk memperoleh informasi publik dilindungi konstitusi dan pemerintah wajib melayani dan bisa mewujudkan good and clean goverment,” ujar Mardi.

Wakil Ketua KI Sumbar Adrian merespon apresiasi Pjs Bupati yang juga Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar.

“Benar apa yang disampaikan Pak Mardi, sehingga itu ada regulasi pengelolaan informasi publik dan adanya standar operasional prosedur. Ingat dalam melayani informasi publik, PPID dan masyarakat diposisikan orang-orang cerdas dan hebat,” ujar Adrian.

HM Nurnas: Tidak Terbuka Saya Hook Lembaga KI itu

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas, tokoh penetas atau yang melahirkan Komisi Informasi di Sumbar yang bersama-sama masyarakat sipil tahun 2014, menceritakan sejarah berdirinya KI Sumbar.

“Kala itu tahun 2013, dua orang anak muda datang dan berdiskusi dengan saya, Rony Saputra dari LBH dan Adrian Toaik seorang wartawan. Lalu ada demo penyampaian aspirasi untuk membentuk Komisi Informasi di Sumbar 2013. Akhirnya saya selaku Anggota DPRD merespon dan berjuang dengan kawan di Komisi III DPRD Sumbar waktu itu, ada angota lain Zulkifli Djailani selalu Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar untuk mendesak Pemprov Sumbar memfasilitasi lahirnya Komisi Informasi sesuai UU 14 Tahun 2008,” ujar HM Nurnas.

Baca juga :  Wisata Surfing Mentawai Kembali Dibuka

Setelah KI Sumbar terbentuk hingga dua periode kini, Nurnas terus melakukan pengawalan.

“Tugas KI itu memastikan terbukanya informasi publik yang diproduksi oleh semua badan publik yang dibiayai APBN atau APBD. Jika tak itu kerjanya, maka saya orang pertama yang menghook-nya. Alhamdulillah hari ini di periode kedua KI Sumbar masih on the track. Bahkan saya menyaksikan sendiri sebuah lembaga didanai APBD memajang anggarannya di dinding kantornya, berapa gaji dan perjalanan dinas komisioner KI bisa diketahui,” ujar HM Nurnas.

Adanya Bimtek ini tentu memberikan pemahaman kepada seluruh orang bahwa transparansi atau keterbukaan itu bagian dari partispasi dan pengawasan terhadap semua hal yang didanai oleh uang rakyat.(ioc)