Padang, inioke.com–Anggota DPRD Sumbar, Desrio Putra, memandang protes yang dilakukan wali murid terkait sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tahun 2020 karena infrastruktur dan daya tampung sekolah belum mampu mengakomodir jumlah calon peserta didik.

“Jumlah sekolah yang ada sekarang belum mampu mengakomodir jumlah siswa dan kebutuhan zonasi. Hal ini akan berdampak terhadap calon peserta didik yang tempat tinggal nya tidak dekat dengan sekolah akan berpotensi tidak lolos di sekolah yang telah dipilih ketika mendaftar, apalagi pada tahun ini calon peserta didik hanya boleh memilih satu sekolah untuk satuan pendidikan SMA atau dua sekolah untuk satuan pendidikan SMK,” jelas Desrio Putra

Dilanjutkan Desrio, calon peserta didik hanya dapat memilih satu sekolah untuk satuan SMA dan dua sekolah untuk satuan SMK, hal tersebut tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020.

“Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat harus mendesak Menteri Pendidikan agar segera mengeluarkan kebijakan baru terkait penerimaan peserta didik baru, saya pikir tidak adil pemerintah jika tidak mengakomodir dan tidak mencarikan solusi terbaik terhadap protes wali murid ini,” ungkap anggota Komisi IV ini.

Baca juga :  Anggota DPRD Sumbar dan Pegawai Sekretariat Lakukan Rapid Test

Desrio yakin dan percaya apabila hal ini diperjuangkan oleh Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat kepada Menteri Pendidikan pasti akan didengarkan.

“Saya sangat tidak sepakat apabila ada oknum pemerintahan yang mengatakan kepada wali murid atau calon peserta didik apabila tidak lolos di sekolah negeri silakan masuk ke sekolah swasta. Terlalu zalim kita selaku pemimpin kalau kemudian membiarkan masyarakat semakin sulit dalam masa keterpurukan ekonomi saat ini,” tukas Desrio.

Kepada Wali murid dan calon peserta didik, anggota Fraksi Gerindra ini berpesan agar menagih hak sebagai warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (boy)