Padang, inioke.com–Pelaksanaan PSBB di Sumbar masih belum maksimal. Pelanggaran protokol kesehatan jamak terlihat. Bahkan, kemungkinan serangan gelombang kedua COVID-19 masih terbuka.

Moderator diskusi daring Lesigo Institute, Muhammad Syukri yang sedang berada di Australia menyampaikan pelaksanaan lockdown di Australia.

“Dari segi jumlah terdapat 7000-an jumlah kasus. Semua bentuk keramaian dilarang. Tempat-tempat ibadah ditutup. Pernikahan dan pemakaman hanya boleh dihadiri maksimal tiga orang. Kendaraan yang melintas apabila dinaiki oleh satu orang maka harus bisa membuktikan bahwa orang kedua adalah anggota keluarga. Apabila tidak bisa didenda, bisa sebesar ribuan dolar,” kata Syukri, Sabtu (16/5).

Mulai minggu lalu, lanjutnya, PSBB mulai dilonggarkan. Keramaian dipebolehkan namun dengan syarat maksimal sepuluh orang.
Namun mulai minggu ini, perkumpulan sudah diizinkan sampai maksimal dua puluh orang. Dengan perkembangan ini, muslim di sana berencana tetap akan melaksanakan shalat Id dengan membaginya dalam beberapa seksi.

Ia menilai pemerintah Australia efektif dalam perlambatan penyebaran COVID-19. Satu sisi pemerintah bisa memberikan peraturan, maka pemerintah dapat memaksakan kebijakan terhadap masyarakat agar bisa menekan penyebarannya. Di sisi lain sumber daya masyarakat yang lebih tinggi membuat bisa mengikutinya tanpa paksaan.

Baca juga :  Angka Kematian AKibat COVID-19 di Amerika Melampaui Italia

“Setelah pelonggaran ini, nampak sekali antusias orang-orang. Mereka mulai berkumpul di taman-taman meskipun tetap mematuhi beberapa peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumbar, menyebutkan, Sumbar telah banyak membuat peraturan dalam permasahan ini. Mulai pembatasan dari sekolah, bisnis, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan lainnya. Meskipun sudah dilakukan sosialiasi dan imbauan, namun, semua itu harus didukung oleh masyarakat itu sendiri.

Shalat Jumat dibolehkan dan diserahkan kepada kabupaten/kota. Apabila mereka yakin bahwa di suatu daerah tidak lalu lintas keluar masuk maka diizinkan. Contohnya di daerah Garabak Data (Kabupaten Solok) yang letaknya jauh dari jalan raya, daerah itu diberikan izin kepada pemerintah untuk mengizinkannya setelah tidak ada orang luar yang datang dan keuar dari daerah itu.

Contoh lainnya Sawahlunto, masyarakat tetap bisa melaksanakan shalat Jumat berjamaah karena telah dipastikan belum ada kasus yang ditemukan. Nanti akan diadakan test massal di sana, jika memang benar tidak ada kasus kemungkinan akan shalat Id bisa dilaksanakan di sana, tentu dengan mengikuti protokal yang ada.

Baca juga :  KPU Kabupaten Solok lantik 70 PPK untuk pilkada 2020

“Kita besyukur telah memiliki lab di Sumatera Barat sehingga pengendalian pandemi cepat bisa kita tangani. Jadi jika kita menemukan jumlah kasus yang besar, berarti kita telah berada di jalur yang tepat dalam pengadaan ini. Tracking kita yang baik dapat menemukan orang-orang yang kemungkinan terpapar by name by address sehingga cepat kita karantina dan menutup kemungkinan mereka menyebarkan kepada orang lain,” ungkap Jasman.

Dosen Hukum Kesehatan, Universitas Ekasakti, Padang, Firdaus Diezo, mengatakan COVID-19 tidak hanya meluluhlantakkan sistem kesehatan, tetapi juga ekonomi. Pertarungannya tidak hanya di rumah sakit, namun juga terjadi lapangan yaitu dalam pelaksanaan aturan-aturan PSBB.

“Pertarungan itu adalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus ini. Pemerintah juga tidak boleh pelit dalam melakukan tes. Jangan sampai ada daerah-daerah yang menjadikan zero case menjadi prioritas,” tuturnya.

Ia menambahkan, tidak pahamnya struktur pemerintah mengenai penanganan ini bisa dilihat dari aturan-aturan yang saling bertabrakan dari masing-masing hirarki perundang-undangan.

“Di lapangan aparat pemerintah terendah merasa yakin terhadap apa yang mereka lakukan. Kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki masalah dengan kedisiplinan, maka dibutuhkan sanksi atas pelanggaran dari kebijakan PSBB,” ungkap Firdaus.

Baca juga :  Pasien Positif COVID-19 Asal Agam Diisolasi di RSAM Bukittinggi

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Harian Padang Ekspres, Revdi Iwan Syahputra, mengkritisi belum ada inovasi yang mencolok oleh pemerintah daerah di Sumbar. Kebijakan PSBB ini diambil diambil terlalu mentah tanpa memperhatikan dampaknya.

“Ketika PSBB dilaksanakan, nampak kegagapan pemerintah daerah dalam melaksanakannya. Hampir tidak ada kesamaan persepsi antara satu sama lain. Hal ini membuat masyarakat tidak paham mengenai apa itu sebenarnya PSBB,” kata Revdi yang biasa dipanggil Ope.

Selain itu masyarakat banyak yang tidak mengindahkan PSBB yang diberlakukan.

“Banyak dari aturan-aturan PSBB yang tidak dituruti oleh masyarakat. Kita lihat setiap sore, beberapa daerah tetap ramai. Terutama hari ini adalah bulan Ramadan dan masyarakat mencari makanan untuk berbuka,” tukas Ope. (pat)