Padang Panjang, inioke.com–Tim Penegakan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Kota Padang Panjang bersama Tim AKB Provinsi Sumbar menggencarkan peningkatan pendisiplinan protokol kesehatan dengan merazia warga tak bermasker, Jumat (16/10).

Tim yang terdiri Satpol PP, TNI dan Polri itu melaksanakan razia di tempat keramaian di sekitar Pasar Pusat Padang Panjang, Gedung M Syafei dan depan Kantor Bank Nagari.

Razia sore hari itu dilaksanakan setelah melaksanakan apel bersama yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar, diwakili Sekretaris Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar, Imelwati.

Tampak hadir, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Albert Dwitra, Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Marwilis, dan pejabat terkait lainnya.

Dalam razia tersebut, 60 warga terjaring. Mereka diproses dan data pelanggar di input ke aplikasi Sipelada. Pelanggar selanjutnya diminta memilih membayar denda Rp100.000 atau sanksi sosial. Warga yang melanggar tersebut memilih sanksi sosial 58 orang, sedangkan 2 orang lainnya memilih denda yang disetor ke kas Pemerintah Provinsi Sumbar.

Baca juga :  Dilatari Rasa Persahabatan dan Persaudaraan, 10 DPC PAN di Agam Dukung Taslim-Syafrizal

Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Albert Dwitra mengatakan, pemerintah ingin membentuk masyarakat yang tertib dalam memakai masker untuk mencegah penularan corona.

“Kita ingin menekan angka penularan corona. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita melaksanakan razia ini, angka penyebaran corona bisa ditekan,” katanya

Razia tersebut, kata Albert Dwitra, dilakukan secara berkala dengan jam yang tidak ditentukan perharinya.

“Yang jelas dua jam siang dan dua jam malam, waktu tentatif,” katanya.

Sekretaris Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar, Imelwati, mengatakan, saat penegakan Perda pihaknya bekerjasama dengan tim yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

“Teknis pelaksanaan Perda dipermudah dengan menggunakan aplikasi sipelada. Dengan sipelada ini memudahkan kita mendata masyarakat yang terjaring dengan sanksi secara bertingkat,” katanya. (ioc/rilis)