Oleh: Ikhsan Yosarie

 

Penolakan terhadap wacana penempatan TNI aktif di K/L yang tidak dikecualikan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI bukanlah sebuah halusinasi atau sikap berlebihan dalam memahami civilian supremacy over military. Dalam wacana revisi UU TNI, salah satu poinnya pemerintah berencana mengubah ketentuan Pasal 47 Ayat (2) UU TNI sehingga terdapat enam K/L tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Keamanan Laut. Bahkan, Pasal 47 Ayat (2) huruf q draf RUU TNI juga membuka ruang yang sangat luas bagi prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan sipil sesuai kebijakan presiden.

Penolakan tersebut pernah mendapatkan semacam “antitesisnya” berupa pengistilahan “halusinasi”. Connie Rahakundini Bakrie dalam tulisannya yang berjudul “Halusinasi Dwifungsi ABRI dan Supremasi Sipil Sejati” di salah satu media cetak nasional pada 19/03/2019, menyebutkan bahwa aliran civilian supremacy over military meyakini bahwa tak boleh ada ruang bagi militer untuk terlibat dalam institusi negara berdemokrasi. Terjadinya halusinasi DFA disebabkan tiga hal. Pertama, pandangan bahwa militer dengan nilai dan derajat kepatuhannya dianggap memiliki basis yang kontradiktif dengan demokrasi. Ini melahirkan kekeliruan pemahaman bahwa kepentingan sipil akan tercederai dengan adanya militer. Kedua, otoritarianisme akan lahir sebagai akibat dari keberadaan militer dalam K/L. Ketiga, revisi terhadap UU No 34 Tahun 2004 yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi TNI.

Bukan Halusinasi bin Phobia

Jika ditarik lebih dalam, penolakan tersebut tentu buka semacam halusinasi, apalagi phobia terhadap keterlibatan militer di ranah sipil. Akan tetapi, penolakan terhadap wacana tersebut bernilai substantif, yakni menjaga reformasi, khususnya reformasi TNI dan amanat Undang-Undang, khususnya UU No.34/2004 tentang TNI.

Penolakan tersebut tidak pula relevan jika dikaitkan dengan kealpaan sejarah bagaimana peran militer dalam perjalanan bangsa, termasuknya dalam konteks perjuangan dahulu. Secara khusus, ketiadaan catatan hitam (baca: kudeta) militer Indonesia memang menjadi salah satu catatan positif untuk perjalanan militer dalam negara demokrasi. Namun, berkaitan dengan keterlibatan dan keterintegrasian dalam perjalanan bangsa, hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan legalitas (baca: legitimasi historis) keterlibatan militer dalam ranah sipil dan ranah yang berpotensi mendekatkan militer kepada politik praktis. Biarlah keterlibatan tersebut menjadi bukti perjuangan dan kecintaan militer dan sipil pada negara di masa perjuangan, jangan dijadikan dasar legitimasi untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya.

Masa perjuangan, orde lama, orde baru, dan era reformasi memiliki dimensi yang berbeda dalam melihat militer. Namun orde baru menjadi titik balik dalam melihat bagaimana militer seharusnya di negara demokrasi. Peralihan dari alat negara menjadi alat kekuasaan terlihat saat itu. Sulit melepaskan militer dari kooptasi kekuasaan yang diciptakan rezim. Kondisi demikian menimbulkan relasi yang negatif dalam beberapa hal, yaitu antara militer dan pemerintahan, militer dengan masyarakat sipil, serta pemerintah dengan masyarakat sipil. Ketika militer menjadi alat penguasa, sehingga pemerintah memiliki kekuatan melebihi masyarakat sipil, maka pengekangan terhadap kebebasan tinggal menunggu waktu, karena seharusnya pemerintah dan masyarakat sipil harus berada pada kekuatan politik yang sama.

Masih dalam konteks orde baru, kita dapat melihat relasi sipil-militer yang juga negatif, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh penguasa terhadap penggunaan militer. Meminjam konsep Samuel Huntington, relasi yang tercermin adalah Subjective Civilian Control atau Civilianizing the Military, yaitu keadaan ketika salah satu dari sejumlah kekuatan yang berkompetisi dalam masyarakat berhasil mengontrol tentara dan menggunakannya untuk tujuan dan kepentingan mereka. Pola ini juga memungkinkan militer dikendalikan oleh korporasi, yang terjadi melalui perantara kelompok yang berkuasa. Taufik Abdullah mengatakan, penguasaan terhadap organisasi profesional menjadi ukuran dari kemampuan suatu golong an untuk memaksakan keinginannya kepada golongan lain. Dengan kata lain, penguasaan organisasi ketentaraan merupakan salah satu ukuran bagi kemampuan dari kekuasaan politik (Seri Prisma, 1995).

Reformasi di Indonesia mengubah perjalanan institusi militer di bidang politik serta peta kekuatan politik. Konsiderans huruf d TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri menyatakan peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sementara, wacana penempatan TNI aktif di kementerian ini justru menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan reformasi. Secara tersurat, aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pascareformasi sebagai bagian dari reformasi TNI, justru ditarik kembali ke ranah sipil melalui wacana ini. Padahal, reformasi ditubuh militer dilakukan untuk menciptakan militer yang profesional dan kuat.

Kebijakan-kebijakan yang berpotensi mendwifungsikan militer kembali harus dicegah, baik secara tujuan maupun dampak. Secara dampak maksudnya, memang kebijakan itu ditujukan untuk mengatasi hal lain, namun dampaknya justru menjadi bibit-bibit atau pintu masuk terjadinya dwifungsi militer kembali. Kadangkala, pembuat kebijakan terlalu sibuk membela diri atas kebijakan yang mereka buat dengan dalih tujuan kebijakan itu dibuat, sementara dampaknya secara sadar atau tidak, berpotensi mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan.  

Menjaga Reformasi

UU No. 34/2004 tentang TNI menjadi pijakan penting, karena dalam kasus ini menjadi landasan aturan mainnya. Pasal 47 ayat (1)nya saja sudah terkunci, bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ayat (2)nya sudah menyebutkan secara jelas kementerian/lembaga sipil apa saja yang boleh diduduki. Kemudian ayat (3) mengatur bahwa ayat (2) dasarnya adalah permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Dilanjutkan pada ayat (4) bahwa pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen tersebut. Sehingga, pada poin ini, wacana memasukkan TNI ke Kementerian guna meminimalisir perwira nonjob di TNI tidak dapat dibenarkan.

Pasal 47 UU TNI secara tegas mengamanatkan semuanya didasarkan kepada permintaan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan. Artinya, harus jelas kementerian atau kantor bidang apa yang membutuhkan prajurit-prajurit aktif TNI untuk mengisi beberapa pos didalamnya, dan tentu memang berkaitan dengan urusan-urusan kemiliteran. Dan dasar dari semua itu adalah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Kemudian yang harus digaris bawahi, upaya pertama dalam menjaga reformasi militer bukan terletak pada penyediaan peralatan perang yang mumpuni, kesejahteraan, ataupun pelatihan tempur lainnya. Namun, upaya pertama adalah memastikan tidak adanya infiltrasi ataupun intervensi politik terhadap internal militer dari elite sipil atau pun purnawiran Jenderal yang tengah berada dilingkar kekuasaan. Infiltrasi ini ibarat menjadi jalan pintas atau jalan belakang menarik-narik simpati dan berpotensi menarik suara keluarga militer untuk kepentingan pihak tertentu.

Mengenai penyediaan peralatan perang dan kesejahteraan prajurit, secara lebih jauh hal ini tentu merupakan kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya kekuatan tempur militer dan pemenuhan atas kebutuhan pokok prajurit, dan secara khusus merupakan pelaksanaan amanat UU no.34/2004 tentang TNI, bahwa defenisi tentara profesional dalam pasal 2 huruf d juga menyangkut prajurit yang diperlengkapi secara baik dan dijamin kesejahteraannya. Soal peminimalisiran perwira aktif nonjob, solusi-solusi yang ditawarkan jangan sampai menimbulkan kontroversi lainnya, terutama dalam hal reformasi militer.

Penulis : Ikhsan Yosarie (Peneliti SETARA Institute for Democracy and Peace)