Payakumbuh, inioke.com–Persoalan data penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) untuk warga Payakumbuh terdampak COVID-19 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum 100 persen tuntas membuat hubungan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dan DPRD daerah tersebut memanas.

Wali Kota Payakumbuh , Riza Falepi menilai Panitia Khusus (Pansus) II DPRD melakukan intervensi terhadap data warga penerima Jaringan Pengaman Sosial (JPS) COVID-19. Menurutnya, surat pernyataan Pansus II yang diterima pemko seperti memaksakan data penerima JPS yang diserahkan kelurahan dan data itu tidak boleh dirubah.

“Ini blunder bagi pansus atau oknum anggota dewan bersangkutan,” kata Riza Falepi, Senin (8/6).

Ditegaskan Riza, tidak ada keinginan tim verifikasi dan validasi untuk mengurangi data calon penerima, sepanjang data yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perwako 16/2020 Tentang JPS Masyarakat Terdampak COVID-19.

Kenyataan di lapangan, tim menemukan banyak calon penerima yang tidak tepat sasaran. Riza mencontohkan, ada penerima yang punya kendaraan roda empat, rumah pakai AC, tapi masih masuk dalam daftar penerima.

Baca juga :  Pemko Padang Bakal Bangun Kawasan Industri

“Calon penerima seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan oleh Pansus II DPRD. Pendataan calon penerima JPS dan pencairan dana BLT ini adalah masalah teknis dan merupakan tugas eksekutif. Ini bukan masalah politik, tidak perlulah dewan ikut campur. Lebih baik DPRD menjalani tugas pengawasan, jika ada rakyat yang harusnya menerima tapi tidak diberi pemko barulah dewan bertanya kepada eksekutif, kenapa rakyat seperti itu luput dari pantauan eksekutif,” kata Riza.

Riza menerangkan, hal itu tidak dilakukan wakil rakyat tersebut, DPRD justru memanggil lurah dan camat untuk rapat kerja tanpa minta izin kepada Wali Kota sebagai atasan Lurah dan Camat.

“Harusnya, jika mengundang Lurah, Camat, atau OPD untuk menghadiri rapat kerja dewan, harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan. Bukan main tabrak peraturan saja,” sebut wako.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Pansus II, Edward DF meminta Riza Falepi untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait adanya oknum dewan yang mempolitisasi data BLT tersebut.

“Apakah ikutnya anggota dewan memasukkan data calon penerima BLT adalah tindakan kejahatan? Itu kan juga tugas kami, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat. Untuk itu saya minta wali kota mengklarifikasi pernyataannya tersebut,” jelas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Baca juga :  Kapolres Kota Payakumbuh: Pedagang Sepakat Ikut Arahan Satgas PSBB

Hal sama juga disampaikan Sekretaris Pansus II, Yernita yang menyebut, Pemko Payakumbuh harus bertanggung jawab terhadap data yang telah diverifikasi tim kelurahan untuk bisa dicairkan segera.

“Kami disumpah menjadi anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak salah dong kalau ada diantara kami ini menyampaikan KK yang perlu dibantu akibat terdampak COVID-19,” terang Sri Kandi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemko untuk tidak mencairkan BLT kepada KK yang telah diverifikasi tim kelurahan. Dan tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang yang membuat pencairan dana justru lebih lama.

“Yang kita perjuangkan ini adalah masyarakat Payakumbuh . Bukan masyarakat daerah lain,” jelasnya. (iok)