Padang, inioke.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memenuhi porsi kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari diatas 51 persen hingga akhir tahun 2023. Hal ini sebagai salah satu syarat untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017.

Pemenuhan porsi kepemilikan saham Pemprov Sumbar ini menjadi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), di Hotel Mercure Padang, Rabu (30/9). Rapat Umum Pemegang Saham Seri A dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 2020 ini dipimpin langsung Komisaris Utama Bank Nagari, Hamdani, dan diikuti oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bersama Bupati dan Wali Kota se Sumbar.

“Kita menyetujui pemenuhan porsi kepemilikan saham Pemprov Sumbar menjadi diatas 51 persen sampai dengan akhir tahun 2023 sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 melalui setoran modal setiap tahunnya,” ujar Irwan Prayitno.

Persetujuan pelaksanaan program subsidi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan Pemenuhan modal inti Bank sesuai dengan PJOK nomor 12 tahun 2020.

Baca juga :  Nasrul Abit ajak perantau Solok dukung pelestarian ikan bilih

Disamping itu, pada kesempatan tersebut pihak pemegang saham dalam hal ini Kepala Daerah se-Sumatera Barat juga menyetujui pemenuhan modal inti bank sesuai dengan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (PJOK) Nomor 12 Tahun 2020 dari sumber internal bank.

Selain itu, RUPS LB ini juga menetapkan sistem dan prosedur pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Penetapan komposisi dan jumlah dewan komisaris periode 2021-2024.

“Komposisi dan jumlah anggota dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat periode 2021-2024 sebanyak tiga orang yang terdiri atas satu orang pejabat pemerintah daerah dan dua orang unsur independen,” ujar pimpinan rapat, Hamdani.

Kemudian, lanjutnya, RUPS LB menyetujui pelaksanaan program subsidi Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berupa penyedian skema pinjaman kepada para pelaku usaha mikro dalam rangka recovery ekonomi di tengah wabah pandemi Covid-19. Subsidi ini juga untuk mengurangi ketergantungan, pengaruh dan jeratan rentenir yang dialami usaha mikro. Skema pinjaman tersebut diberi nama SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan).

Baca juga :  Ujian Nasional 2020 Dibatalkan

RUPS LB Bank Nagai ini juga dihadiri Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, sebagai pemegang saham. (ioc/rls)