Jakarta, inioke.com–Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa siang (31/3).

Yasonna mengatakan penolakan permohonan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat ini berdasarkan tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2017. Diantaranya dokumen yang tidak dipehuhi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC.

Yasonna juga mengatakan pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam menentukan keputusan ini. Ia juga menyesalkan pihak-pihak yang menuding pemerintah campur tangan memecah belah partai politik.

sementara itu, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan keputusan ini sudah tepat. (ioc)

Baca juga :  Mulyadi Beri Sinyal Berpasangan dengan Ali Mukhni dalam Pilkada Sumbar 2020