Oleh; Muhammad Taufik

 

Kita memasuki epos masyarakat digital (digital society).

Dalam masyarakat digital hampir semua aktivitas, baik ekonomi, politik, budaya dan agama,  yang sebelumnya dilakukan secara tradisional atau dalam ruang nyata, kini disuguhkan dalam bentuk digital atau virtual.

Kehadiran teknologi digital mengubah pemahaman kita tentang diri, kelompok dan masyarakat serta relasi yang terbangun di antaranya. Perubahan antarkelompok dan komunitas menciptakan relasi virtual dalam ruang virtual seperti virtual shopping, virtual education, virtual sex, dan terakhir virtual religion. Virtual religion telah menjadi bahagian penting dalam menjelaskan ekspresi masyakarat muslim kontemporer.

Sulit membayangkan perkembangan masyarakat Islam Indonesia tanpa melibatkan internet dan media sosial. Selain politik dan ekonomi, agama mengalami perubahan yang dahsyat ketika internet hadir sebagi perantara. Perubahan agama tersebut sangat dirasakan sekali terutama dalam aspek pemikiran, fatwa, pengelaman keagamaan, ekspresi dan relasi yang terjadi atas dasar norma agama.

Dahulu untuk mengetahui agama mesti menghabiskan waktu yang lama dan melelahkan. Berlajar ke pesantren, mengasingkan diri dari gemerlapnya pendidikan moderen, mengahapal, membaca dari sumber otoritatif (rujukan berbahasa arab). Di pesantren belajar agama tidak hanya sekadar menjadi tahfiz sebagaimana kebanyak sekolah hari ini.

Di pesantren segala ilmu yang mendukung dalam pemahaman keagamaan mesti juga dikuasai. Mulai dari ilmu alat; nahu, syaraf, mantiq, balaqah, fiqih, ushul fiqih sampai ilmu tasawuf, ilmu kalam dan lain-lain. Menjadi alim dalam persoalan agama memang jalan panjang bagi setiap orang. Sehingga ketika keluar  dari pesantren menjadikan santri paham akan fondasi agama, menguasai bahasa (Arab) dan mampu berpendapat atau menjelaskan segala persoalan tentang agama.

Namun sekarang menjadi santri tidak perlu repot. Cukup dengan mengetik kata kunci di mesin pencari (search engine), maka semua tentang permintaan terkait agama akan memenuhi layar komputer. Ribuan halaman dalam sekelebat akan menjawab persoalan yang ditanyakan. Tidak perlu menyusuri banyak buku, tidak perlu membuka lagi khazanah yang tersedia dalam sejarah Islam (kita kuning), semua sudah tersedia secara cepat.

Baca juga :  Teks Pengobatan Tradisional dalam Naskah-naskah Koleksi Surau Parak Laweh Pariangan

Dahulu kalau seseorang ingin minta pendapat (fatwa) atau ingin mencari jawaban terhadap problem agama, mesti mendatangi ulama atau kiai. Sekarang tidak perlu lagi,  “ulama” atau “kiai Google” akan memberikan jawaban dari pelbagai pendapat mujtahid yang mashur yang ada di dunia Islam sampai kepada ulama kontemporer. Jadi masyarakat bisa membuat keputusan tentang kepentingan beragamannya dengan berbekal informasi yang diperoleh di dunia internet.

Google dan mesin pencari lain, sudah menjelma menjadi timbunan pengetahuan. Maka tidak heran jebolan pesantren bisa saja tidak berdaya menghadapi gelombang baru pengetahuan sebagaimana sekarang. Apakah situasi ini menjadi ancaman atau tantangan. Apakah mesin pencari bisa menggantikan peran para ulama dan kiai. Apakah ilmu yang disuguhkan di internet sudah matang dan apakah bicara keulamaan dan peran guru masih penting?

Internet saat ini seolah-olah sudah menjadi otak dari kehidupan beragama. Internet atau google adalah pesantren itu sendiri.  Semua pengetahuan agama bisa dibaca mulai dari yang klasik sampai moderen. Sepertinya internet mengaburkan batas mana orang yang pada posisi mukalid, mutabi’ atau mujtahid. Awam, khawas, khawas bil khawas terasa lebur dalam ruang maya.

Pertanyaan terus muncul apakah beragama lewat web, internet atau google memiliki kesadaran yang sama dengan orang-orang yang memang merangkak memulai dari titik terendah dalam belajar agama? Kalau iya apakah mungkin pencapai derajat faqih atau mencapai maqam makrifat dalam kajian fiqih dan tasauf atau sufisme akan bisa dilakukan melalui media internet? Bagaimana posisi orang awam dalam ruang seperti ini?

Ditelikung yang lain, mengutip Alwi Dahlan dalam Jinan, kehadiran media sosial ditengah gairah beragama ini semakin menarik untuk diamati. Sesuai dengan karakternya, media sosial menjadikan pengguna mandiri, otononom yang bebas memilih konten tertentu atau topik, dalam bentuk apapun dari setiap situs atau yang lain. Pengggun (user) akan terasa lebih nyaman karena karatkternya yang interaktif, hypertektual dan jaringan media baru.

Baca juga :  Jika Pemerintah Daerah Ingin PSBB, Penuhi Syarat ini

Dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel akan menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi agama. Sekarang beragama cukup dengan jari. Semua jawaban ada diujung jari kita. Apalagi, meminjam Nadirsyah Hosen dalam tulisannya Online Fatwa in Indonesia; From Fatwa Shoping to Googling Kiai, menjabarkan bahwa kebanyak situs internet yang menawarkan fatwa online menyukai dalam bentuk tanya-jawab yang pembimbingnya adalah imam tertentu atau kadang tim sarajana agama. Pertanyaanya kenapa saat sekarang orang lebih suka mengajukan pertanyaan secara online. Karena hal itu disebabkan oleh generasi baru muslim sekarang sulit menyesuaikan diri dengan metode atau cara tradisional dalam menyampaikan atau mencari ilmu pengetahuan. Generasi baru Islam ini terutama adalah kelas menengah, relatif berpendidikan, mapan dan tinggal di perkotaan dan tidak pergi belajar ke sekolah-sekolah agama. Mereka cenderung mencari Islam secara instan, segar, pragmatis, dan mudah diakses. Dan internet menyediakan semua menu yang mereka butuhkan.

Potensi Masalah dan Solusi?

Keragaman pendapat dan pemikiran keagamaan yang terdapat di internet menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Kalau dulu otoritas agama terdapat pada individu (ulama), ormas (NU, Muhammadiyah, Tarbiyah dan lain-lainya), pemerintah dan Perguruan Tinggi Agama, namun sekarang otoritas agama menyebar dan bergeser ke media impersonal seperti web site, video, blog, media sosial dan lainnya. Itulah yang dinamakan dengan otoritas online. Maka menjadi santri tanpa pesantren adalah realitas yang tidak bisa dibantah saat ini. Sekarang  Apa yang mesti diketahui oleh umat Islam (user) agar tidak terjebak dalam lubang hitam beragama di internet.

Pertama,  mesti hati-hati bahwa belajar Islam di internet bisa saja menggiring pembaca kepada pemahaman agama secara liar dan serampangan. Belajar agama di internet memilki keterbatasan yang mendasar yaitu terbatasnya dialog antara sumber dengan pembaca dan kadang cenderung pembaca mengikuti apa yang disukai. Seiring dengan itu akhirnya semua orang bisa melakukan apa pun ritual sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan aspek latar belakang, kebijaksaan, kearifan dan lainya.

Baca juga :  Hendri Septa Tutup MTQ Virtual Antar Pelajar dan Mahasiswa

Belajar agama bukanlah bidang studi yang bisa saja dipelajari secara mandiri (tanpa guru) atau otodidak. Guru berperan tidak hanya wasilah namun membantu murid dalam memahami alam agama yang sangat luas. Apalagi jika doktrin keagamaan yang diakses adalah bersentuhan dengan ideologi-ideologi ekstrim seperti terorisme yang mensyaratkan tafsir monolitas dan tunggal, maka peran guru menjadi urgen dalam membantu memilah dan memilih. kemudian guru juga berperan sebagai alat kontrol dalam belantara internet yang kita tidak tahu pasti pendapat mana yang benar dan mana yang salah

Kedua, mesti memahami peta dan dasar-dasar beragama, seperti dasar Islam (tauhid), syariah, hukum Islam dan fiqih. Hal ini bisa dicontohkan dalam persoalan fatwa.  Saat ini fatwa itu banyak dan tersebar baik berasal dari individu, ormas, pemerintah atau perguruan tinggi agama. Semua lembaga tersebut memproduksi atau mengeluarkan fatwa yang kadang satu sama lain bertentangan. Perlu diketahui bahwa sekarang produk Islam tidak hanya sekadar toko eceran namun sudah bermetamorfosis menjadi seperti hypermarket, dimana setiap orang dengan mandiri, bisa memilih dan memilah perlbagai fatwa bahkan seseorang bisa saja mengamati semua pendapat dan memilih pendapat yang menjustifikasi posisinya. Perbedaan beberapa fatwa MUI Pusat dan Daerah adalah salah satu contoh yang bisa dilihat. Ternyata antara MUI Pusat dan Daerah tidak berbanding lurus fatwanya. Perseteruan dalam politik fatwa bisa saja  membingungkan para pembaca. Jadi desentralisasi fatwa mesti dipahami betul oleh pembaca agar tidak terombang-ambing dengan penuh keraguan dan kecurigaan. Wallahua’lam bishawab (*)

Penulis Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiah Canduang, kini Dosen Fak Syari’ah UIN Imam Bonjol Bonjol Padang dan Wapemred inioke.com