Padang, inioke.com–Dalam pelaksanaan PSBB tahap berikutnya ataupun implementasi new normal semestinya dipastikan prinsip kesehatan masyarakat secara bersama. Mempertimbangkan ekonomi dan sosial serta evaluasi kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya perubahan perilaku dalam rangka pencegahan di tengah masyarakat

“Epidemiologi, sistem kesehatan dan surveillance kesehatan masyarakat, hal ini harus menjadi perhatian khusus kedepannya,” jelas Dekan FKM Unand, Defriman Djafri, dalam rapat dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan Wakil Gubernur, Nasrul Abit, Kamis (28/5).

Pertemuan tersebut mendengar pandangan akademisi menjelang diputuskan apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang atau diganti dengan New Normal.

Dalam pertemuan tersebut terungkap pentingnya data pelaporan sebaran ODP, PDP yang valid diseluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat.

“Diawal kami sudah diskusikan bersama tim, bagaimana format data yang dibutuhkan terkait pelaporan data COVID-19 ini, namun tidak dilaksanakan karena permintaan data dari Kementerian Kesehatan berbeda dengan yang telah kami diskusikan,” ungkap Defriman.

Menurutnya, data pelaporan ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait hadapi COVID-19, dimana perolehan data yang real butuh waktu dan tidak mungkin berpedoman kepada data pelaporan dihari pelaporan.

Baca juga :  Longsor dan Banjir Bandang Hantam Guguak Malalo

“Data yang real itu adalah data kunjungan masyarakat ke rumah sakit terkait positif terinfeksi COVID-19,” jelasnya.

Sementara itu, Irwan Prayitno berharap adanya inovasi dari Bupati/Wali Kota se-Sumbar terkait kebijakan dan upaya dalam merubah perilaku masyarakat dalam rangka menghadapi New Normal.

“Perlu reward dan punishment untuk upaya wujudkan perubahan perilaku pencegahan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Terkait pengambilan keputusan PSBB atau New Normal, Irwan akan melakukan rapat virtual dengan Bupati/Wali Kota pada pukul 13.00 WIB nanti. (gyn)