Oleh: Ka’bati

 

Sandiwarakah selama ini.

Setelah sekian lama kita tlah bersama.

Inilah akhir cerita cinta yang selalu kubanggakan di depan media.

Penyuka Glenn Fredly (alm) atau pengoleksi lagu patah hati, pasti tahu dengan lirik lagu ini. Inilah akhir cerita cinta yang selalu kubanggakan di depan media. Kata media itu harusnya ditulis mereka. Saya ganti, agar terasa berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

Di masa-masa seperti sekarang, saat harus di rumah saja, kadang lagu patah hati menjadi enak didengar. Bukan semata untuk mengenang para mantan, tetapi juga untuk meluahkan rasa kecewa, seperti kekecewaan banyak pihak terhadap Amerika. Negara adikuasa itu dikecam lamban bereaksi terhadap wabah Covid 19. Lihat saja, sampai hari ini tingkat kematian di sana menjadi tertinggi di dunia.

Amerika lumpuh. Saat ini negara super power itu tercatat sebagai negara dengan jumlah korban Covid 19 terbesar. Dari total 2.069.280 kasus yang terjadi di 210 negara di dunia (data dari www.worldmeters per 16/4), 637.196 kasus di antaranya terjadinya di Amerika. Banyak pihak mengecam kelambanan Presiden Trump dan mempertanyakan kehebatan negara super power ini.  Bagaimana sesungguhnya kondisi Amerika? Benarkah di negara itu tinggal Superman, Spiderman, Kapten Marvel dan para super power yang kita lihat dalam film-film suguhan Hollywood itu? Apa universitas-universitas unggulan dan ilmuan-ilmuan terkemukanya benar ada atau hanya fiktif? Apa labor-labor sain serta sistem perlindungan kesehatan mereka memang unggul atau hanya pencitraan? Sandiwarakah selama ini? Atau kita yang salah menilai.

John Mcknight dalam sebuah bukunya berjudul Careless Society menulis bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan di negara weltmacht tersebut. Menurutnya persoalan Amerika bukan karena lemahnya sistem pemerintahan atau tidak efektifnya institusi publik, justru hal itu sudah jauh hari mereka benahi dan karena itu mereka disebut negara super hebat. Persoalan mereka adalah lemahnya komunitas atau organisasi sosial berbasis masyarakat. Dan itu ironinya justru disebabkan oleh kuatnya sistem. Our problem is weak communities, made ever more impotent by our strong service system. Demikian diakuinya.

Setelah perang dunia (WW II) Amerika memang tumbuh sebagai negara kuat bahkan super kuat  secara politik maupun ekonomi. Mereka percaya bahwa sistem dan struktur sosialah yang akan membawa negaranya maju melebihi negara lain. Karena itu mereka kemudian sangat bertumpu pada profesionalitas, aturan, regulasi, tugas dan wewenang yang wajib dijalankan secara efektif dan se-efisien mungkin. Institusi bekerja dengan spesialisasi tinggi, kaku, ketat, formalitas dan terjadinya kesenjangan pastisipasi antara pekerja di level rendah dengan level yang lebih tinggi.

Baca juga :  Bobolnya Tokopedia dan Pentingnya Perlindungan Data Warga Negara

Cara pandang terhadap persoalan sosial memang menjadi polemik ‘klasik’ terutama dalam wilayah kajian sosiologi. Ada yang berpandangan bahwa kemiskinan, kelaparan, pendidikan, persoalan sanitasi, kesehatan ibu dan anak bahkan juga kekerasan dalam rumah tangga semuanya disebabkan oleh faktor kelemahan sistem. Cara pandang ini diistilahkan sebagai struktural mekanitas yang mengasumsikan bahwa masyarakat ditentukan oleh struktur. Hal inilah yang kemudian mendorong orang membangun sistem sosial, berorganisasi dan bahkan membentuk negara. Dengan demikian mereka merasa lebih aman dan terlindungi sekaligus mereka menjaga struktur tersebut. Beban individu kemudian dijadikan beban negara dan bahkan persoalan pribadi menjadi wewenang negara karena dalam posisi itu individu adalah warga negara. Lalu apa kewajiban warga negara? Membayar pajak. Jika membayar pajak belum dilakukan maka negara harus menekan warganya, mengatur dan mewajibkan secara ketat, teratur dan patuh melakukannya. Negara harus mengejar si penunggak pajak sampai kemanapun, karena itulah tugas negara. Bukti kewarganegaraan ditentukan oleh sebuah kartu yang disebut Kartu tanda Penduduk (KTP) selanjutnya, yang punya KTP harus mengurus Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Begitulah aturan main bernegara, sehingga negara menjadi modern.

Cara pandang lain, justru sebaliknya: Individu berkuasa. Hal ini dijelaskan dengan asumsi bahwa tidak semua manusia dalam negara bisa taat pada negaranya. Banyak juga orang yang semena-mena dan berbuat semaunya. Bahkan tidak sedikit mereka yang tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi warga sebuah negara, tidak peduli bahkan menolaknya. Juga banyak yang licik dan mengakali sistem bernegara untuk memperkaya diri sendiri. Mereka yang seperti ini dikategorikan sebagai anti struktur atau bisa juga disebut takuruang nak di lua taimpik nak di ateh alias tidak patuh pada sistem.

Sekarang mari kita teruskan melihat bagaimana Amerika menjalankan sistem bernegara. Negara mesti bisa membuat, mengatur serta menjalankan strategi agar sistem bernegara berjalan dengan baik. Untuk itu dibentuklah struktur pemerintahan. Ditugaskan orang-orang untuk mengelola negara dengan baik sehingga warga negara bisa hidup teratur, aman, nyaman dan bahagia.

Agar semua warga negara patuh pada sistem yang berjalan maka pemerintah terpilih (pemegang otoritas) memerlukan kepatuhan warga. Di Amerika, menurut Mcknight, cara yang mereka tempuh adalah dengan merebut kepercayaan. Pemerintah Amerika berupaya keras membuat warga negara– bahkan warga dunia–percaya sepenuhnya terhadap sistem yang mereka jalankan. Amerika hebat, Amerika kuat. Pemerintah menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan bahkan kebebasan berpendapat. Semua sistem itu dijalankan secara profesional.

Baca juga :  Covid 19 dan Tekanan Berat APBN 2020

Masalah tak terduganya kemudian muncul berupa lunturnya kepedulian orang untuk membangun solidaritas sosial antar sesama. Mereka umumnya menjadi ‘cuek’ dengan tetangga atau juga anti dengan bantuan tetangga. Hubungan pribadi menjadi jauh, toh persoalan bisa diatasi sendiri atau dengan bantuan negara. Kalau terjadi kemalangan, orang tidak minta tolong pada tetangga tetapi akan menelpon 911. Berhutang ke bank atau memilih mempunyai kartu kredit menjadi solusi persoalan ekonomi ketimbang dagang keliling atau ngutang ke saudara. Kondisi inilah yang disebut oleh ahli-ahli sebagai konsekuensi tak terduga dari modernisasi sistem sosial (unintended consequences).

Kecanggihan sistem sosial tidak mampu memproduksi rasa peduli, demikian diakui Mcknight. Pengakuan ini jelas bukan tanpa alasan. Dia melakukan riset panjang berkenaan dengan hal ini, bahkan semenjak 1974. Dan satu lagi, dia orang Amerika dan merasai langsung bagaimana menjadi warganegara di sebuah negara adidaya. Ada empat aspek yang dia teliti, meliputi profesionalism, layanan publik, sistem kesehatan dan sistem penanganan kriminalitas. Menurutnya ‘kepedulian’lah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa diproduksi, disediakan, diatur, diorganisir maupun dikomodifikasi oleh sebuah sistem.  Kalaupun dia dilakukan maka itu hanyalah sebentuk kepalsuan: Care cannot be produced, provided, managed, organiced, administered or commodified. Care is the only thing a system cannot produce. Every institutional effort to replace the real thing is a counterfeit.

 

Melihat Indonesia

Biarkan dulu Amerika. Sementara mari pulang ke Indonesia–yang secara statistik angka korban wabah virusnya masih lebih sedikit dibanding Amerika. Apakah rendahnya jumlah kasus di Indonesia –dibanding Amerika– ini karena sistem pemerintahan kita yang memang hebat mengatasi masalah? Atau  masyarakat kita yang kuat? Pertama kita lihat bagaimana  pemerintahan Joko Widodo menjalankan strategi penanganan kasus Covid 19 ini. Selanjutnya bagaimana pula bentuk ‘kepedulian’ masyarakat.

Penduduk Indonesia lebih dua ratus juta, multi etnis dan tersebar di pulau-pulau yang luas. Kenyataan ini memang sudah ada dan harusnya sudah disadari oleh siapa saja yang akan menjalankan otoritas pemerintahan. Jadi keluhan-keluhan pihak otoritas berkenaan dengan kondisi geografis, maupun sosiokulturan bangsa ini tidak bisa diterima. Commonsense, klise. Kitapun selaku warga negara tidak mau mendengar hal itu. Yang kita mau dengar dan lihat adalah langkah-langkah strategis apa yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan kita bernegara. Bagaimana para pengemplang dan pembangkang pajak diperlakukan. Bagaimana kekayaan negara didistribusikan. Bagaimana kemiskinan, kelaparan, persoalan sanitasi, kesehatan ibu dan anak dan juga kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan. Bahkan untuk kondisi saat ini, bagaimana virus COVID-19 ditangani, karena ini persoalan yang mengganggu dan mengancam kita bersama.

Baca juga :  COVID 19 dan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pemerintah Jokowi menjanjikan akan memberi keringanan pajak, keringanan listrik, bantuan tunai langsung buat keluarga terdampak positif Covid-19, fasilitas kesehatan dan layanan cepat. Tapi belum muncul laporan rinci mengenai berapa dana yang sudah disalurkan dan siapa saja yang sudah menikmatinya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja, meliburkan sekolah, menghentikan aktifitas kantor bahkan menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah. Tetapi sebanyak masyarakat yang patuh lebih banyak lagi yang ingkar. Orang-orang tetap saja keluar rumah dengan alasan bahwa hidup harus dipertahankan bukan saja dari serangan wabah virus tetapi juga ancaman rasa lapar.

Negara dituding lamban, tidak profesional dan tebang pilih dalam menangani persoalan wabah pandemi ini di Indonesia. Setiap saat di televisi muncul juru bicara presiden, Achmad Yurianto, menyampaikan angka-angka kematian dan jumlah korban, imbauan untuk tetap di rumah saja serta seruan agar masyarakat tidak termakan berita hoax. Ya, imbauan-imbauannya masih berputar pada seputar itu saja. Lalu timbul pertanyaan kritis dari warga, apa artinya angka-angka kematian itu buat kami? Apakah pemerintah ingin membenamkan warga dalam rasa takut, cemas dan murung tak menentu? Atau ingin menghibur dengan cara yang kaku? Apa yang dilakukan pemerintah tak lebih dari upaya sandiwara atau yang diistilahkan oleh Mcknight dengan kepalsuan (a counterfeit). Beginilah hasil dari cara pandang struktural mekanitas.

Di saat tudingan terhadap pemerintah menguat, celaan terhadap prilaku masyarakat yang tidak peduli pun muncul di media-media. Ini memang menarik. Ketika pemerintah mengimbau warganya untuk tetap di rumah saja, pasar-pasar modern saja yang sepi tapi pasar tradisional dan di desa-desa aktivitas jual beli di pasar masih tinggi. Orang-orang masih saja duduk makan lontong sayur di pagi hari, sambil menertawakan imbauan pemerintah, tidak sendiri tapi bersama. Bahkan mereka yang di kota memilih berebut pulang ke desa ketimbang mendekam di rumah kontrakan kumuh di ibu kota. Ini membuktikan rakyat lebih percaya pada hubungan antar warga atau kekerabatan dibanding pada janji pemerintah.

Indonesia adalah bukan Amerika. Kita belum sepenuhnya menjadi manusia mekanik dengan pemerintah yang bekerja secara profesional. Apakah ini sebuah keuntungan? Entahlah.

* Ka’bati, Pengelola Ruang Kerja Budaya