Jakarta, inioke.com–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Mulyadi dan Ali Mukhni tidak kokoh dalam bersikap sebagai pemimpin. Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait pengembalian rekomendasi PDIP oleh bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar dalam pemilihan serentak 2020 itu.

“PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah mengembalikan rekom ke Partai. Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi. Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dan lain-lain. Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader partai,” ungkap Hasto, dalam rilis pers yang diterima inioke.com, Minggu (6/9).

Disampaikan Hasto, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” tegas Hasto.

Ia menjelaskan komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir nampak ada sesuatu yang berbeda.

Baca juga :  Dua Pasien Positif COVID-19 di Sumbar Sembuh

“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian. Yang penting, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak,” paparnya.

Di samping itu Hasto juga mengungkap kekaguman PDI Perjuangan kepada Sumbar. Dari bahasa Melayu saja, katanya, sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada tahun 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.

Itu kan hebat. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat. Bahkan makanan Padang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional,” ujarnya.

Kalau bahasa dan makanan sudah Go Nusantara, lanjut Hasto, kenapa mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, direspons seperti itu.

Baca juga :  Menteri Agama Menarik Ucapannya terkait Pembatalan Haji 2020 adalah Hoaks

“Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub,” tandasnya.

Sebelumnya, Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni (Mualim), mengembalikan rekomendasi dari PDIP. Hal ini menyusul komentar kontroversi yang dilontarkan ketua DPP PDIP, Puan Maharani terkait Sumatera Barat.

“Ya tadi kami sudah sepakati bersama pak Mulyadi, kita mengembalikan SK dukungan dari PDIP, jadi Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN,” ujar Ali Mukhni, Jumat (4/).

Ali Mukhni mengakui langkah ini diambil karena banyaknya desakan dari masyarakat Sumbar baik yang di ranah maupun yang di rantau yang merasa kecewa dengan pernyataan Puan Maharani.

“Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telpon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan,” terangnya.

PDIP “Sign Out” dari Pilgub Sumbar 2020

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman, tak menampik, keputusannya untuk “sign out” dari arena pemilihan gubernur Sumbar. Hal ini tak lepas dari buruknya kualitas komunikasi politik Mulyadi dan Ali Mukhni pasca pro-kontra pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat.

Baca juga :  Menjaga Keselamatan serta Kesehatan Penyelenggara dan Pemilih Tiap Tahapan

“Sebagai seorang yang sudah saya anggap uda, harusnya Pak Ali Mukhni bisa menelpon saya langsung terkait apapun keberatannya tentang proses pencalonan ini. Sayang, ini tak dilakukan beliau. Saya hanya dapat penjelasan melalui rekaman video, dari tempat beliau dikarantina akibat terpapar Covid19,” ungkap Alex dengan nada kecewa.

Begitu pula dengan kekecewaannya terhadap Mulyadi, yang mempersoalkan form B1 KWK KPU yang tak diterimanya langsung saat menerima surat rekomendasi PDIP pada Rabu (2/9) lalu.

Menurutnya, PDIP berprinsip, jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Form B1 KWK KPU memang belum bisa diserahkan langsung saat proses pengumuman karena ada sejumlah seremonial yang mesti dilalui pada rapat virtual di Rabu itu.

“Kan, surat keputusan partai untuk mengusulkan Mulyadi dan Ali Mukhni diserahkan langsung oleh Ketua DPP PDIP, Utut Adianto bersama saya dalam rapat yang dilakukan secara virtual di kantor DPP itu,” tambah Alex.

Surat B1 KWK KPU itu, lanjut Alex, telah diserahkan melalui petugas penghubung yang ditunjuk Partai Demokrat Sumbar, pada Jumat (4/9). Penyerahannya lengkap dengan tanda terima pada hari dan tanggal tersebut.

“Tak bijak disebut dipersulit menanggapi mekanisme yang berlaku di PDIP,” pungkas Alex. (ioc)