Padang, inioke.com–Semakin lama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) semakin terpuruk ekonomi. Mengubah orientasi berusaha setelah pandemi berakhir harus jadi perhatian pelaku usaha, terutama usaha kecil menengah (UKM). Hal itu dilakukan agar tetap bisa bertahan dengan usaha ini.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas, Werry Darta Taifur dalam webinar Jumat (15/5) lalu. Menurutnya, Kalau tak ada jaminan tentunya harus berdampingan hidup dengan COVID-19. Saat ini ada tuntutan berbagai pihak, tak hanya Indonesia, namun juga luar negeri dengan pelonggaran PSBB atau lockdown.

Disampaikannya, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara statistik belum lagi pada proporsi kegiatan ekonomi tapi data pengangguran dan data yang lain-lainnya seperti inflasi angkanya belum seburuk nasional. Artinya Sumbar cukup baik, tetapi beberapa sektor sudah mulai mengalami dampak terutama sektor pariwisata.

Perhatian utama yang harus diperhatikan, di Sumbar  terdapat 1,65 juta orang yang bekerja di sektor informal. Mereka inilah terdampak berat, tidak mampu melakukan physical distancing dan preventing, sehinggga keterpaksaan hidup membuat mereka banyak bergerak akibatnya menjadi bagian yang mungkin terpapar COVID-19.

Baca juga :  Ramadan Saat Pandemi di Perancis, Dayu Rindu dan Ingin Pulang ke Indonesia

“Mereka yang terkena langsung dampak ekonomi berdasarkan hasil penelitian dari seluruh Indonesia mengalami penurunan pendapatan dari 35-75 persen, yang menarik adalah ada yang terpuruk, tetap dan ada yang meningkat,” sambungnya.

Katanya, ada hal yang perlu dilakukan kajian kedepan, bagaimana rumah tangga yang bisa meningkatkan pendapatan selama COVID-19 ini. Bisa didorong dan juga disosialisasikan sehingga juga menjadi penyemangat dan pemacu untuk membangkitkan ekonomi bagi rumah tangga-rumah tangga yang lain.

Selanjutnya, bagaimana menyelematkan sekitar 586.930 UMKM yang 50 persennya bergerak dibidang perdagangan makanan dan minuman, dalam usaha ini sudah pasti tidak bisa bergerak lagi.

“Oleh sebab itu, yang perlu diketahui UMKM ini agar dapat menyesuaikan hidup dengan Covid-19. Perlu ada kajian dan pendalaman sehingga bisa bertahan dan berkembang dalam suasana ini. Maka dari itu, perlu mencarikan instrumen dan wadah yang bisa membangkit ekonomi sekitar 586.930 UMKM ini,” paparnya.

Kemudian, pentingnya pembenahan data, supaya tidak terulang lagi dengan kasus sekarang ini, mengenai penyebaran dan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang lainnya yang terganggu dan terhambat oleh permasalahan data di lapangan.

Baca juga :  Wali Kota Padang Sidak Kerumunan Warga di Kantor Pos Besar, Tugaskan Satpol PP Atur Jarak Fisik

“Tentu kalau ada bantuan kedepan mengenai UMKM harus memperhatikan data, hingga sekarang ini data yang tersedia, yang valid hasil dari sensus ekonomi tahun 2016 yang sudah ada penyesuaian 4 tahun terakhir,” ujarnya.

Ditekankanya lagi pembenahan data perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah jangan ada lagi terjadi yang seperti yang sekarang ini.

Lalu, perhatian bagi Sumbar yakni membangkitkan sektor pariwisata. Sumbar sangat tergantung di bidang pariwisata sehingga perlu dicarikan bagaimana model mengembangkan pariwisata kedepan agar sektor dibidang pariwisata ini tidak terpuruk terus.

Selanjutnya, menguatkan sektor pertanian, ketahanan pangan dan peternakan. Saat ini dari data yang ada belum terdampak, tetapi kedepan juga harus menemukan pola dalam menghadapi suasana COVID-19 ini baik dalam bentuk pemasarannya dan juga hal lainnya.

Terakhir, disampaikannya mengenai ketahanan keuangan daerah. Pemda sampai saat ini masih menjadi motor pengerak ekonomi daerah karena investasi asing dan swasta masuk Sumbar relatif rendah dibandingkan provinsi lain.

“Perlu ada kajian ketahanan keuangan masing-masing daerah kedepan. Kalau ketahanan keuangan daerah tidak kuat tentu upaya untuk mengatasi COVID-19 ini tidak akan berjalan maksimal. (yri)

Baca juga :  Terkendala Internet, Belajar Daring di Siberut Tak Efektif