Oleh Muhammad Taufik

 

Revolt Institute, sebuah lembaga survei kebijakan publik di Sumatera Barat, dan inoke.com melakukan survei (dilakukan sebelum PSBB dilaksanakan) terkait respon masyarakat tentang pembatasan (pelarangan) ibadah shalat jumat dan shalat berjamaan di Mesjid selama pandemik oleh MUI yang tertuang dalam bentuk fatwa dan Maklumat (dilevel Provinsi dan kabupaten/kota). Dari hasil survei menunjukan beberapa yang bisa dijadikan catatan kritis dan reflektif terhadap pelbagai hal, baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maklumat atau fatwa MUI, masyarakat dan kultur yang mengitarinya. Tulisan ini hanya akan mengupas dua hal yaitu ulama  dan fatwa (maklumat)

Persoalan kepatuhan memang menjadi temuan yang menarik dari survei ini. 33.1 persen masyarakat menyatakan tidak lagi melaksanakan shalat Jumat di mesjid namun 27.9 persen menyatakan masih melaksanakan, dan 14.9 menyatakan masih melakukan dengan jumlah jamaah berkurang dan dari sebelumnya. Data kualitatif juga menemukan bahwa sebagian mesjid hanya tidak menyelenggarakan Jumat hanya pada minggu pertama setelah keluarnya maklumat (fatwa) MUI, setelah itu kembali seperti biasa.

Jadi maklumat MUI tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat; hanya efektif pada awal-awal dan kepatuhan itu menurun minggu selanjutnya. Dan untuk shalat Jamaah fardu Fatwa MUI jauh tidak efektif, hanya 13.8 persen tidak melaksanakan shalat jamaah fardu. 22.2 persen masih melakukan seperti biasa dan 34.7 persen melaksanakan tapi jamaahnya berkurang dan sisanya kadang ada melaksanakan, kadang tidak.

Temuan menarik lain adalah tentang kepatuhan pemuka agama lokal, kampuang dan nagari terhadap himbauan MUI. 35.1 persen menyatakan ada tokoh masyarakat  berbeda (tidak mematuhi) dari  maklumat dan fatwa MUI dan 26.9 persen menyatakan tidak berbeda dan selebihnya tidak tahu. Artinya banyak ulama atau tokoh agama dilingkungan masyarakat tidak mengindahkan fatwa MUI. Kondisi ini tentu memiliki implikasi terhadap sikap dan perilaku jamaah. Bacaaan ini semakin menarik dengan temuan bahwa masih ada di kalangan masyarakat menyatakan bahwa fatwa dan maklumat MUI itu bertentangan dengan ajaran agama dan jumlahnya sebanyak 13 persen dan 64.8 persen menganggap tidak bertentangan.

Dari data-data yang dimunculkan dari survei tersebut ada beberapa kesimpulan umum yang bisa diambil. Pertama, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah dapat dipahami dan diterima. Kedua, kepatuhan itu juga sangat tergantung apakah rumah ibadah itu dibuka atau tidak. Kalau rumah ibadah tetap dibuka dan kegiatan ibadah dilakukan, maka kemungkinn masyakarat akan ikut. Ketiga, ternyata ditemukan bahwa ada tokoh agama kampuang, nagari (lokal) yang berbeda pendapat dengan Fatwa dan Maklumat MUI. dan angkanya sangat signifikan. Artinya keberadaan ulama lokal akan mempengaruhi dilaksankan atau tidak maklumat MUI tersebut.

Baca juga :  Wabah Penyakit dan Penanganannya di Sumatera Barat (1873-1939)

Persoalan yang menggelitik yang hendak diketengahkan adalah kenapa masyarakat bahkan ulama lokal (akar rumput) belum sepenuhnya patuh terhadap maklumat atau fatwa MUI, apakah ini berkaitan dengan pengingkaran terhadap otoritas kelembagaan atau keilmuan yang dimiliki oleh MUI atau ini disebabkan oleh faktor perselisihan keilmuan yang menyebabkan khilafiyah atau ada faktor lain yang bisa dijadikan anasir?

Defisit fatwa MUI di kalangan umat dan keberadaan ulama lokal ini menarik untuk dikupas? Oleh sebab itu karena setiap sumber fatwa dan penerima fatwa memiliki sumber kapital yang berbeda, maka penerimaan dan penolakan fatwa tidak hanya tergantung dari kualitas fatwa. Keberterimaan fatwa juga tergantung kondisi struktur sosial, hubungan kekuatan antara ulama MUI dan ulama kampung atau lokal. Dalam ranah ini bisa disimpulkan sementara kedalam beberapa hal.

Pertama, sepertinya perselisihan kali ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman keagaman saja tapi melewati batas itu. Meminjam Haryatmoko, 2002, 2010 dan Dosa 2012, bahwa pengetahuan (fatwa atau kelompok menolak) ternyata cara bagaimana kekuasaan memaksakan sesuatu kepada orang lain tanpa memberi kesan bersalah dari pihak tertentu. Semua tempat berlangsungnya kekuasaan (pro dan kontra) menjadi tempat pembentukan dan perkembangan pengetahuan. Melalui wacana, kehendak mengetahui terumus dalam pengetahuan.

Jadi ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat adalah agama. Agama tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner. Agama mengatur individu dan masyarakat melalui berbagai teknik, salahsatunya penyeragaman baik prilaku, bahasa, pakaian maupun ritual. Dengan penyeragaman itu akan dihasilkan identitas. Identitas akan mempermudah untuk mendapatkan kepatuhan pemeluk.

Namun kekuasan tidak bisa dilokalisasi pada tempat tertentu menjadi milik seseorang atau melekat pada aparat negara. Namun kekuasaan itu ada dimana-mana menyebar dalam hubungan masyarakat. Artinya kekuasan bukanlah hak istimewa sesorang atau lembaga (MUI) tetapi akibat dari posisi strategisnya, akibat yang menunjukan posisi mereka yang didominasi (ulama kampung atau lokal).

Dalam kontek perannya dalam membentuk identitas tersebut, terbaca bahwa MUI dan Ulama lokal saling memainkan peran membantu pengikutnya merasakan kepemilikan pada kelompoknya. Kepemilikan ini memberikan stabilitas sosial, status, cara berpikir dan etos. Dan pertentangan ini bisa berubah menjadi konflik internal agama. Karena identitas kelompok agama sebagai representasi diri tidak bisa dilepaskan dari masalah harga diri, martabat dan kebanggaan.

Dalam arsiran ini antara MUI dan yang berseberangan terjadi perebutan kekuasaan dan pengaruh yang dibangun melalui mekanisme pengetahuan (fatwa). Dan bagi yang tidak patuh terhadap maklumat MUI juga tersimpan relasi kuasa. Fatwa tidak mungkin diterapkan tanpa kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan itu juga tidak mungkin tanpa pengetahuan (fatwa). Jadi, yang terjadi sebenarnya adalah pertarungan kekuasaan antara mengkuti fatwa atau sebaliknya. Dan keduanya sama-sama menjelaskan bagaimana kekuasaan itu beroperasi. Jadi yang disaksikan sesungguhnya adalah fakta sejarah yang sarat makna dan kuasa, bukan sesuatu yang alamiah (ranah khilafiah an sich)

Di telikungan yang lain, kekuasaan  sering mendapat resistensi dalam relasi sosial ketika kekuasaan itu menekankan aspek represif atau dominatif. Dan bisa saja fatwa dan maklumat ini dimaknai oleh sebagian masyarakat dan tokoh agama lain adalah parktik dominatif MUI, paling  tidak secara simbolik. Nah, perlawanan dalam praktek dominatif ini akan bervariasi, beragam, bisa dalam bentuk ketidakpatuhan dan lengah saja dengan himbauan dengan tetap melakukan praktek ibadah sebagaimana biasa.

Baca juga :  Makna Simbolik pada Masjid Kurang Aso Anampuluah Solok Selatan

Dalam menjawab resistensi semacam ini kekuasaan (MUI) perlu didorong untuk mentrasformasikan diri menjadi sebuah kekuasaan (penguasa ilmu pengetahuan) yang kreatif, strategis, stabil dan pada akhirnya bisa diterima. MUI hadir semestinya bukan representasi kelompok dan kesombongan pengetahuan seseorang, tapi ia hadir menjadi bagian dari wajah kerahmanan dan keramahan agama itu sendiri.

Kedua, ketidakpatuahan dan ketidakseiramaan ulama ini juga bisa dilatari posisi sosiologis ulama itu bagi masyarakat. Secara sosiologis ulama, mengikuti alur pikir DR, Abd A’la dibagi pada dua tipologi; ulama organik dan ulama karbitan. Ulama organik merujuk pada para tokoh yang alim di bidang keagamaan Islam dan sekaligus memiliki akar kuat dalam tradisi dan budaya lokal. Artinya ia lahir dalam proses kulturalisasi dan mendapat legetimasi secara masif oleh masyarakat. Penempelan kharismatik oleh masyarakat menjadi karakter spesial bagi mereka. Selain berwawasan luas mengenai ilmu-ilmu “agama”, lanjut A’la, mereka memiliki aura ilahiyah, dan juga memiliki kearifan yang tecermin dalam pandangan dan sikapnya yang menyejukkan dalam merespons suatu atau beragam persoalan. Ulama tipe ini memiliki kemampuan untuk mendialogkan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan realitas temporal dan lokal. Hubungan ulama dengan masyarakat begitu dekat, tapi sekaligus tidak lebur.

Pada satu sisi, ulama dengan berpegang teguh pada prinsip ajaran, selalu menyambut dengan terbuka kehadiran masyarakat dengan keragaman budaya dan tradisi yang dibawa mereka, dan pada sisi yang lain, masyarakat, karena keramah-tamahan dan aura moralitas ulama, selalu merindukan untuk “dekat” dengan ulama. Hal itulah sebenarnya yang terjadi pada ulama-ulama yang pernah menghiasi panggung sejarah Minangkabau ini, seperti HAMKA, Syekh Sulaiman Ar-rasuli, Buya Nasir, Rahmah El Yunusiyah, Syekh Djamil Djambek, Syekh Jaho, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Daud Rasyidi, Syekh Abdullah Abbas, dan lain-lain.

Baca juga :  Feri Amsari: Pemerintah dan KPU Terkesan Mengabaikan Kondisi di Lapangan

Selanjutnya, “ulama” karbitan adalah yang menganggap diri ulama tapi tidak menampakkan jati diri mereka yang organik dan genuine. Pada diri mereka, nilai-nilai luhur yang dulunya nyaris menjadi bagian intrinsik kepribadian ulama sebagaimana yang disebut di atas, sekarang mulai memudar.

“Ulama” dengan tipologi ini mulai kecanduan membuat kriteria sendiri mengenai fenomena yang berkembang, dan pada gilirannya membuat keputusan serampangan bahkan pada banyak kesempatan gampang menuduh negatif orang atau kelompok lain secara dangkal (vandalisme?). Inilah ulama pragmatis dan ulama avonturisme. Mereka tampak seperti ulama yang kadang melengkapi diri dengan simbol dan asesoris keulamaan seperti sorban, jenggot, baju gamis, tongkat dan entah apalagi, bahkan matang di permukaan, padahal moralitas di dalam diri mereka bukan hanya tidak humanis, tapi bahkan mengarah kepada pembusukan dan kejahilan dalam tradisi dan budaya lokal dan kekurangan “bacaan” mengenai seluk-beluk kehidupan sosial-budaya global. Dalam tasrih di atas, kharismatik mereka tidak lahir dalam kesepakatan kultural masyarakat, tapi kharismatik yang dikonstruksi oleh kekuasaan baik ekonomi, politik atau pengetahuan yang didistribusikan dalam jaring-jaring sosial tertentu melalui mekanisme pencitraan. Alhasil tindakan mereka cenderung reaktif, parsial  dan nirkompetensi dalam melakukan kontektualisasi meskipun mereka hafal teks al-Quran dan banyak teks hadits.

Persoalannya adalah kedua tipe itu bercampur baur dalam ranah sosial-keagamaan masyarakat. Mereka itu saling merespon kondisi sosial-keagamaan yang terjadi. Menafsir teks-teks suci dengan pelbagai metode dan pendekatan. Mereka “berebut” pengaruh dan kekuasan, bahkan membuat kanal sendiri ditengah kegalauan umat. Akhirnya masyarakat menanggung akibat dari “persengketaan” tersebut. Umat dibuat binggung dan tidak tahu mana yang lebih benar karena keduanya saling mengungkapkan argumentasi teologis (aqli dan naqli),dan ironinya saling menyalahkan satu sama lain. Oleh sebab itu sudah semestinya masyarakat sebelum mengetahui ajaran agama lebih jauh, juga memahami sumber pengetahuan tersebut (ulama) dengan teliti dan pasti. Pertanyaan apakah kedua tipologi ulama itu ada dalam lembaga seperti MUI, Tarbiyah, Muhammadiyah, NU dan lain-lainnya?. Hanya Alllah SWT yang maha tahu.(*)

Muhammad Taufik adalah Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiah Canduang, Dosen Fak Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dan Wapemred inioke.com