Oleh Ikhsan Yosarie

 

Wacana Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, untuk membentuk Komando Cadangan (Komcad) bergulir massif di ruang publik. Menhan menuturkan bahwa pihaknya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menyusun Komponen Cadangan (Komcad) untuk pertahanan negara yang nantinya akan banyak berperan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi Komcad.

Wacana Menhan tersebut menjadi bagian dari implementasi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Akan tetapi, pokok dari tulisan ini justru juga dimulai dari sana, dengan pertanyaan sederhana apakah metode pelaksanaan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (sishanrata) masih dilaksanakan layaknya masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dahulu?

Pertanyaan tersebut bukan mengarah kepada meragukan efektivitas atau bahkan kualitas sishanrata. Namun mengarah kepada penyesuaian situasi dan kondisi, karena perjuangan yang bersifat semesta pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan tentu akan berbeda dengan pascare formasi. Sehingga Sifat kesemestaan tersebut harusnya dimanifestasikan dalam kesatuan cara berpikir dan kesesuaian profesi warga negara untuk terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara.

Pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan, rakyat –terutama pemuda- pada waktu itu mengangkat senjata melawan Belanda tidak didorong oleh keinginan untuk membina karir dalam kehidupan militer. Namun didorong oleh semangat patriotik yang dinyatakan terhadap republik (Harold Crouch, 1999). Sementara pascare formasi kita tidak berada pada situasi ancaman-ancaman yang berkaitan dengan senjata dan perang. Adapun ancaman nyata yang sedang dan pasti dihadapi, seperti: terorisme dan radikalisme; separatis bersenjata; bencana alam dan lingkungan; pelanggaran wilayah perbatasan; perompakan dan pencurian sumberdaya alam; wabah penyakit; siber dan intelijen; peredaran dan penyalahgunaan narkotika, masih dalam batas kemampuan alat negara untuk menanggulangi.

Membutuhkan Ruang Dialog

Program-program yang dianggap menjadi representasi sishanrata justru belum dijelaskan secara komprehensif atau minim pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan, seperti bela negara, wajib militer, dan komponen cadangan. Misalnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tak akan melakukan wajib militer meskipun UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) telah berlaku, pihaknya akan menjalankan sistem komponen cadangan. Ihwal wacana bela negara juga terlihat narasi yang berbeda. Misalnya klarifikasi dari Kementerian Pertahanan jika program bela negara yang baru saja diluncurkan bukan program wajib militer, karena dalam praktiknya program bela negara sama sekali tidak menggunakan alat utama sistem persenjataan (Kompas.com, 19/10/2015). Kemudian Sekretaris Kabinet juga membantah anggapan yang menyebut bentuk program bela negara adalah wajib militer (Kompas.com, 26/07/2017).

Melalui berbagai pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwa ada yang belum selesai dengan konsepsi, karena acapkali tercampur-adukkan. Hal ini juga terlihat dalam UU PSDN. Pasal 5 ayat (1) UU PSDN menyebutkan bahwa usaha bela negara dan pembentukan Komcad sebagai bagian dari pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sementara Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Komcad menjadi hak warga negara dalam usaha bela negara.

Lebih lanjut, statemen Prabowo mengenai tidak ada wajib militer, tetapi sistem komcad, juga perlu dipertanyakan. Karena kewajiban yang dilekatkan kepada Komcad pada Pasal (6) ayat 4 huruf b adalah di-Mobilisasi dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Maka keikutsertaan dalam usaha bela negara bagi komcad tentu merupakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Terlebih Pasal 13 ayat (1) secara eksplisit menyebut bahwa Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Sehingga, menjadi pertanyaan dimana ketiadaan wajib militer yang dimaksud?

Membuka Ruang Dialog

Ancaman yang tidak lagi bersifat teritorial, namun sudah bersifat nasional yang mengakibatkan spektrum ancaman meluas melingkupi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankan), sehingga seharusnya pembahasan mengenai identifikasi dan penanggulangan ancaman melibatkan sipil. Pada titik ini, kita akan melihat bahwa sishanrata itu merupakan partisipasi rakyat secara komprehensif, karena dimulai dari pelibatan pembahasan.

Pelibatan rakyat kedalam sishanrata tidak bisa begitu saja dilegitimasikan kepada hal-hal seperti; wajib militer agar negara menjadi kuat; negara maju telah melakukan, dan alasan-alasan lain yang serupa. Padahal, untuk menjadi negara kuat pun juga terdapat banyak variabelnya, baik dari sisi politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi dan lainnya. Kita butuh ruang dialog yang lebih luas, sehingga membuka ruang dialog adalah hal fundamental yang perlu dilakukan mengingat kondisi sekarang berbeda dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan dulu.

Semakin berkembangnya teknologi –khususnya persenjataan– justru merubah cara pandang terhadap perang. Cara pandang terhadap perang, tidak lagi menempatkan kuantitas pasukan atau pun hanya persenjataan sebagai modal utama untuk penyerangan kepada lawan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, faktor biaya perang yang tinggi, dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional. Generasi perang pun sudah berada di fase keempat, yakni perang psikologis yang merupakan perang masa kini. Perang ini bukan merebut teritorial, tapi hegemoni kultural (A.M Hendropriyono, 2013:147).

Porsi Alutsista

Lebih dari itu, kebutuhan akan alutsista yang mumpuni juga tetap dibutuhkan sesuai dengan Minimum Essential Force dan manifestasi dari tentara professional yang diperlengkapi secara baik. Akan lebih efektif jika wacana penguatan pertahanan mengarah kepada kelengkapan alutsista, baik secara anggaran maupun ketersediaan.

Saya sedang tertarik dengan salah satu anime Jepang berjudul Gate : Jieitai kanochi nite, kaku tatakaeri. Bagian menarik dari anime ini adalah peraduan angkatan bersenjata masing-masing pihak. Bermula dari masuknya pasukan perang dunia lain tersebut ke Jepang modern melalui gerbang, kemudian membuat kekacauan serta korban jiwa. Pasukan yang dibawa berupa monster, manusia, dan naga. Meskipun dapat dipukul balik sampai akhirnya kembali ke sisi lain gerbang misterius tersebut, namun korban jiwa tetap tidak terelakkan. 

Cerita berbalik ketika Jepang modern mengirimkan pasukan bersenjatanya ke seberang gerbang untuk misi eksplorasi wilayah. Perang bermula dari sini, lantaran pasukan Jepang modern bersenjata lengkap dengan jumlah lebih kurang 2000-3000 pasukan tersebut telah ditunggu lebih kurang 60 ribu pasukan koalisi kerajaan dari wilayah tersebut.

Namun, perbedaan alutsista serta taktik militer menjadi pembeda dalam pertempuran ini, pasukan Jepang modern menang mutlak. Pasukan koalisi kerajaan yang bermodal tombak, pedang, pelontar bola api, pasukan berkuda, dan naga, kemudian dibuat tidak berdaya dengan persenjataan pasukan Jepang modern yang menggunakan senapan api serbu, bom, tank, helikopter, serta pelbagai senjata modern lainnya. Perang tersebut tak ubahnya seperti pembantaian, karena perbedaan kekuatan militernya terlalu jauh.

Dari segi taktik peperangan pun juga berbeda zaman, karena pasukan koalisi kerajaan masih menggunakan taktik serangan bar-bar, karena mereka masih berada pada era dimana pemenang perang ditentukan oleh kuantitas pasukan. Sehingga, dengan jumlah pasukan mencapai 60 ribu, mereka merasa yakin akan menang mudah melawan 2000-3000 pasukan Jepang modern. 

Penulis : Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute)