Dharmasraya, inioke.com–Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, akan segera diberlakukan di wilayah Sumbar, termasuk Kabupaten Dharmasraya. Sebelum pemberlakuan Perda ini diadakan sosialisasi oleh Tim II dari Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Selasa (6/10).

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Plt Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, dan dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan para camat se Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Dt Rajo Medan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda berkomitmen untuk melaksanakan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru demi melindungi masyarakat dari Covid-19, dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Dengan adanya Perda ini, kita berharap dapat mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim II Sosialisasi Perda AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid Provinsi Sumatera Barat, Kombes Pol Nina Febri Linda, mengatakan, pemberlakukan Perda akan dimulai 7 hari setelah diterbitkan pada 1 Oktober lalu.

Baca juga :  Batal hak interpelasi perjalanan keluar negeri, ini tanggapan Irwan Prayitno

“Jadi 7 hari ini adalah masa sosisalisasi. Setalah masa sosialisasi habis, maka penegakan hukum sudah dapat dilakukan,” ujar Kabidkum Polda Sumbar ini.

Dikatakan Nina, pemberlakuan Perda ini merupakan upaya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Karena, sebutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran bahwasanya Covid-19 itu tidak ada, sehingga mereka abai dengan protokol kesehatan.

“Maka dari itu, dengan pemberlakuan Perda ini, kita harap masyarakat patuh dengan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat keluar rumah. Sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah dan dikendalikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, sebagai bagian dari Tim Sosialisasi, Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona yang akan diberlakukan memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, berupa sanksi administratif. Mulai dari kerja sosial, denda serta sanksi pidana. Sanksi ini tidak hanya bagi perorangan, melainkan juga bagi pelaku usaha hingga lembaga pemerintahan.

Adapun, sosialisasi Perda AKB oleh tim terpadu dari Provinsi Sumatera Barat bersama Pemkab Dharmasraya juga dilakukan dengan turun ke lapangan dan membagikan masker kepada masyarakat. (rilis/ioc)

Baca juga :  DPC Gerindra Pasaman Terbitkan SP 1 untuk Anggota Dewan Pelanggar PSBB