Oleh Elyana Novira

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Keuangan, beberapa waktu lalu (12/05/20), telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pembentukan Perppu No.1 tahun 2020 berdasarkan pertimbangangan penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan penyebaran pandemi dari waktu ke waktu menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Perppu No.1 tahun 2020 telah disiapkan untuk menangani dampak pandemi. Perppu ini tidak hanya menyangkut dana, tetapi juga memperkuat wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang berada di bawah koordinator Menteri Keuangan RI merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, Ketua Dewan Komisiner OJK sebagai anggota dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota.

Menelusuri ruang lingkup dari Perppu di antaranya adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pengertian stabilitas sistem keuangan adalah kondisi  sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efesien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Pengertian ini tertuang pada UU 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pada Perppu ini, kebijakan stabilitas sistem keuangan yang kewenangan pelaksanaan kebijakannya dilakukan oleh Bank Indonesia [BI]. Maka dari itu, di antara kewenangan BI tersebut adalah memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek atau Pembiayaan Likuditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik.

Baca juga :  Densus 88 Mabes Polri Geledah Tempat Tinggal Terduga Teroris di Tanah Datar

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/3/PPB/2017 tentang Pinjaman Likuditas Jangka Pendek bagi bank umum konversional, yang dimaksud dengan Pinjaman Likuditas Jangka Pendek (PLJP) adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuditas  jangka pendek yang dialami oleh bank. Sementara itu, kesulitan likuditas jangka pendek adalah kedaan yang dialami oleh bank yang disebabkan terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenihi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM).

Bank yang mengalami kesulitan likuditas jangka pendek yang dapat mengajukan permohonan PLJP kepada  Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan di antaranya (a)tergolong sebagai bank soluen; (b) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah 2 (dua); (c)  memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan  PLJP, (d) diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.

Dimasukkannya kewenangan  BI dalam memberikan  PLJP kepada Bank Sistemik atau Selain Bank Sistemik di dalam Perppu No.1 tahun 2020 mengindikasikan bahwa PLJP  yang diberikan oleh BI kepada Bank Sistemik atau Selain Bank Sistemik adalah di luar ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia No.19 tersebut di atas.

Baca juga :  Kegiatan Ekonomi dan Perkantoran Mulai Dibuka di Arab Saudi

Karena Perppu No.1 tahun 2020 diusulkan dalam kondisi kritis kesehatan yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, tentu segera perlu dibuat aturan turunan dari Perppu (UU) ini dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sehingga memberi kejelasan dasar hukum dan tata pelaksanaan menyangkut PLJP yang diberikan oleh BI. Selanjutnya, di antara kewenangan BI adalah memberikan Pinjaman Likuditas khusus kepada Bank Sistematik yang mengalami kesulitan likuditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian LPJP.

Mengacu pada peraturan  BI Nomor.19/3/ PBI/2017, dapat diartikan pinjaman likuditas  khusus diberikan kepada bank sistemik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan PLJP,  yaitu bank sistemik yang tidak solven, memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank di bawah 2, tidak memiliki agunan yang berkualitas tinggi sebagai jaminan dan diperkirakan tidak mampu megembalikan jika diberikan PLJP. Namun, untuk kejelasan dan memberikan  kepastian hukum dan tata pelaksanaannya, kembali kepada dasar pemikiran hukum bahwa diperlukan segera peraturan pelaksanaannya agar kriteria Bank Sistematik yang dapat diberikan Pinjaman Likuditas Khusus menjadi jelas serta mekanisme dan tata laksananya juga pasti.

Perppu No.1 tahun 2020 dibuat pada saat negara Indonesia mengalami krisis kesehatan. Implikasi dari krisis kesehatan nasional ini berdampak antara lain pada penurunan penerimaan negara dan peningkatan pembelanjaan negara dan pembiayaan sehingga dapat dikatakan Perppu ini disusun dalam kondisi tidak normal atau dalam kondisi darurat.

Baca juga :  BMKG : Gempa Dini Hari Tadi Akibat Aktivitas Sesar Sianok

Pemerintah bersama KSSK perlu melakukan mitigasi untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Mekanisme dalam menetapkan tindakan penanganan kondisi tidak normal harus dilakukan lebih awal dan sesegera mungkin. Selain itu, standar dan indikator yang digunakan untuk melakukan asesmen terhadap entitas yang diawasi juga harus jelas.

Terdapat beberapa prinsip yang menjadi perhatian dalam mekanisme permasalahan stabilitas sistem keuangan, (Wijoyo, 2015), yakni : (a) kecepatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan terhadap permasalahan harus segera dilakukan sesegera mungkin, (b) trasparansi dan kreadibilitas keputusan. Menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan menjadi faktor yang sanga penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional, (c) kepastian hukum, (d) akuntabilitas penggunaan dana publik.

Mekanisme penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan memerlukan dukungan. Pendanaan dari APBN, hal ini harus dilaksanakan dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan dengan mempertimbangkan kecepatan pengambilan keputusan.

Dalam kondisi tidak normal, diperlukan adanya pengambilan keputusan secara terpadu dan cepat serta tepat, berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Mengingat keputusan yang diambil di dalam KSSK merupakan yang strategis dan berdampak luas pada perekonomian nasional, keputusan rapat harus memperoleh keyakinan dari semua lembaga/otoritas untuk menghindari perselisihan atas keputusan yang diambil dikemudian hari. (*)

*Elyana Novira, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Mahasiswa S-3 Prodi Ilmu Hukum Universitas Andalas.