Untuk memperkecil kemungkinan penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi, menerapkan kebijakan “pembatasan selektif”. Bagi masyarakat yang sedang tidak sehat, terindikasi coronavirus, secara ketat dibatasi masuk ke Sumatera Barat.  Hanya yang sehat boleh masuk, sementara yang terindikasi, dilakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan penanganan secara medis

Hal itu disampaikan Irwan Prayitno, Guberbur Sumatera Barat, dengan alasan lockdown merupakan kewenangan pusat yang harus dihargai, Kebijakan itu diambil setelah Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi dengan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Sabtu malam.

Dengan kebijakan pembatasan selektif itu tim medis, satpol PP bersama TNI Polri akan melakukan pengecekan pada delapan pintu perbatasan Sumbar. Jika terindikasi demam akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat dan dipertimbangkan akan melakukan karantina selama dua dua minggu.

Ia memahami bupati/wali kota dan DPRD serta masyarakat Sumbar sebagian menghendaki agar gubernur memberlakukan lockdown. Namun kebijakan itu adalah kewenangan pusat, bukan Pemprov sesuai dengan UU no 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di pasal 10.

Baca juga :  BW Duga Pemaksaan Pilkada 9 Desember terkait Calon Petahana

Lebih khusus Irwan mengimbau, perantau untuk sementara sebaiknya tidak pulang kampung dulu, terutama yang berada di daerah telah dinyatakan pendemi. “Mari kita jaga bersama keselamatan dunsanak di kampung halaman. Hal ini juga sesuai kebijakan beberapa daerah, Menko Polhukam, agar masyarakat menahan diri tidak ikut dalam lalu lintas yang beresiko terkena wabah COVID-19,” katanya. Irwan kembali mengingatkan, masyarakat Sumbar harus proaktif dalam antisipasi penyebaran covid 19, dengan pola hidup bersih, termasuk melarang saudaranya untuk sementara tidak pulang kampung.

Tindak lanjut penerapan pemberlakukan pembatasan selektif itu gubernur akan menggelar rapat rapat teknis bersama tujuh kepala daerah yang memiliki perbatasan dengan provinsi tetangga.

Kepala daerah itu Bupati Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Dhamasraya, Sijunjung, Solok Selatan, dan Bupati Pesisir Selatan.

Hingga hari ini, ODP di Sumbar berjumlah 1.362 orang, PDP 25 orang, menunggu hasil pemeriksaan 16 orang. 33 orang PDP dinyatakan negatif dan 7 orang positif. Satu dari tujuh positif coronavirus meninggal dunia pada Sabtu (28/3). (Ant)

Baca juga :  Perwakilan BEM Sumbar Sampaikan Aspirasi Tolak RUU HIP ke DPRD Sumbar